logo

Golkar Siap Ambil Alih Kursi Ketua MPR Dari PAN Dengan Izin PKB

Golkar Siap Ambil Alih Kursi Ketua MPR Dari PAN Dengan Izin PKB

Airlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar. (Istimewa)
09 Juni 2019 18:29 WIB
Penulis : Pudja Rukmana

SuaraKarya.id - JAKARTA: Partai Golkar siap mengambil alih kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari tangan Partai Amanat Nadional (PAN). Golkar bahkan mengaku telah melakukan lobi-lobi politik intensif kepada petinggi partai koalisi demi 'goal'nya merengkuh jabatan ketua MPR RI.

Yang pasti, Partai Golkar, tidak akan menyerahkan kembali posisi itu kepada PAN. Apalagi, diyakini jika diadu dengan PAN, Golkar pasti menang dalam kompetisi perebutan kursi Ketua MPR. Belum lagi, mengingat rekam jejak PAN sebagai oposisi pada Pilpres 2019, pun akan senantiasa diwaspadai Golkar untuk dijadikan bahan pertimbangan khusus.

"PAN itu kan bukan dari koalisi. Kursi PAN di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) juga ada berapa? Itu jadi pertimbangan juga. Jadi, pertimbangan agar tidak sembarangan," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Dave Laksono di Jakarta, Sabtu (8/6/2019) seperti dikutip dari Tirto.id.

Dave menyebutkan, modal Golkar dalam merebut kursi ketua MPR adalah perolehan suara nasional yang paling tinggi setelah PDIP di Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Hal itu membuat Golkar pantas mendapatkan posisi Ketua MPR dan dirinya siap untuk memuluskannya. "Sekarang sudah cukup menguatlah (dukungan pada Golkar)," ujar Dave pula.

Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memang melakukan lobi politik kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) demi kursi Ketua DPR atau Ketua MPR. Tetapi, hasilnya hingga kini masih belum jelas.

Peluang posisi Ketua DPR sementara ini menjadi milik PDIP sebagai pemenang Pilpres 2019 sekaligus peraih kursi terbanyak di DPR. Sedangkan posisi Ketua MPR menjadi rebutan di antara partai koalisi lainnya, termasuk Golkar. Namun, Golkar yakin posisi itu bakal menjadi miliknya.

Kesantunan Politik

Dilansir Liputan6.com, Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan, Golkar mengincar kursi Ketua MPR periode 2019-2024 karena secara kesantunan politik, jatah Ketua MPR memang menjadi milik partainya.

Hal itu mengingat prestasi Partai Golkar meraih kursi terbanyak kedua dalam pemilihan legislatif. Sedangkan, PDIP adalah pemenang Pemilu dengan jatah mendapatkan posisi Ketua DPR.

"Pendekatan kita, kesantunan berpolitiklah. Bahwa kalau nomor 1 Ketua DPR maka nomor 2, santunnya Ketua MPR," kata Lodewijk di rumah dinas Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Jalan Widya Chandra, Jakarta, Rabu (6/6/2019).

Lodewijk mengakui, kursi Ketua MPR memang diincar partai-partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Namun, dia kembali menegaskan bahwa secara kesantunan politik, Golkar paling berpeluang untuk mendapatkan kursi itu.

Untuk melancarkan hal itu, kata Lodewijk, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto telah melakukan lobi-lobi khusus ke pimpinan partai KIK. "Ketum kita sudah melaksanakan lobi-lobi untuk itu," ucapnya.

Yang jelas, Golkar menutup pintu partai di luar koalisi menempati pucuk pimpinan MPR. Menurut Lodewijk, jabatan tersebut sewajarnya diisi partai Koalisi Indonesia Kerja. "Karena yang menang KIK, ya seharusnya ada di KIK," ucapnya.

Didukung JK

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan Partai Golkar layak menduduki kursi MPR. Sebab, partai beringin tersebut adalah pemenang kedua Pemilu Legislatif 2019.

"Ya tentu yang adil, Ketua DPR nomor satu, Ketua MPR-nya ya nomor dua. Itu yang adil, ya masa langsung tiba-tiba nomor 5, gimana cara itungannya," kata JK di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Selasa (21/5/2019) lalu.

Politikus Golkar tersebut juga merasa puas dengan hasil yang diperoleh partai beringin karena memenuhi target.

"Puas dibanding perkiraan semula, perkiraan semula kan semua survei bilang hanya delapan persen sembilan persen, ternyata 13-14 persen dari kursi. Yang penting, kan kursi bukan suara. Kalau Golkar menyebar, walaupun beda," ungkap JK.

