logo

Laksanakan Putusan Bawaslu, KPU Akan Perbaiki Input Data Situng

Laksanakan Putusan Bawaslu, KPU Akan Perbaiki Input Data Situng

Istimewa
16 Mei 2019 20:56 WIB
Penulis : Dwi Putro Agus Asianto

SuaraKarya.id - JAKARTA: Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengatakan, KPU akan memperbaiki input data sistem informasi penghitungan suara (Situng) sesuai dengan rekomendasi Bawaslu.

"Bawaslu meminta KPU untuk memperbaiki tata cara penginputan data dan itu akan kita perbaiki," kata Ilham di Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Meski ada putusan dari Bawaslu bahwa KPU melanggar tata cara dan prosedur pendaftaran dan pelaporan lembaga yang melakukan hitung cepat (quick count) Pemilu 2019, KPU tidak akan menghentikan Situng.

Karena Bawaslu tidak meminta KPU untuk menghentikan situng atau mengilegalkan situng.

"Tidak ada di keputusan Bawaslu yang menyebut akan menutup Situng, justru Bawaslu menyebutkan bahwa situng ini bagian dari transparansi dari Pemilu kita," kata Ilham.

Untuk memperbaiki penginputan data tersebut, maka KPU akan memperbaiki data internalnya terlebih dahulu. KPU akan memastikan tidak ada kesalahan baru data tersebut saat diinput.

"Sebenarnya sistem verifikator kan fungsinya itu, cuma karena kelelahan maka verifikator sulit mengidentifikaai kesalahannya," kata Ilham seperti dikutip Antara.

KPU juga akan menambahkan jumlah verifikator agar meminimalkan kesalahan dalam menginput data.

Menurut Ilham data dari Situng dan data resmi tidak jauh berbeda.

"Kalau ada beda, hanya beda tipis-tipis antara situng dan hasil resmi. Tetapi data itu tetap konsisten," kata dia.

                    Polemik

Badan Pemenangan Nasional (BPN) mengimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera memperbaiki tata cara dan prosedur dalam melakukan input data di sistem informasi penghitungan suara (Situng).

"BPN memberi imbauan kepada KPU untuk perbaiki data C1 yang diunggah," kata Direktur Hukum dan Advokasi BPN Sufmi Dasco usai sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran administratif pemilu Nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis.

Ia berharap, Situng KPU yang sedang berjalan dihentikan karena dinilai dapat membuat polemik di masyarakat.

Sementara itu, anggota Badan Pengawas Pemilu, Fritz Edward Siregar, mengatakan KPU memiliki kewenangan dalam pelaksanaan Situng sebagai keterbukaan informasi dan juga prinsip transparansi.

"Situng memang bukan hasil resmi, tetapi dalam melaksanakan prinsip keterbukaan informasi dan transparansi, KPU juga harus lebih berhati-hati menampilkan data sehingga tidak terjadi polemik di masyarakat," katanya.

Ia menambahkan, Bawaslu menyatakan Situng dapat tetap dilanjutkan, tetapi proses tata cara dan mekanismenya harus dapat diperbaiki sehingga informasi yang disampaikan dapat terverifikasi.

Sementara itu, pengamat politik Donny Gahral Adian menilai keputusan Bawaslu yang menyatakan KPU terbukti melanggar tata cara dan prosedur dalam melakukan input data di Situng tidak akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap hasil Pemilu.

"Tidak ada dampak signifikan, KPU hanya menjalankan hasil putusannya saja, semua akan berjalan lancar," ujarnya.**