logo

KPU Dan Bawaslu Lakukan Pembiaran Terhadap Kejahatan Pemilu, Laporan Oknum Yang Bermain Tidak Diproses

KPU Dan  Bawaslu Lakukan Pembiaran Terhadap Kejahatan Pemilu,  Laporan Oknum Yang Bermain Tidak Diproses

Rudy Darmawanto, Saksi Partai Golkar
16 Mei 2019 15:25 WIB
Penulis : Yon Parjiyono

SuaraKarya.id - JAKARTA: Tudingan kecurangan pemilu secara masif, tersistem dan terstruktur dalam hal ketidaknetralan aparat KPU dan Bawaslu, tampaknya benar adanya.

Tak heran jik menuai banyak kecaman dari masyarakat dan para kontestan Pemilu 2019. Terutama dugaan ketidaknetralan oknum KPU dan Bawaslu Jakarta Timur yang telah dilaporkan, diduga telah dibiarkan oleh kedua penyelenggara di tingkat nasional.

Sebagaimana dikabarkan, ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK tertentu yang telah melakukan pertemuan dengan peserta pemilu, patut diduga sebagai upaya untuk mengatur suara,.

Selain itu, komplain terhadap penghitungan suara dan penghitungan suara ulang, tidak dilakukan secara menyeluruh dan masih ditemukan ketidaksesuaian antara plano dan C-1 hologram.

Sementara itu, dalam kasus yang telah dilaporkan itu, KPU dan Bawaslu Jakarta Timur juga dianggap tidak tegas dan terkesan membiarkan oknum aparatnya berlaku tidak netral.

Rudy Darmawanto, saksi Partai Golkar saat ditemui di gedung DKPP mengatakan KPU dan Bawaslu Jakarta Timur dianggap tidak tegas dan terkesan membiarkan kejadian yang telah dilaporkan kepada mereka atas dugaan perilaku tidak etis aparatnya dengan melakukan pertemuan dengan salah satu peserta pemilu sebelum rekapitulasi di tingkat kecamatan.

"Semua ketua partai politik di Jakarta Timur sudah mengetahui hal itu, dan bukan rahasia lagi, tetapi KPU dan Bawaslu tidak melakukan apa-apa, padahal itu kategorinya pelanggaran berat atau bisa disebut kejahatan demokrasi," ujar Rudy dalam siaran pressnya yang dikirim kepada Suarakarya.Id, hari ini.

"Jadi wajar kalau pleno rekapitulasinya berjalan alot dan bertele-tele karena semua dan sebagian saksi partai mencurigai dugaan persengkongkolan jahat ini," tutur Rudy menegaskan.

Persoalan lain yang diungkap Rudy diantaranya terdapat kejanggalan dalam teknis hitungan dan kehadiran saksi-saksi di masing-masing di tingkat PPK.

Akibatnya, rapat pleno penghitungan perolehan suara Pemilu 2019, yang semula digelar di Hotel Maxone, akhirnya dipindahkan ke Gedung KNPI Veledroem Rawamangun, lantaran banyaknya para kontestan pemilu yang masih mempersoalkan teknis hitungan, kehadiran saksi-saksi di masing-masing kecamatan atau di tingkat PPK dan dugaan adanya pihak KPUD dan Bawaslu Jakarta Timur yang tidak netral.

Dalam hal dugaan itu, Rudy meminta KPU dan Bawaslu Jakarta Timur harus bertindak tegas terhadap oknum aparatnya yang telah melakukan pelanggaran.

Editor : Yon Parjiyono