logo

Reaksi Kader Senior Golkar Atas Pencopotan 6 Ketua DPD II Bali

Reaksi Kader Senior Golkar Atas Pencopotan 6 Ketua DPD II Bali

Plt Ketua DPD I Partai Golkar Bali I Gde Sumarjaya Linggih. (Bali Expres)
09 Juni 2019 18:42 WIB
Penulis : Pudja Rukmana

SuaraKarya.id - JAKARTA: Kader senior Partai Golkar Bali I Gusti Putu Wijaya menyayangkan pencopotan sejumlah Ketua DPD II Bali. Menurutnya, aksi main copot tidak bisa dilakukan seenaknya.

"Memimpin partai jangan seperti perusahaan sendiri. Pencopotan harus dilakukan sesuai aturan partai," ujarnya, Jumat (7/6/2019) seperti dikutip dari Liputan6.com.

Putu Wijaya menyatakan, aneh bila Plt mem-Plt kan DPD II Golkar yang definitif. Langkah ini bertentangan dengan semangat partai yang ingin Golkar memiiliki banyak kader.

"Rekrutmen pimpinan selalu berpedoman pada prestasi, dedikasi, dan loyalitas. Pencopotan DPD II Golkar Bali tidak memperhatikan pedoman tersebut.

Dia menilai enam ketua DPD II yang dicopot punya prestasi dan dedikasi yang kuat. Dan, itu sudah dibuktikan di Pileg dan Pilpres, 17 April lalu. "Jembrana, misalnya, meraih dua kursi. Bangli ada tambahan 1 kursi," katanya.

Punya 'Dosa' Sama?

Dilansir Bali Expres, Denpasar, hampir berselang dua bulan pasca Pemilu 2019, pengurus DPD I Golkar Bali di bawah pimpinan Plt Ketua, I Gde Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer, mencopot enam pimpinan partai di tingkat kabupaten.

Keenam ketua DPD II Golkar itu antara lain I Wayan Suardika (Jembrana), Ketut Arya Budi Giri (Tabanan), Wayan Muntra (Badung), Made Adijaya (Buleleng), Wayan Gunawan (Bangli), dan Made Sukerana (Karangasem).

Posisi mereka kini diisi pelaksana tugas, masing-masing Made Suardana (Jembrana), Nyoman Wirya (Tabanan), Wayan Suyasa (Badung), I GK Kresna Budi (Buleleng), I Gusti Made Winuntara (Bangli), dan I Gusti Made Setiawan (Karangasem).

Keenam Ketua DPD II yang dicopot itu dinilai punya 'dosa' yang sama, yakni, menentang keputusan DPP Golkar yang memberhentikan Ketut Sudikerta sebagai Ketua DPD Golkar Bali dan menunjuk I Gde Sumarjaya Linggih sebagai Plt Ketua Golkar Bali sebagaimana SK DPP Golkar Nomor 362/DPP/Golkar/XII/2018.

“Semua ketua DPD itu menentang SK DPP 362. Walaupun sudah berkali-kali dijelaskan, tetap menentang dan mendesak Musdalub. Padahal DPP sudah memberikan arahan, tidak ada Musdalub,” kata Sekretaris DPD I Golkar Bali Nyoman Sugawa Korry, saat dikonfirmasi, Kamis (6/6/2019).

Selain itu, sambungnya, pencopotan keenam pimpinan partai di tingkat kabupaten itu juga didasari beberapa kesalahan lainnya yang dipandang signifikan. Paling menonjol terjadi di Bangli yang sebelumnya diketuai Wayan Gunawan.

“Bangli karena ada pelanggaran yang dipandang cukup signifikan,” ungkap politisi yang kini menjabat Wakil Ketua DPRD Bali itu.  

Dia menguraikan tiga bentuk pelanggaran yang dilakukan Gunawan. 

Pertama, saat SK DPP mengenai kepengurusan Plt di DPD I disampaikan, Gunawan secara terbuka menyatakan ketua umum tidak etis dan gegabah. “Padahal setelah berjalan, keputusan ketua umum itu benar. Buktinya, Pak Sudikerta ditahan,” ucapnya.

Kedua, lanjutnya, melakukan keributan waktu rapat sosialisasi SK Plt dengan membanting meja. Oleh partai, sikap tersebut tidak pantas dilakukan, terlebih Gunawan saat itu sebagai ketua DPD II Golkar Bangli yang juga ketua Fraksi Golkar di DPRD Bali. “Bahkan ada pengancaman,” sambungnya.

Dan, yang ketiga, Sugawa Korry menyebutkan bahwa saat peringatan HUT Golkar di DPD I, sejumlah kader Golkar Bangli melakukan demo dengan membentangkan spanduk ketika pengurus DPP memberikan pengarahan dan pidato.

Selanjutnya, pencopotan di Badung didasari desakan dari DPP. Muntra dicopot atas desakan Ketua DPK Kosgoro yang juga Ketua Dewan Kehormatan Golkar, Agung Laksono. Karangasem dan Tabanan karena desakan dari pengurus kecamatan (PK).

“Buleleng karena sebagai Plt dia (Adijaya) tidak mampu melaksanakan tugas dan tidak loyal kepada DPD I yang memberikan tugas kepadanya. Tapi, dari enam itu, dua di antaranya mengundurkan diri. Jembrana (Suardana) mengundurkan diri secara tertulis. Tabanan (Arya Budi Giri) mengundurkan diri secara lisan,” jelasnya.

Politisi asal Buleleng ini menegaskan, pencopotan itu dilakukan secara prosedural. Karena, melalui proses rapat pleno. Itu pun setelah DPD I dalam rapat harian memutuskan untuk membentuk tim investigasi yang diketuai Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kelembagaan, dan Keanggotaan DPD I Golkar Bali, I Made Dauh Wijana.

“Hasil investigasi itu kemudian dibawa ke dalam rapat pleno. Diputuskan untuk diambil tindakan organisasi. Disetujui untuk mem-Plt-kan keenam pimpinan pengurus itu. Jadi ini bukan keputusan orang per orang, tetapi keputusan partai,” tegasnya.

Soal adanya penolakan dari yang dicopot, Sugawa Korry menegaskan bahwa silahkan saja tidak menerima keputusan itu. Sebab, keputusan itu sudah melalui dasar pertimbangan.

“Kalau mau penjelasan, kami akan jelaskan. Apa saja yang menjadi dasarnya (pencopotan). Selain itu, keputusan ini sudah dikoordinasikan dengan DPP. Pak Demer kan pengurus DPP juga. Setiap saat koordinasi,” pungkasnya. ***

Editor : Pudja Rukmana