logo

KPK Tetapkan Bupati Bengkalis Amril Mukminin Sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Bupati Bengkalis Amril Mukminin Sebagai Tersangka

KPK
16 Mei 2019 19:26 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Hasil pengembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi peningkatan Jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis penyidik  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bengkalis Amril Mukminin dan satu orang lainnya sebagai tersangka.

"Setelah mencermati proses penyidikan dan fakta-fakta yang muncul di persidangan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup tentang dugaan keterlibatan pihak lain sehingga penyidik KPK melakukan penyidikan untuk dua perkara," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di gedung KPK Jakarta, Kamis (16/5/2019).

JPU KPK sebelumnya mendakwa ke persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru Sekretaris Daerah Kota Dumai nonaktif dan Kepala Dinas PU Kabupaten Bengkalis 2013-2015 M Nasir dan Direktur Utama PT Mawatindo Road Construction Hobby Siregar.

Menurut Laode M Syarif, dugaan korupsi terjadi pada dua proyek atau tahap. Pertama pada proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013-2015. Kedua dugaan suap terkait proyek multiyears pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis. Dalam dua perkara tersebut, KPK menetapkan dua orang tersangka. "Pada perkara pertama Direktur PT Mitra Bungo Abadi Makmur alias AAN (MK) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013-2015," tutur Syarif.

Tersangka Makmur diduga bersama-sama dengan M Nasir dan Hobby Siregar dan kawan-kawan melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. "Diduga kerugian keuangan negara dalam proyek ini adalah Rp 105,88 miliar di mana tersangka MK diduga diperkaya Rp 60,5 miliar," ungkap Laode.

Tersangka Makmur disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan pada perkara kedua, KPK menetapkan Bupati Bengkalis 2016-2021 Amil Mukminin (AMU) dalam perkara dugaan penerimaan suap atau gratifikasi terkait proyek multiyears pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis. "Tersangka AMU (Amril Mukminin) diduga menerima uang setidak-tidaknya Rp 5,6 miliar," ujar Laode.

Amril diduga sempat menerima Rp 2,5 miliar untuk memuluskan anggaran proyek peningkatan jalan Duri-Sei Pakning multi years tahun 2017-2019. Setelah menjadi Bupati Bengkalis, Amril diduga melakukan pertemuan dengan perwakilan PT CGA. Dalam pertemuan tersebut PT CGA diduga meminta agar bisa segera tandatangan kontrak. Bupati menyanggupi dan Amril kembali menerima Rp 3,1 miliar pada 2017 dengan mata uang dolar Singapura. "Penyerahan uang suap ini diduga untuk memuluskan proyek yang akan digarap oleh PT CGA," jelasnya.

Amril dipersalahkan KPK melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan terdakwa M Nasir dan Hobby Siregar didakwa memperkaya diri sendiri atau korporasi terkait proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Tahun Anggaran 2013-2015. Dalam kasus ini, kerugian keuangan negara yang telah dihitung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sekitar Rp 105,88 miliar.

Terkait penanganan kasus ini,  KPK penggeledahan di rumah seorang kontraktor di Jalan Sudirman di Bengkalis. Namun Juru Bicara KPK Febri Diansyah belum merinci sosok kontraktor pemilik kediaman yang digeledah penyidik.

KPK juga telah menggeledah kantor Bupati Bengkalis pada Rabu 15 Mei 2019 bahkan telah mencegah yang bersangkutan bepergian ke luar negeri. KPK juga mencekal tiga orang lagi melakukan perjalanan ke luar negeri. Mereka terdiri dari unsur kepala daerah dan pihak swasta. "Dalam rentang Maret-Mei 2019 ini KPK telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi untuk melarang tiga orang bepergian ke luar negeri, baik dari pihak kepala daerah ataupun swasta," jelas Febri.

Selain Kantor Bupati Bengkalis Amril Mukminin, tim penyidik juga menggeledah dua lokasi lain, yakni Pendopo atau rumah dinas Bupati Bengkalis, dan kantor Dinas Pekerjaan Umum setempat.

Lebih lanjut, KPK juga mencekal tiga orang lagi melakukan perjalanan ke luar negeri. Mereka terdiri dari unsur kepala daerah dan pihak swasta terkait dua tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau tahun 2013-2015. Yakni Kadis PU Kabupaten Bengkalis tahun 2013-2015 Muhammad Nasir yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Direktur Utama PT Mawatindo Road Construction Hobby Siregar.

Keduanya diduga telah melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam proyek jalan di Bengkalis sekurang-kurangnya Rp80 miliar.

 

Editor : Azhari Nasution