logo

Inkindo Menilai Pemindahan Ibu Kota Indonesia Merupakan Langkah Tepat

Inkindo Menilai Pemindahan Ibu Kota Indonesia Merupakan Langkah Tepat

16 Mei 2019 10:09 WIB
Penulis : Silli Melanovi

SuaraKarya.id - JAKARTA: Ketua Umum Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo), Peter Frans menilai rencana pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota Indonesia merupakan pilihan yang tepat. Hal itu, sebagai upaya untuk melancarkan jalannya pemerintahan.

"Gagasan memindahkan ibu kota sebenarnya sudah ada sejak pemerintahan Presiden Soekarno serta bukan hal yang sulit untuk diwujudkan mengingat di berbagai negara sudah pernah melakukan," kata Peter usai pertemuan dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas, di Jakarta, Rabu malam (15/5/2019).

Menurut Peter, Amerika Serikat memindahkan ibu kota dari New York ke Washington DC, serta Australia dari Melbourne ke Canberra, serta negara tetangga Malaysia memindahkan ibu kota dari Kuala Lumpur ke Putrajaya.

Karenanya, kata Peter,  rencana memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya juga bisa dilakukan karena seperti yang dilakukan di berbagai negara pusat pemerintahannya saja yang pindah, sedangkan pusat ekonominya tetap di kota asal.

Peter juga mengingatkan untuk memindahkan ibu kota tidak perlu melibatkan konsultan dari luar negeri, Inkindo memiliki banyak anggota yang memiliki kompetensi dalam mengembangkan kawasan skala kota.
"Itu bisa kita lakukan yang penting dalam jasa konsultasi adalah perencanaan harus matang dan dapat diimplementasikan di lapangan," kata Frans.

Permasalahannya untuk memindahkan ibu kota tersebut, tidak hanya membutuhkan konsultan di bidang teknik saja, namun juga dari berbagai bidang ilmu karena berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, politik, budaya yang akan menyertainya. "Sebagai contoh untuk bangunan-bangunan yang ditinggalkan nantinya akan difungsikan sebagai apa itu juga harus dipikirkan aspek sosial dan ekonominya," kata Peter.

Berbeda dengan konsultan konstruksi yang menginduk ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau pertambangan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sementara untuk konsultan bukan teknik, sejauh ini belum ada regulasinya termasuk induk kementeriannya belum jelas.

Sedangkan Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas, Taufik Hanafi mengatakan memang tengah membahas soal induk dari konsultan non teknik, ada kemungkinan akan ditangani kementeriannya."Sebelumnya kami akan konsultasikan dulu dengan Inkindo terutama masukan dari anggotanya yang bergerak di sektor bukan teknik," jelas Taufik.

Taufik juga mengungkapkan masih terbatasnya konsultan Indonesia yang memiliki pengalaman di luar negeri, untuk itu pemerintah akan membuat regulasi supaya konsultan yang telah bermitra dengan konsultan asing dapat disetarakan dengan konsultan yang telah memiliki pengalaman di luar negeri.

"Kalau kemampuan konsultan kita tidak kalah, banyak dari proyek-proyek konstruksi yang dibiayai dari luar negeri dengan konsultan asing yang bermitra dengan konsultan asal Indonesia. Tinggal mereka ini kita setarakan berpengalaman dengan luar negeri," jelas dia.

Berdasarkan pengalaman itu, Taufik optimistis peran anggota Inkindo untuk menggarap pemindahan ibu kota negara tidak perlu diragukan lagi."Hal tersebut merupakan salah satu persoalan yang dibahas dalam rapat antara Bappenas dan Inkindo," jelas Taufik.

Salah satu fakta yang juga dipertimbangkan dari seluruh pasar jasa konsultasi di kawasan Asia Tenggara sebanyak 65 persennya berada di Indonesia.

Editor : Silli Melanovi