logo

Langgar UUD 1945, Pemerintah Dikecam Dan Didesak Cabut Blokir Akses Medsos

Langgar  UUD 1945, Pemerintah Dikecam Dan Didesak Cabut Blokir Akses Medsos

23 Mei 2019 21:32 WIB
Penulis : Gungde Ariwangsa SH

SuaraKarya.id - JAKARTA: Tindakan pemerintah membatasi akses terhadap media sosial merupakan pelanggaran terhadap hak azasi manusia. Keputusan pemerintah itu tidak sesuai Pasal 28F UUD 1945 dan pasal 19 Deklarasi Umum HAM. Tidaklah mengherankan bila muncul kecaman dan desakan agar pemerintah mencabut pembatasan akses medsos itu.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengecam keputusan pemerintah yang telah membatasi akses terhadap media sosial, khususnya fitur untuk penyebaran video dan gambar, pascademonstrasi yang berujung bentrokan dan pembakaran di Jakarta beberapa waktu lalu. Abdul Manan, Ketua AJI menyatakan, pemerintah harus segera mencabut kebijakan pembatasan akses media sosial tersebut karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28F.

"Kami menilai langkah ini tak sesuai Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta pasal 19 Deklarasi Umum HAM yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi," kata Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Abdul Manan dalam rilis yang diterima Kompas.com, Kamis (23/5/2019) dalam  menyikapi kebijakan pembatasan itu.

Kemudian, AJI meminta pemerintah menghormati hak publik untuk memperoleh informasi. AJI tetap mendesak pencabutan kebijakan blokir, meski dapat memahami langkah pemerintah untuk mencegah meluasnya informasi yang salah demi melindungi kepentingan umum.

"Kami menilai langkah pembatasan ini juga menutup akses masyarakat terhadap kebutuhan lainnya, yaitu untuk mendapat informasi yang benar," ucap Manan.

Karena itu, AJI menyerukan kepada semua pihak untuk menggunakan kebebasan berekspresi dengan sebaik-baiknya. AJI juga mendorong pemerintah meminta penyelenggara media sosial untuk mencegah penyebaran hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian dengan mekanisme transparan, sah, dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

"Kami menolak segala macam tindakan provokasi dan segala bentuk ujaran kebencian, karena hal itu bisa memicu kekerasan lanjutan serta memantik perpecahan yang bisa membahayakan kepentingan umum dan demokrasi," ujar Abdul Manan.

Seperti diketahui, pasca-demonstrasi yang berujung kerusuhan dan pembakaran di Jakarta sejak Selasa (21/5/2019) hingga Rabu, pemerintah memutuskan untuk membatasi akses terhadap media sosial. Pembatasan ini dilakukan terhadap fitur penyebaran video dan gambar, dan mulai bisa dirasakan sejak Rabu (22/5/2019) sore.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyampaikan bahwa pembatasan fitur penyebaran video dan gambar hanya bersifat sementara dengan tujuan untuk menghindari kabar bohong tersebar luas kepada masyarakat mengenai aksi demonstrasi 22 Mei 2019. Pembatasan akses media sosial sebelumnya disampaikan Wiranto, merujuk Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Menurut Wiranto, pembatasan bersifat sementara untuk menghindari berita bohong tersebar luas kepada kepada masyarakat. Wiranto tidak memastikan kapan pembatasan ini akan dicabut, karena sangat bergantung terhadap situasi keamanan di dalam negeri.

Sebelum itu, demonstran memprotes hasil pengumuman Komisi Pemilihan Umum pada Selasa (21/5) dini hari yang menyatakan bahwa pemenang pemilu presiden adalah pasangan no 1. Joko Widodo - Ma'ruf Amin dengan perolehan suara 85.607.362 (55,50%). Sedangkan pasangan No 2 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239 (44,50%). ***