logo

Pilpres 2019, Sejatinya Demokrasi Atau People Power?

Pilpres 2019, Sejatinya Demokrasi Atau People Power?

19 Mei 2019 14:50 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Rully Chairul Azwar

Pemilu 2019 merupakan pemilu terbesar yang pernah digelar oleh negara demokrasi ke empat terbesar di dunia pada abad ini. Ini karena pemilu legislatif (Pileg) dan pemilu presiden (Pilpres) diselenggarakan serentak dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) lebih dari 192 Juta. Sebuah angka yang signifikan sebagai ukuran partisipatif dalam sebuah election.

Pencoblosan telah terlaksana dengan sukses, aman, dan lancar saat rakyat mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) tanggal 17 April 2019 yang lalu. Bahkan KPU mencatat tingkat partisipasi pemilih tertinggi bisa melebihi angka 80 persen untuk Pilpres dan 77 persen untuk Pileg. Bahkan banyak negara di dunia mengucapkan selamat atas suksesnya perhelatan demokrasi dengan momentum pencoblosan kertas suara serentak untuk calon legislatif dan eksekutif tersebut.

Siapapun yang akan ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU pada 22 Mei 2019 yang akan datang dan dilantik oleh MPR RI pada 20 Oktober 2019 mendatang adalah pasangan presiden dan wakil presiden yang terpilih secara demokratis dengan legitimasi kuat karena menang secara mayoritas (50%+1) suara nasional dan mendapat dukungan merata dari masyarakat di seluruh tanah air (karena memperoleh suara lebih dari 20 persen pada lebih dari 17 provinsi di tanah air).

Namun suksesnya penyelenggaraan pesta demokrasi abad ini akan menjadi sia-sia apabila bangsa ini tidak berhasil menetapkan secara resmi siapa pemenang Pilpres tersebut? Sebuah hal yang sangat tidak mustahil dalam sejarah demokrasi Indonesia. Adanya kontestasi Pemilu namun tak bisa diputuskan siapa Sang Kampiumnya atau siapa Presidennya.

Apakah kita meragukan KPU tidak akan berhasil menetapkan pemenang pilpres 2019 ini? Pertanyaan lebih lanjut adalah, apakah untuk menetapkan pemenang pilpres tersebut konstitusi kita tidak terlalu cukup mengaturnya, sehingga harus ada pilihan lain yaitu People Power yang kini makin diletupkan oleh elit karena kekalahan "jagoannya" dengan alasan karena terjadinya kecurangan yang testruktur, sistematis, massif dan brutal?

UUD NRI 1945 pasal 24 C ayat 1 sejatinya telah memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilu. Siapapun yang tidak menerima hasil resmi pemilu yang ditetapkan KPU tersebut dapat mengajukan gugatan sengketa pemilu kepada Mahkamah Konstitusi. Konstitusi kita sudah cukup mengatur penyelesaian sengketa Pilpres, apabila masih ada pihak yang tidak puas dengan hasil Pilpres sesuai yang ditetapkan oleh KPU pada tanggal 22 Mei 2019 nanti, yaitu melalui gugatan hukum pada Mahkamah Konstitusi.

Apabila pasangan calon presiden nomor urut 02 memiliki bukti yang kuat bahwa suara yang dimilikinya melebihi daripada suara pasangan calon presiden 01 maka mungkin saja Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan pasangan calon 02 tersebut.

Sinyalemen bahwa kemungkinan ada pihak yang akan menggunakan cara yang tidak demokratis pada Pilpres 2019 ini bisa ditelusuri dari pernyataan yang sangat provokatif, dari seorang Habib yang cukup berpengaruh yaitu Habib Riziq Shihab (HRS) dan pernyataannya sempat viral di beberapa media sosial, bahwa dia mengatakan sebagai berikut:" ....apabila Jokowi menang dalam Pilpres pada 17 April 2019, berarti Jokowi sudah bermain curang. Berarti sudah menantang umat Islam di Indonesia...., dan saya akan memimpin umat Islam untuk berperang ....."

Pernyataan HRS yang sangat provokatif ini, secara kasat mata memuat 4 hal sebagai berikut: pertama bahwa pasangan calon 01 secara ekstrem tidak boleh memenangkan Pilpres 2019. Kedua, jikalau pasangan calon 01 menang, harus ada stigma yang dapat menuduh sepihak bhw pasangan calon 01 telah bermain curang. Ketiga, kemenangan pasangan calon 01 diklaim oleh HRS sebagai upaya nekad telah menantang perang umat Islam di Indonesia. Dan keempat, HRS sendiri yang akan memimpin langsung perang tersebut.

