logo

PP Muhammadiyah Kecam Aksi Perusuh, Minta Aksi Demo Di Depan Kantor KPU Dan Bawaslu Disudahi

PP Muhammadiyah Kecam Aksi Perusuh, Minta Aksi Demo Di Depan Kantor KPU Dan Bawaslu Disudahi

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. (Istimewa)
23 Mei 2019 12:24 WIB
Penulis : Dwi Putro Agus Asianto

SuaraKarya.id - JAKARTA: Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir meminta pendemo untuk menyudahi aksi demo yang berlangsung di depan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI.

"Kita menghargai proses politik, memperjuangkan hak tentang masalah yang berkaitan dengan pemilu yang dilakukan oleh para pendemo. Mereka tulus, mereka ikhlas, tapi juga manakala ada hal yang jauh lebih banyak mudaratnya, tentu lebih baik dicukupkan," ujar Haedar dalam temu media di Jakarta, Kamis (23/5/2019).

Haedar juga mengecam aksi kericuhan yang terjadi pada 21-22 Mei di Jakarta.

"Kami mengecam keras kerusuhan yang terjadi oleh para perusuh anarkis," ujar dia seperti dikutip Antara.

Haedar berharap kasus aksi kericuhan tersebut dapat diusut secara tuntas. Dia juga mengapresiasi penyelesaian pemilu melalui jalur konstitusi.

"Kami berharap Mahkamah Konstitusi juga untuk menyikapinya dengan profesional, adil, jujur dan berdiri tegas di atas konstitusi dan hukum," kata Haedar.

Haedar juga berharap semua pihak untuk menyelesaikan dan berhenti melakukan proses politik yang membuka peluang pada situasi yang tidak diinginkan, dan mempercayakan pada proses hukum.

"Kita juga berharap bahwa semua pihak termasuk para tokoh bangsa, pejabat publik, warga masyarakat untuk betul betul bijak, dewasa, cerdas dan tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang memanaskan hati," ujar Haedar.

Khusus bagi warga Muhammadiyah, Haedar mengajak untuk betul-betul khusnul hasanah, tidak terpancing oleh berbagai informasi yang dapat membuat kita menjadi sesat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Bersikap kritis, cerdas, bijak sebagaimana karakter warga Muhammadiyah, bahkan ikut menjalin kembali retak dan suasana kehidupan bangsa yang sempat terbelah untuk menjadi bangsa yang betul-betul bersatu penuh dengan persaudaraan," kata Haedar. 

           Jokowi Dan Prabowo 

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mendorong calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan calon presiden nomor urut 02 Prabowo untuk segera bertemu agar situasi yang memanas berakhir pascarekapitulasi KPU.

"PP Muhammadiyah sejak awal, bahkan ormas-ormas Islam bertemu wakil presiden Jusuf Kalla menyampaikan imbauan dan ajakan agar Jokowi dan Prabowo bertemu," ujar Haedar.

Dari pernyataan yang disampaikan Jokowi dan Prabowo, Haedar menangkap isyarat dari berbagai pernyataan arif kedua tokoh tersebut untuk berusaha menjalin silaturahim.

"Mungkin soal waktu saja. Kemarin kita mendengar Presiden Jokowi menyampaikan pernyataan positif dan ajakan untuk situasi ini diakhiri, juga Prabowo bersama Sandi juga menyampaikan, semua berdiri di atas konstitusi dan tidak boleh ada kekerasan, harus tetap damai," kata Haedar.

Lebih dari itu, Haedar mengajak semua tokoh dan warga bangsa agar kembali pada titik berbangsa dan bernegara yang bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika.

"Perbedaan pilihan politik adalah hak demokrasi, dan kita semua harus saling menghormati. Dinamika politik juga selama kampanye sampai terakhir pemilihan dan pascapemilihan adalah bagian kita dari berekspresi berpolitik dan demokratis," ujar Haedar.

Haedar juga menekankan semua warga bangsa harus mengakhiri semua proses tersebut sesuai dengan konstitusi, mengacu pada sila keempat "Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan."

"Artinya, kita harus mengakhiri proses Pemilu 2019 ini dengan kearifan dengan tanggung jawab dan kedewasaan, sikap cerdas dan bersatu kembali sebagai keluarga besar bangsa," kata Haedar.

Pada awal pernyataan, Haedar juga mengatakan bahwa warga Muhammadiyah tidak terlibat dalam aksi pada 21 dan 22 Mei tersebut.

"Muhammadiyah apalagi dengan membawa nama organisasi tidak ada yang terlibat dalam aksi," ujar Haedar.

          Harus Siap Kalah

Sementara itu pengamat politik dari Universitas Al Azhar Jakarta Ujang Komaruddin menyatakan prihatin dan menyayangkan aksi demo penolakan hasil pemilu 2019 yang berlangsung terus-menerus sejak Selasa (21/5) hingga Kamis dini hari.

"Apalagi ada aksi demo itu juga diwarnai aksi anarkis pada malam hingga dini hari," kata Ujang Komaruddin ketika dihubungi melalui telepon selulernya, di Jakarta, Kamis.

Padahal, demo penyampaian aspirasi, kata dia, sudah diatur dalam aturan perundangan, yakni disampaikan secara tertib dan damai serta waktunya hingga pukul 18.00.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini mengimbau, agar para pendemo mematuhi aturan perundangan yakni bersikap tertib dan menyampaikan aspirasinya secara damai.

Pada kesempatan tersebut, Ujang Komaruddin juga menyatakan pada pemilu 2019 sudah dibuat kesepatan oleh penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu, bahwa semua peserta pemilu harus siap menang dan siap kalah.

"Menang dan kalau adalah suatu hal yang biasa dalam berdemokrasi, yang sepatutnya diterima sesuai dengan kesepakatan," katanya.

Ujang menegaskan, jika ada ketidakpuasan atau menemukan adanya kecurangan, dalam demokrasi juga memberikan ruang untuk melakukan gugatan baik ke Bawaslu maupun ke Mahkamah Konstitusi. "Tentunya disertai dengan bukti-bukti sebagai pendukung," katanya.

Menurut dia, Indonesia adalah bangsa yang beradab dan mengutamakan silaturahmi. "Kalau mau melalukan demo boleh saja, tapi secara tertib dan damai. Mari kita jaga persatuan Indonesia. Mari juga jaga silaturahmi, persaudaraan, dan persatuan bangsa," katanya.

Ujang mendorong agar pendemo yang melakukan perusakan terhadap fasilitas umum, agar diproses hukum, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Menurut dia, aksi demo sepatutnya paralel dengan penegakan hukum.

"Hukum harus ditegakan terhadap pelaku yang berusaha membuat kerusuhan. Jika hukum tidak ditegakan akan menjadi preseden buruk dan akan muncul lagi demo yang diwarnai anarkis. Tegakan hukum dengan adil, agar bangsa ini stabil," katanya. ***