logo

Perlu Ada Sistem Pengawasan Dana Desa Barbasis Kolaboratif

Perlu Ada Sistem Pengawasan Dana Desa Barbasis Kolaboratif

Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi (kanan depan) (foto, ist)
23 Mei 2019 23:10 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - BOGOR: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) di bawah Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana, menggagas akan membuat penguatan sistem pengawasan dana desa berbasis kolaboratif.

Dengan harapan outputnya akan menghasilkan Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dana Desa, yang bisa dijadikan rujukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dan Auditor, juga Kementerian/ Lembaga.

Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Anwar Sanusi, saat memberikan arahan pada kegiatan Temu Konsultasi Publik dengan tema: Penguatan Sistem Pengawasan Dana Desa Berbasis Kolaboratif, di Bogor, Jawa Barat, Kamis (23/5/2019) mengatakan, pengawasan dana desa menjadi isu yang sensitif.

Hal ini, lanjutnya, melihat besarnya dana yang diberikan kepada pemerintah desa, yang sampai akhir tahun 2018 pemerintah pusat telah menganggarkan dana untuk diberikan kepada desa melalui 19 Kementerian/Lembaga sebesar Rp 561 triliun.

Ditambah lagi dengan adanya anggaran untuk dana desa yang pada tahun 2015 Rp.20,67 triliun, tahun 2016 Rp.46,98 triliun, tahun 2017 Rp.60 triliun, tahun 2018 Rp.60 triliun dan tahun 2019 Rp.70 triliun, total Rp.257,65 triliun.

"Pengawasan merupakan instrumen penting. Masih banyak temuan dari aspek proses pengambilan keputusan (musdes). Bagaimana mengawal dana desa dan ini pun masih ada persoalan. Siapa yang mengawasi dana desa? Inspektorat daerah? BPK? Satgas dana desa? Kejaksaan? KPK? Bagaimana seluruh K/L berperan cari satu formula untuk mengkoordinasikan seluruh instrumen yang ada dan menciptakan satu sistem pengawasan yang kolaboratif," paparnya.

Pengawasan horizontal, ujarnya, memberikan ruang pada masyarakat, masyarakat bisa ikut mengawasi kalau mendapat informasi yang cukup. Misalnya tiap desa mencantumkan APBDes-nya di ruang publik yang mudah di akses sebagai bentuk transparansi.

Selain itu, perkuat melalui organisasi sosial kemasyarakatan melalui masjid, gereja dan lain-lain.

Editor : Gungde Ariwangsa SH