Lalu pertanyaannya, apakah pernyataan HRS ini hanya gertak sambal saja? Dan dalam posisi apa dia bisa memberikan komando kepada pasangan calon 02 tersebut? Kalau kita asumsikan, bahwa HRS adalah tokoh yang memiliki pengaruh besar pada pasangan calon 02, maka kesimpulannya jika dia akan memimpin perang berarti posisinya adalah panglima perang. Dengan demikian maka pernyataan HRS tersebut bukan merupakan pernyataan gertakan kosong belaka, melainkan arah kebijakan bagi pasangan calon 02 dalam melangkah menghadapi pengumuman hasil resmi Pemilu 2019 pada 22 Mei ini.

Ditinjau dari muatan pernyataannya tersebut, maka HRS telah gamblang memberikan isyarat ditabuhnya genderang "perang" bagi kubu pasangan calon 02 terhadap kubu pasangan calon 01 seperti yang dia maksudkan tersebut.

Mari kita cermati situasi sejak diumumkannya hasil quick count oleh lembaga-lembaga survei resmi KPU pada tanggal 17 April 2019, dimana hasil quick count tersebut telah memberikan indikasi yang kuat bahwa pasangan calon 01 akan memenangkan pilpres 2019. Mengingat arah kebijakan sesuai pernyataan HRS tersebut adalah bahwa pasangan calon 01 tidak boleh memenangkan pilpres 2019 ini, maka sangat wajar genderang perang tersebut mulai ditabuh. Nampak kubu pasangan calon 02 bereaksi keras untuk berusaha menganulir kemenangan tersebut.

Langkah-langkah konkrit yang beraroma agitatif dilakukan, antara lain dengan melakukan upaya untuk mendelegitimasi prediksi kemenangan pasangan calon 01. Kemudian membangun opini bahwa hasil quick count lembaga resmi KPU seperti yang telah diumumkan tanggal 17 April 2019 tersebut adalah tidak benar.

Bahkan lembaga-lembaga survei resmi KPU dianggap tidak independen karena telah dibayar oleh pihak pasangan calon 01, sehingga pastilah hasilnya menguntungkan bagi pasangan calon 01. Kubu pasangan calon 02 juga mengumumkan hasil quick count tandingan yang telah memenangkan pasangan calon 02. Quick count oleh lembaga survei internal, dinyatakan lebih objektif karena independen dan dinyatakan bahwa pasangan calon 02 seharusnya yang memenangkan pilpres dengan perolehan suara signifikan 62 persen, dan hal ini berdasarkan jumlah data otentik C1 yang lebih besar daripada quick count.

Hal tersebut cukup efektif untuk membuat publik rancu terhadap hasil quick count mana yang paling benar, mengingat publik pada umumnya masih awam dengan persoalan quick count. Bahkan pasangan calon 02 mengungkapkan secara massif berita-berita hoax, ujaran-ujaran kebencian, fitnah yang bertujuan membangun opini bahwa pasangan calon 01 telah "bermain curang" dalam memenangkan pilpres tersebut. Bahkan narasi yang dibangun dengan memunculkan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon 01 tersebut terjadi karena adalah incumbent dan sebagai penguasa, sehingga dengan mudah dapat mengendalikan akses kekuasaan dari mana pun, dengan siapa pun dan sampai kapan pun, untuk tujuan memenangkan dirinya dalam pilpres tersebut. Upaya lainnya dengan mendelegitimasi KPU sebagai penyelenggara pemilu yang tidak independen, seringkali banyak lalai dan berbuat kesalahan yang merugikan pasangan calon 02, yang mengakibatkan kekalahan bagi pasangan calon 02.

Bahkan "psywar" yang mereka lakukan dengan mendeklarasikan diri sebagai presiden dan wakil presiden terpilih yang telah memenangkan pilpres 2019. Tentu tujuannya hanya untuk membangkitkan semangat dan moral, serta rasa percaya diri para pendukung pasangan calon 02. Terlebih calon presiden 02 adalah berasal dari militer yang dalam doktrinnya tidak ada kata "kalah" tapi yang ada adalah "menang".

Lebih berbahaya lagi, mereka berupaya untuk menggagalkan hasil penghitungan suara di KPU pada 22 Mei 2019, ataupun menolak hasil resmi penetapan suara oleh KPU, dengan berbagai alasan yang telah dikondisikan sehingga KPU dinyatakan tidak berhasil menetapkan pemenang pilpres pada 22 Mei 2019 tersebut. Skenario lainnya bisa saja mengajukan gugatan hukum Sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). Garis besar gugatan yang akan diajukan adalah bahwa pasangan calon 01 bukan pemenang pilpres 2019, dan pemenangnya adalah pasangan calon 02. Dengan mengajukan bukti-bukti suara tambahan bagi pasangan calon 02 sehingga jumlah perolehannya melebihi pasangan calon 01. Mungkin karenanya MK harus menghitung ulang suara dengan membuka kembali kotak suara dari sejumlah besar TPS yang digugat tersebut.Tujuan akhirnya adalah menganulir kemenangan pasangan calon 01. Bahwa pasangan calon 01 telah melakukan kecurangan-kecurangan dan dituduh pula melakukan kejahatan-kehahatan pemilu karena itu harus didiskualifikasi sebagai peserta pilpres, sehingga pasangan calon 02 menjadi pemenang pilpres 2019.

