logo

MK Jamin Independen 100 Persen Tangani Gugatan Sengketa Pilpres 2019

MK Jamin Independen 100 Persen Tangani Gugatan Sengketa Pilpres 2019

Foto: Istimewa.
23 Mei 2019 20:55 WIB
Penulis : Pudja Rukmana

SuaraKarya.id - JAKARTA: Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menegaskan pihaknya menjamin independensi dalam menangani sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019. MK pun siap menghadapi gugatan hasil Pilpres 2019 yang akan diajukan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan jaminan independensi 100 persen.

Anwar menegaskan pihaknya tak bakal terpengaruh dengan gejolak yang terjadi di masyarakat pasca pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara nasional Pilpres 2019. Dari rekapitulasi itu, Prabowo-Sandi kalah perolehan suara dari calon petahana Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Yang jelas, independensi itu dijamin 100 persen. Kami tidak terpengaruh situasi di luar. Kami bersembilan (hakim MK) sudah komitmen mempertahankan independensi dan itu sudah dibuktikan," ujar Anwar di gedung MK, Jakarta, Kamis (24/5/2019) deperti dikutip CNN.

Menurut Anwar, MK akan memutus gugatan sesuai fakta dan bukti yang diajukan. Bukti apa pun yang diajukan oleh pihak Prabowo-Sandi akan diterima dan diperiksa secara rinci satu per satu. 

"Kita lihat saja nanti bukti apa pun yang diajukan akan kami terima dan kami akan memeriksa semua bukti yang ada," katanya.

Gugatan itu akan mulai disidangkan pada 14 Juni mendatang. Proses sidang dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan dari pihak yang digugat dan pihak terkait. Kemudian pada 17 Juni sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pembuktian. 

Jika seluruh proses selesai, maka hakim akan melakukan pembahasan dan gugatan diputus pada 28 Juni 2019. 

Prabowo-Sandi sebelumnya berencana menggugat hasil Pilpres 2019 ke MK. Awalnya calon nomor urut 02 itu akan menggugat ke MK sore ini. Namun rencana itu urung dilaksanakan dan gugatan itu baru akan didaftarkan pada Jumat (24/6/2019) besok.

Bukti Harus Jelas, Bukan Klaim atau Asumsi

Dilansir Tribunnews.com, sebelumnya Juru Bicara MK, Fajar Laksono, mengatakan MK menunggu pihak dari paslon capres-cawapres Prabowo-Sandi mengajukan permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019.

"Intinya, MK siap menunggu sampai tenggat waktu pengajuan permohonan sengketa pilpres itu besok malam Jumat jam 24.00 WIB. Oleh karena itu, terserah calon pemohon ini akan datang jam berapa. Yang pasti, MK stand by," kata Fajar, dalam sesi jumpa pers di kantor MK, Kamis (23/5/2019).

Namun, pihak MK sendiri hingga kini (Kamis sisng) belum menerima informasi kapan pasangan Prabowo-Sandi akan mengajukan permohonan. Pihaknya hanya mengetahui dari pemberitaan di media massa, mengenai rencana kedatangan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Kamis (23/5/2019) sore.

"Kami mendengar rencana itu dari media juga. Mereka akan datang sore ini. Tetapi, jam kami tidak tahu. Tetapi, apa pun MK siap menerima mereka kapan pun," katanya.

Dia meminta kepada pemohon untuk menyerahkan bukti-bukti terkait saat melakukan pendaftaran. Termasuk, bukti dugaan adanya tindak kecurangan selama penyelenggaraan Pilpres 2019.

"Bukti yang kemudian bisa menguatkan dalil pemohon. Misalnya, kalau terjadi kecurangan itu di mana saja kan begitu di daerah mana saja, di TPS mana saja oleh siapa. Itu kemudian harus bisa membuktikan, pemohon harus bisa membuktikan. Artinya, tidak bisa kemudian di dalam persidangan hanya klaim, asumsi," tambahnya.

Untuk diketahui, pengajuan permohonan untuk sengketa Pilpres dapat diajukan satu hari setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara.

Artinya, pendaftaran permohonan gugatan dapat diajukan pada hari Rabu besok sampai jangka waktu tiga hari ke depan atau Jumat (24/5/2019).

Hal ini mengingat, KPU RI baru menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil pemungutan suara tingkat nasional pada Selasa dinihari.

Jangka waktu penyelesaian PHPU oleh MK sesuai peraturan maksimal 30 hari kerja sejak permohonan PHPU diregistrasi lengkap.

Jika semua persyaratan saat pendaftaran PHPU dinyatakan lengkap, maka MK akan menggelar sidang perdana atau pemeriksaan pendahuluan untuk PHPU pilpres pada 14 Juni 2019. Sedangkan, MK akan menggelar sidang putusan PHPU pilpres pada 28 Juni 2019. ***
~

Editor : Pudja Rukmana