logo

Jokowi-Zulkifli Kembali Bertemu Di Istana, Bahas Apa Lagi?

Jokowi-Zulkifli Kembali Bertemu Di Istana, Bahas Apa Lagi?

Foto: Setkab.go.id
22 Mei 2019 23:27 WIB
Penulis : Pudja Rukmana

SuaraKarya.id - JAKARTA: Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI) Zulkifli Hasan mengingatkan pentingnya merajut kembali keIndonesiaan yang sempat terkoyak. Yang paling penting, kata Zulkifli, bagaimana  menjahit kembali merah putih demi persatuan Indonesia.

“Ini enggak main-main, harus kita bisa rajut kembali, harus kita bisa jahit, harus kita persatukan kembali, barulah itu namanya Indonesia menang,” kata Zulkifli usai memenuhi undangan Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/5/2019) siang.

Usai bertemu dengan Jokowi, Zulkifli Hasan kepada wartawan mengatakan, pertemuan itu dalam kapasitasnya sebagai Ketua MPR RI. Jadi, tak membahas sama sekali tentang Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019. Apalagi, membahas soal koalisi, tidak ada sama sekali.

Menurut Zulkifli, pertemuannya dengan Jokowi membahas soal bagaimana menyatukan kembali masyarakat Indonesia pasca Pemilu 2019. Dengan cara apa? 

Menurut Ketua MPR itu, dengan cara damai, dialog, dan tentu silaturahim seperti yang dilakukannya dengan Presiden Jokowi. Ia meyakini, kalau pihak-pihak yang bertiksi bertemu, pasti ada solusi, jalan keluar. Tapi kalau tidak, tentu akan sulit. “Jadi, sekali lagi, yang menang nanti, Indonesia menang,” ujarnya seperti dikutip dari Setkab.go,id.

Semua Pihak Menahan Diri

Dalam kesempatan itu Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengajak semua pihak memanfaatkan moment bulan suci Ramadhan untuk saling menyayangi, mencintai, membantu, dan memberi. "Kita selesaikan persoalan-persoalan dengan cara yang damai, dengan dialog, menahan diri," katanya.

Lebih jauh Ketua MPR RI menuturkan, demokrasi membutuhkan kesabaran, bahkan ekstra kesabaran. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah dan pihak-pihak lainnya bisa menyelesaikan masalah yang terjadi dengan sabar dan damai. Ia juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merespon masalah ini dengan lebih memperbanyak dialog dan silaturahim.

Ditegaskan Zulkifli, pemilu adalah satu event di sebuah negara demokrasi yang tentu harus diselesaikan bahwa an. Sebagai negara demokrasi, Indonesia pun harus yakin bahea ada sepanjang zaman, sepanjang masa. 

“Demokrasi membuka ruang itu, sepakat untuk tidak sepakat. Konstitusi juga memberi ruang, ada perbedaan," ucapnya.

Bila ada masalah ketidakpuasan dalam Pilpres, bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Di sinilah masing-masing tim yang berseteru bisa menjelaskan segala persoalan yang dihadapi secara terbuka. TKN dan BPN bisa memaparkan argumentasi masing-masing lewat medsos. Bila perlu disiarkan di media. 

TKN dan BPN juga bisa menyampaikan hasil-hasil mereka. Kemudian, KPU pun juga  bisa memaparkan kinerja mereka sehingga nanti bisa ditemukan fakta yang benar.

Yang diharapksn0 baru nanti hakim, yang diyakini akan profesional, untuk mengambil keputusan.

“Itulah cara-cara yang dibenarkan oleh konstitusi kita,” tutur Zulkifli Hasan.***

Editor : Pudja Rukmana