logo

Prabowo - Sandi Menggugat

Prabowo - Sandi Menggugat

24 Mei 2019 06:47 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Gungde Ariwangsa SH

Hari ini, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Prabowo Subianto – Sandiaga Salahuddin Uno akan mendaftarkan gugatan sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Presiden 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno semula akan mendaftar Kamis (23/5/2019) namun ditunda menjadi Jumat (24/5/2019). Penundaan jadwal ini sudah dikoordinasikan oleh BPN ke MK.

Guna memenuhi semua berkas tuntutan dan bukti adanya pelanggaran di MK, pihak kuasa hukum BPN telah menggelar rapat koordinasi.  Tim kuasa hukum yang mengajukan gugatan ke MK akan dikomandoi oleh adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo. Sebelumnya tim kuasa hukum tersebut berkumpul di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Tim kuasa hukum Prabowo - Sandiaga terdiri dari Denny Indrayana, Bambang Widjojanto, Irman Putra Sidin dan Rikrik Rizkian.

Gugatan Prabowo – Sandi ini menyusul penolakannya terhadap pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyatakan paslon Joko Widodo – Ma’ruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019. KPU yang mempercepat pengumuman menetapkan,  pemenang pemilu presiden adalah pasangan no 1. Joko Widodo - Ma'ruf Amin dengan perolehan suara 85.607.362 (55,50%). Sedangkan pasangan No 2 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239 (44,50%).

Bagi Prabowo, gugatan ke MK ini menjadi yang kedua kali. Pada Pipres 2014, Prabowo yang waktu itu berpasangan dengan Hatta Rajasa juga menggugat ke MK setelah KPU menetapkan Jokowi – Jusuf Kalla memenangkan Pilpres. Kala ini MK menolak seluruhnya permohonan yang diajukan Prabowo – Hatta karena tidak adanya bukti yang cukup.

Akankah Prabowo kembali menerima hasil yang sama? Ataukah justru ada keajaiban gugatannya diterima MK? Apa pun bisa terjadi sebelum MK mengetuk palu untuk menetapkan satu dari tiga opsi yang dimilikinya. Tiga opsi putusan akhir yang dapat dikeluarkan oleh MK, berupa permohonan tidak dapat diterima, permohonan ditolak, dan permohonan dikabulkan.

Untuk mengetahui bagaimana nasib Prabowo – Sandi dibutuhkan perjalanan yang tidak singkat. Setelah Prabowo – Sandi mengajukan permohonan gugatan secara resmi, Jumat (24/5/2019) yang merupakan tenggat waktu terakhir,  baru pada  11 Juni dilakukan  pencatatan permohonan pemohon dalam BRPK dan pemberitahuan sidang pertama kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini.

Pada 14 Juni akan berlangsung pemeriksaan pendahuluan dan Prabowo diberi waktu hingga 17 Juni untuk memperbaiki permohonannya. Setelah itu, 17 hingga 21 Juni berlangsung pemeriksaan persidangan. Akhirnya, 28 Juni 2019 menjadi hari puncak pengucapan putusan akhir.

Pada  sidang pendahuluan, MK mengundang pemohon dan termohon. Agendanya mendengarkan permohonan pemohon. Nanti baru termohon itu memberikan jawabannya, pihak terkait juga memberikan keterangannya. Setelah itu, akan ada proses pembuktian pada 17 Juni 2019. Setelah selesai kemudian pembahasan oleh hakim berdasarkan fakta persidangan, berdasarkan bukti,  MK memberi keputusan 28 Juni.

Dengan adanya gugatan terhadap hasil Pilpres itu ke MK maka semua pihak diharapkan untuk menghormati proses hukum yang berlangsung. Keputusan Prabowo – Sandi mengajukan gugatan harus didukung dan diapresiasi karena merupakan penghormatan terhadap adanya supremasi hukum di Indonesia yang merupakan negara hukum. Bila memang tulus dan jujur menghirmati dan mengerti hukum langkah kubu Prabowo – Sandi tentunya dihargai pula oleh Jokowi – Ma’ruf berserta seluruh jajaran baik yang ada di Tim Kemenangan Nasional dan Daerah maupun para pendukungnya.

Diakui atau tidak, selain gugatan ke MK itu, pelaksanaan Pilpres kali ini termasuk langkah dan cara KPU dalam mengumumkan keputusan telah menimbulkan tanda tanya besar. Termasuk juga munculnya klaim tentang adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif untuk memenangkan salah satu paslon. Begitu besarnya kecurigaan terhadap kecurangan itu sampai memicu kemarahan rakyat dan sampai membuat rakyat Indonesia terbelah.

Skala perpecahan bukan saja soal siapa yang akan terpilih menjadi pemenang Pilpres. Bukan hanya soal Jokowi – Ma’ruf atau Prabowo – Sandi. Rakyat sudah terpecah untuk membela yang benar dan jahat. Antara yang jujur dan curang.

Sudah mengarah kepada masalah moral. Apalagi kalau bukan moral para elit politik di negara yang berdasarakn Pancasila ini. Negara yang selama lima tahun ini melaksanakan program Nawacita dengan jargon Revolusi Mental.

Semoga MK memberikan keputusan yang terbaik dalam sengketa soal pemimpin bangsa kali ini. Keputusan yang dilandasi keadilan dan keberanian untuk mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, yang curang itu curang dengan dilandasi Ke Tuhanan Yang Maha Esa. Bukan justru sebaliknya karena keputusan MK juga akan ikut mempengaruhi moral pemimpin dan para elit politik bangsa ini. ***

* Gungde Ariwangsa SH – wartawan suarakarya.id pemegang kartu UKW Utama.

Editor : Gungde Ariwangsa SH