Kemungkinan lainnya, apabila terjadi diskualifikasi paslon 01 maka yang tidak bisa dilakukan adalah dengan mengajukan gugatan untuk dilakukan pilpres ulang sebagai tawaran akhir walaupun dari pertimbangan jadwal dan biaya hal ini sangat kecil kemungkinannya terjadi. Tuntutan ini berujung pada skenario besar terjadinya chaos berupa pengambilalihan kekuasaan secara inkonstitusional yang biasanya disertai konflik berdarah.

Sesuai pernyataannya, Panglima "perang" HRS akan menggalang dukungan terutama dari umat Islam di Indonesia dan juga pendukung pasangan calon 02 di seluruh provinsi di Indonesia dengan memainkan agenda "playing victim", bahwa pasangan calon 02 telah dikalahkan oleh Jokowi sebagai penguasa, yang telah bermain curang. Pasangan calon 02 seharusnya tidak kalah, karena itu HRS menyerukan agar umat Islam di Indonesia ikut ber "perang" di jalan Allah untuk membela keadilan dan kebenaran, memperjuangkan agar pasangan calon 02 mendapatkan haknya kembali untuk menang dalam pilpres 2019. Bahwa pasangan calon 02 menuntut keadilan, bukan tidak mau menerima kekalahan. Bahwa "perjuangan" memenangkan pasangan calon 02 dalam Pilpres 2019 yang menjadi agenda besar perang tersebut disebut oleh HRS sebagai perang umat Islam di Indonesia menghadapi kubu pasangan calon 01, dan HRS akan memimpin langsung "perang" ini.

Diperkirakan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, pengerahan massa besar-besaran tersebut atau pengerahan "People Power" akan terjadi. Apalagi sidang Mahkamah Konstitusi akan diselenggarakan di sekitar Monas, tempat dimana HRS biasa melakukan unjuk kekuatan massa 212 secara besar-besaran.

Bahkan diperkirakan akan dikerahkan massa pendukung pasangan calon 02 dari seluruh dapil dan provinsi di tanah air. Mana patut diduga, pengerahan massa oleh kubu pasangan calon 02 untuk memberikan tekanan politik pada sidang MK tersebut agar Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan pasangan calon 02 tersebut akan berlangsung militan dan sangat keras karena diprovokasi sebagai peperangan umat Islam di jalan Allah.

HRS sudah memberikan isyarat bahwa dirinya akan menggerakkan dan memimpin umat Islam memerangi kubu pasangan calon 01. HRS akan membakar emosi massa untuk berjuang di jalan Allah dengan dalih untuk memerangi kecurangan, untuk menegakkan keadilan dan kebenaran.

Agenda besar gugatannya adalah membatalkan keputusan KPU yang menenangkan pasangan calon 01 sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Kemudian mendiskualifikasikan paslon 01 sebagai peserta pilpres 2019. Bahkan lebih sadis akan mengadili pasangan calon 01 karena telah melakukan kejahatan pemilu presiden.

Kemudian pertanyaannya adalah apakah pemilihan presiden 2019 ini akan berakhir dengan malapetaka bagi bangsa seperti ini? ataukah masih sesuai tujuan sebenarnya untuk langkah terakhir dengan menggerakkan kekuatan massa besar-besaran (People Power) untuk memaksakan terpenuhinya gugatan yang diajukan tersebut, dan apabila terjadi chaos maka agenda tersembunyi yang akan dimainkan adalah mengambil alih kekuasaan secara inkonstitusional atau kudeta.

Skenario ini bisa saja dimainkan oleh Panglima Perang HRS apabila secara politik mendapat dukungan luas dari masyarakat, terutama umat Islam pada umumnya.

Apabila gugatan pasangan calon 02 tidak dikabulkan oleh MK, maka dengan massa yang sebanyak itu, dan dibakar semangatnya untuk berjihad, bisa dibayangkan sangat mudah terjadinya anarkisme, kerusuhan yang akan menimbulkan korban. Bila ini terjadi, akan semakin memperkeruh keadaan sehingga emosi dan empati publik dikhawatirkan bukan lagi pada persoalan pokok yaitu pilpres, tapi melebar kepada persoalan agama, HAM, dan lain-lain yang menjurus pada konflik bangsa yang lebih besar, mengingat paska pilpres terjadi polarisasi dukungan masyarakat menjadi dua kubu, dengan jumlah relatif berimbang, maka sangat rawan untuk terjadinya konflik besar.

