logo

Ketua MK Anwar Usman: Semua Hakim Konstitusi Saya Jamin Independen

Ketua MK Anwar Usman: Semua Hakim Konstitusi Saya Jamin Independen

Ketua MK Anwar Usman
23 Mei 2019 18:35 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menyatakan pihaknya siap menangani gugatan hasil Pileg dan Pilpres 2019 yang diajukan peserta pemilu. Dia bahkan menjamin independensi seluruh hakim konstitusi.

"Independensi itu dijamin 100 persen. Dari 9 hakim konstitusi, semuanya independensinya bisa dijamin," ujar Ketua MK Anwar Usman di Gedung MK Jakarta, Kamis (23/5/2019).

Anwar menyebut MK tak terpengaruh oleh situasi politik yang memanas. Sebab 9 hakim konstitusi, kata Anwar, telah berkomitmen untuk menjaga independensi dalam menangani kasus sengketa pemilu. "Kami tidak terpengaruh oleh situasi di luar. Yang jelas kami masing-masing bersembilan sudah berkomitmen untuk mempertahankan independensi, dan itu sudah dibuktikan semua perkara, bukan ini saja," ujarnya.

Mengenai klaim kubu Prabowo-Sandi yang memiliki bukti kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, Anwar mempersilakan hal tersebut dibuktikan di persidangan.  "Lihat di persidangan nanti, belum bisa kami sampaikan sekarang. Nanti rekan-rekan media semua bisa menyaksikan persidangan dari awal sampai putusan nanti dan itu dilaksanakan secara terbuka," tuturnya.

MK baru menerima 2 gugatan terkait Pileg 2019 dari seorang calon DPD dan PKS. Adapun kubu Prabowo-Sandi belum mendaftarkan gugatannya. Untuk Pileg 2019, MK membuka pendaftaran gugatan hingga Jumat (24/5) pukul 01.46 WIB. Sementara untuk Pilpres, pendaftaran dibuka hingga Jumat (24/5) pukul 24.00 WIB.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyebutkan tengah menyusun materi-materi dugaan kejanggalan proses Pilpres 2019 sebelum mengajukan gugatan ke MK Jumat (24/5). Salah satunya adalah argumentasi terkait selisih suara Jokowi dan Prabowo sebesar 16,9 juta suara.

Koordinator Juru Bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak berharap keputusan MK tak hanya mempertimbangkan selisih suara kedua paslon yang cukup jauh ini. Tetapi dia ingin agar MK dapat melihat faktor-faktor lainnya, sehingga tercipta kualitas demokrasi yang sesungguhnya. "Perspektifnya argumennya tentu kita berharap bahwasanya MK tak jadi mahkamah kalkulator, mahkamah akuntansi. MK harus jadi mahkamah meninggikan kualitas demokrasi," kata Dahnil di Jakarta, Kamis (23/5/2019).

Dalam persidangan nanti, pihaknya akan mendorong fakta-fakta terkait dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang banyak ditemukan selama pemilu. "MK harus melihat sisi kualitatif demokrasi kita. Jadi tidak melihat demokrasi kita digeser pada ruang demokrasi matematika atau demokrasi kalkulator. Tapi demokrasi kita harus diangkat jadi demokrasi yang kualitasnya tinggi. Jadi makanya tentu kita akan mendorong ada fakta TSMB," katanya.

BPN akan terus mengumpulkan materi-materi dugaan pelanggaran sekecil apapun, yang dapat mengganggu kualitas demokrasi. Tim hukum bentukan BPN juga akan menjabarkan argumentasi terkait pelanggaran kecurangan pemilu, yang disiapkan untuk hadapi persidangan di MK nanti. "Sudah (disusun). Tim secara kita BPN back up data tentu tim hukum yang meramu argumentasi hukumnya. Kualitatif, kuantitatif tentu juga, kan misalnya DPT dan sebagainya," ujarnya.

 

Editor : Dwi Putro Agus Asianto