logo

Ketum Korpri Usulkan ASN Boleh Ikut Upacara Hari Lahir Pancasila Di Mana Pun Berada

Ketum Korpri Usulkan ASN Boleh Ikut Upacara Hari Lahir Pancasila Di Mana Pun Berada

Ketum Dewan Pengurus Korpri Nasional yang juga Dirjen Dukcapil Kemendagri Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH. MH
30 Mei 2019 00:57 WIB
Penulis : AG. Sofyan

SuaraKarya.id - JAKARTA: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menyatakan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) wajib hukumnya mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Sabtu, besok (1/6/2019).

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik (HKIP) Kementerian PAN-RB Mudzakir, menegaskan bagi PNS yang tidak bisa mengikuti upacara, akan dikenakan sanksi pelanggaran disiplin.

"Sanksinya sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS," kata Mudzakir kepada, pers di Jakarta, Rabu (29/5/2019 ).

Menanggapi instruksi Kementerian PAN-RB tersebut, Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH. MH mengusulkan kepada para menteri, termasuk Menteri PAN-RB, para gubernur, bupati dan wali kota serta para pejabat pembina kepegawaian agar berkenan memberikan kelonggaran bagi ASN untuk mengikuti upacara di hari Sabtu tersebut, dengan diperbolehkannya para ASN melaksanakan upacara bendera dari mana pun mereka berada pada saat itu.

Boleh ikut upacara di pemda manapun. Orang pemda pun boleh juga ikut upacara di kementerian lembaga di manapun yang terdekat dengan lokasi mudiknya.

"Mohon diizinkan untuk. mengikuti upacara Hari Lahir Pancasila itu tidak harus di kantornya tapi bisa di manapun. Misalnya, pegawai Kemenkeu yang sudah pulang kampung agar dibolehkan mengikuti upacara di kampungnya masing-masing," ucap Prof. Zuda.

Esensinya, kata Zudan, tetap harus mengikuti upacara sebagaimana diwajibkan.

"Tapi upacaranya agar dibolehkan dimana pun. Boleh ikut upacara di pemda terdekat di kampungnya, boleh di kecamatan, boleh di kantor dinas. Sebab esensinya ASN itu adalah perekat dan pemersatu bangsa. Jadi boleh mengikuti upacara di manapun mereka berada," jelas alumni Undip ini.

Zudan juga memahami kesulitan para ASN yang sudah jauh-jauh hari memesan tiket perjalanan mudik.

"Ada yang berangkat mudik Jumat sore atau malam, ada yang pulang Sabtu pagi. Kita memahami kesulitan memperoleh dan mahalnya harga tiket sehingga kalau dibatalkan maka akan susah dapat tiket lagi. Makanya saya mengajukan usulan para pejabat pembina kepegawaian (PPK) berkenan diberikan kelonggaran untuk itu," ujar Zudan.

Lalu bagaimana pembuktiannya? Zudan yang juga Dirjen Dukcapil Kemendagri ini menyarankan agar dibuat foto kehadirannya memakai baju Korpri pada saat upacara lewat kamera ponsel. Kemudian dikirim ke atasan atau ke kepala biro kepegawaian masing-masing. Inilah bentuk kerja substantif. 

"Sekarang zaman digital tidak harus absen manual. Korpri pun semangatnya harus milenial," ucap. Prof. Zudan.

Zudan juga mengamini dan mendukung usulan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana yang juga membolehkan kondisi seperti yang diusulkannya. ***