Skenario chaos ini, bisa saja dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain, selain pihak pasangan calon 02, yang ingin mengambil alih kekuasaan secara inkonstitusional, untuk tidak memilih dan melantik pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memilki dukungan kuat dari rakyat, dalam rangka melaksanakan tugasnya mempercepat tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia? Apakah ini skenario chaos yang telah dipersiapkan secara matang?

Tentu tidak ada diantara kita yang menginginkan bangsa ini pecah, dan terjadi konflik yang menghancurkan kita sebagai bangsa, sebagai rakyat, sebagai bagian tumpah darah dari negeri yang dibangun dengan cucuran keringat, air mata dan darah perjuangan para pendahulu kita ini.

Pilihan ini berpulang kepada kita semua, dalam menyikapi Pilpres 2019 l. Penyelesaian akan dilakukan dengan cara demokrasi atau dengan cara People Power. Sebagai renungan bagi anak bangsa ini pilpres 2019 yang sudah terselenggara dengan sangat demokratis itu harus dituntaskan penyelenggaraannya sampai selesai dan berhasil menetapkan pemenang pilpres tersebut secara konstitusional berdasarkan hukum.

Penyelesaian Hukum 

Jika ada sengketa yang terjadi harus diselesaikan sesuai hukum yang berlaku, bukan dengan cara main hakim sendiri. Kita tidak boleh membiarkan penyelesaian masalah dengan kekuatan People Power yang mengarah kepada pemaksaan kehendak dan kekerasan masyarakat yang mengatasnamakan siapa pun, untuk dibenturkan dengan sesama anggota bangsanya yang mayoritas sama-sama muslim. Apabila itu terjadi, maka mereka akan berhadapan dengan seluruh rakyat Indonesia yang masih waras dan cinta damai. Dan kami semua rakyat Indonesia yang waras, menyatakan mendukung TNI dan Polri utk mengambil langkah-langkah tegas dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan ketertiban bangsa dari rongrongan oknum-oknum ataupun kelompok-kelompok pengacau keamanan.

Kepada para pemimpin bangsa, khususnya kepada para pasangan calon presiden, sebagai putra terbaik bangsa, hendaknya mau menjadi teladan bagi kami, rakyat Indonesia. Bersikaplah ksatria. Siapapun yang menang tidak perlu menepuk dada, dan siapapun yang kalah harus berjiwa besar mau menerima kekalahan.

Kepada kedua pasangan calon, hendaknya menyadari jangan terpancing pada langkah-langkah yang menghalalkan segala cara untuk menang, walaupun nasihat tersebut datangnya dari penasehat politik terdekatnya. Senantiasa tempuhlah pendekatan hukum untuk mencari keadilan. Apabila terjadi praktek ketidakadilan, kecurangan dan lain-lain di sekitar anda, maka tempuhlah jalur hukum untuk menyelesaikannya.

Dalam era media sosial yang bebas dan terbuka seperti sekarang ini, rasanya sulit untuk bersembunyi dari jejak digital ujaran, perilaku dan tindakan kita. Lebih arif dan bijak menghindari keputusan main hakim sendiri yang bisa menyebabkan jatuhnya korban jiwa rakyat Indonesia yang tidak berdosa.

Demi kepentingan dan keutuhan seluruh bangsa, maka dianjurkan agar para pemimpin bangsa, khususnya para pasangan calon melakukan upaya bersama untuk menurunkan suhu politik dan polarisasi masyarakat paska pencoblosan pilpres 2019 dengan melakukan pertemuan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini sebelum tanggal 22 Mei ini sehingga "kegaduhan" politik yang selama ini mengisi ruang publik agar dihentikan dan diselesaikan dengan cara damai, dengan cara ke-Indonesian yang telah ada dalam setiap jiwa anak bangsa ini.

Sebaiknya kita mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan kelompok atau golongan masing-masing.

Pancasila sebagai ideologi bangsa yang sudah final dan paripurna maka karena itu kita harus konsekuen untuk mengamalkannya nilai-nilai sebagai warga bangsa ini, agar pola pikir, sikap dan tindakan kita senantiasa dilandasi moral Pancasila. Sudah selayaknya kita menolak paham lain yg berkedok agama tapi berpotensi memecah belah bangsa***

* Rully Chairul Azwar -  Koordinator Pemenangan Pemilu  TKN, Ketua Lembaga Pengkajian MPR RI, Sekretaris Majelis Etik Partai Golkar