Pemenang Kedua Pileg 2019

Senada dengan JK, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan mestinya anggota mereka yang menjadi Ketua MPR. Hal tersebut disampaikan Airlangga saat buka bersama di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (19/5/2019.) 

Airlangga awalnya menyinggung soal pemenang pemilu PDIP yang akan otomatis mendapat jatah Ketua DPR. "Dalam UU MD3 bahwa pemenang pemilu akan menjadi ketua DPR, dalam hal ini PDIP. Dan, wakilnya secara berurutan," kata Airlangga seperti dikutip dari Detik.com.

Menurut Airlangga, Partai Golkar sebagai pemenang kedua pileg, wajar andai mendapatkan kursi Ketua MPR. Apalagi, hal itu sesuai Undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3). Namun dia meminta izin kepada Cak Imin agar kursi Ketua MPR bisa diberikan ke Golkar.

"Akan wajar atas seizin Pak Muhaimin Iskandar. Apabila nanti dalam pemilihan ketua MPR, yang dipilih dalam sistem paket, paket Koalisi Indonesia Kerja, wajar juga mengusung paket dengan ketua dari Partai Golkar," kata Airlangga.

Ihwal perlunya izin Muhaimin, karena sebelumnya, Cak Imin sempat mengincar pula jabatan ketua MPR. Bermula ketika ia  menyebut Menteri Koordinator bidang Pembangunaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) yang juga Caleg PDIP Puan Maharani cocok jadi Ketua DPR RI, namun PKB pun ingin menempatkan diri menjadi kepala lembaga tinggi negara. 

"Mbak Puan Ketua DPR, insya Allah, saya Ketua MPR," ucap Cak Imin kepada wartawan di Rumah Dinas Wakil Ketua MPR, Jalan Widya Chandra IV, Jakarta Selatan, Sabtu (18/5/2019).

Berdasarkan UU MD3 No 2/2018, kursi Ketua DPR diberikan kepada parpol dengan raihan suara terbanyak. Sementara itu, 4 wakil pimpinan DPR menjadi jatah parpol pemenang pemilu sesuai urutan.

Itulah sebabnya,  Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) dari awal setuju bahwa pengganti dirinya adalah dari PDIP. 
Bamsoet pun mendukung Puan sebagai calon penggantinya pada periode 2019-2024 bila ditunjuk PDIP sebagai partai yang bakal jadi pemenang pemilu.

"Kalau PDIP menunjuk Puan, harus kita dukung. Itu ketentuan politiknya dan saya setuju," ujar Bamsoet di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).

Bamsoet menilai Puan pantas menjadi Ketua DPR. Karena, putri Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri itu dinilainya, memiliki kompetensi sebagai pimpinan parlemen. "(Puan) berkompeten," ucapnya.

Sementara itu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar pun mengamini dan menilai Puan Maharani cocok menjabat sebagai Ketua DPR. "Kalau Mbak Puan Ketua DPR, insya Allah saya Ketua MPR," kata Cak Imin berkelakar, Sabtu (18/5/2019).

Musyawarah Anggota Koalisi

Dilansir Kompas.com, Wakil Ketua MPR yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menilai wajar semua partai dengan jumlah suara tertinggi di Pemilu 2019 menginginkan kursi ketua MPR. Iavmengatakan, semua partai itu memiliki kesempatan untuk menduduki kursi MPR. 

Hal ini disampaikan Cak Imin menanggapi pernyataan Airlangga Hartarto yang menyebutkan wajar jika Golkar mendapat kursi MPR. 

"Semua punya kesempatan, tinggal nanti didiskusikan di koalisi, tentu koalisi di bawah kepemimpinan Pak Jokowi akan membicarakan secara serius," kata Cak Imin saat ditemui di DPP PKB, Menteng, Jakarta, Senin (20/5/2019). 

Cak Imin mengatakan, dirinya merasa terpanggil untuk menjaga pilar-pilar negara yaitu UUD 1945, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika sebagai bagian kinerja legislasi. Lebih lanjut, ia mengatakan, dari segi rekam jejak dan visi misi kebangsaan PKB lebih layak menduduki kursi ketua MPR. 

"Ya dari segi background ke-NU-an dari segi apa namanya record, track record visi kebangsaan, itu menjadi (alasan)," ujarnya. 

Kemudian, Cak Imin mengatakan, untuk mengisi suatu jabatan seperti ketua MPR harus berdasarkan pada musyawarah bersama anggota koalisi. "Kalau itu MPR berdasarkan musyawarah antar anggota koalisi, kalau cocok ya sudah. Kita semua rembugan, diskusi dengan Golkar, PDIP dan semua partai koalisi," pungkasnya. ***

Editor : Pudja Rukmana