logo

Buntut People Power, Eggi Sudjana Resmi Ditahan Polisi Terkait Dugaan Makar

Buntut People Power, Eggi Sudjana Resmi Ditahan Polisi Terkait Dugaan Makar

Eggi Sudjana dan Kivlan Zen saat demo di depan Kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (9/5/2019). (Foto: Screenshot Wartakotalive.com)
15 Mei 2019 10:20 WIB
Penulis : Pudja Rukmana

SuaraKarya.id - JAKARTA: Eggi Sudjana, tersangka kasus dugaan makar, resmi ditahan polisi terhitung sejak Selasa (14/5/2019) malam. Penahanan Eggi akan berlangsung hingga 20 hari ke depan setelah ia menjalani pemeriksaan di Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Senin (13/5/2019).

"Bismillah, assalamualaikum, saya insya Allah warga negara Indonesia yang berusaha taat hukum, PMJ kerja sama dengan pihak kepolisian telah menetapkan saya sebagai tahanan untuk 20 hari ke depan," kata Eggi saat ditemui wartawan di depan Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa 14 Mei 2019 malam, seperti dikutip dari Antara.

"Tapi saya tidak menandatangani atau saya menolak sebagai ditahan begitu," ujarnya pula.

Tanpa mengenakan baju khas tahanan berwarna oranye, Eggi keluar dari ruang penyidik sekitar pukul 23.15 WIB. Dengan dikawal oleh polisi saat menuju ke ruang tahanan, ia terlihat mengenakan kaos berwarna merah hitam.

Kendati menerima, Eggi menegaskan dirinya tidak menandatangani surat penahanannya karena empat alasan. Eggi merasa ada kejanggalan yang menimpa dirinya, yang tak sepatutnya dikenakan dalam kasus ini. 

Alasan pertama, kata Eggi, dengan status sebagai advokat yang menurut UU Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 16, advokat tidak dapat dipidana atau digugat, baik di dalam maupun di luar sidang. "Itu keputusan juga dari Mahkamah Konstitusi Nomor 26 Tahun 2014. 

Alasan kedua, terkait kode etik advokat. Saya ketua dewan kehormatan advokat, Kongres Advokat Indonesia sudah kirim surat, harusnya kode etik advokat dulu yang harus diproses," ujarnya.

Alasan ketiga, berkait dengan praperadilan, yang diajukannya, pekan lalu, Eggi menilai hal tersebut seharusnya diproses terlebih dulu.

Alasan keempat, berkaitan dengan gelar perkara, yang menurutnya mesti dilakukan sesuai dengan Peraturan Kapolri 'Nomor 14 Tahun 2018'.

"Kurang lebih itulah, tapi sisi lain, pihak kepolisian juga punya kewenangan, kita ikuti kewenangannya. Saya juga punya kewenangan sebagai advokat dan kita sesuai dengan profesional modern dan terpercaya di sini kita ikuti prosesnya semoga keadilan akan didapat kita semua. Saya kira itu, dan semoga Allah Ridho kepada kita," ucap Eggi sesaat sebelum masuk ke rumah tahanan Polda Metro Jaya.

Sebelumnya, Eggi Sudjana dilaporkan oleh caleg PDIP, S Dewi Ambarawati (Dewi Tanjung) ke Polda Metro Jaya atas tuduhan makar. Dewi melaporkan Eggi, berkaitan dengan beredarnya video ketika Eggi menyerukan people power dalam sebuah orasi.

Atas pernyataan itu, Eggi juga dilaporkan oleh Supriyanto, yang mengaku sebagai relawan dari Jokowi-Ma'ruf Center (Pro Jomac) ke Bareskrim Polri pada Jumat (19/4/2019). Laporan Supriyanto teregister dengan nomor LP/B/0391/IV/2019/BARESKRIM tertanggal 19 April 2019 dengan tuduhan penghasutan. 

Kemudian, Bareskrim Polri melimpahkan laporan tersebut ke Polda Metro Jaya. Eggi Sudjana pun sempat dipanggil beberapa kali oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait hal tersebut.

Eggi sempat memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya, Jumat (26/4/2019). Ketika itu Eggi membantah seruannya tentang people power terkait dugaan makar karena menurutnya tidak ada unsur makar dalam pidatonya yang menyinggung people power.

Kemudian, dalam pemeriksaan lanjutan, Senin (29/4/2019), Eggi Sudjana menurut kepolisian dicecar dengan 116 pertanyaan. Namun, karena Eggi harus menjalani pemeriksaan dokter, pemeriksaan penyidik pun dihentikan.

Pmeriksaan pun diagendakan akan dilanjutkan Jumat (3/5/2019). Namun, Eggi juga tak datang hingga akhirnya dia ditetapkan sebagai tersangka dan dipanggil lagi untuk pemeriksaan lanjutan, Senin (13/5/2019) untuk kemudian ditahan pada esok malam harinya.                

Keberatan, Silahkan Tempuh Praperadilan

Dilansir Viva.com, pihak kepolisian mengatakan penyidik Polri dalam menangani kasus termasuk kasus dugaan makar selalu berpatokan kepada fakta hukum.

"Penyidik itu tetap melakukan pekerjaannya dengan standar yang cukup tinggi," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas (Karopenmas Divhumas) Polri, Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (14/5/2019).

Selain itu, Dedi menegaskan penyidik juga menjunjung tinggi profesionalitas dalam melakukan penyelidikan sebuah kasus yang harus dihargai semua pihak. Jika memang ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam penyidikan yang dilakukan penyidik, ada mekanisme konstitusional yang bisa ditempuh seperti melalui sidang praperadilan.

"Kan ada mekanisne konstitusionalnya, bisa diuji di ranah sidang praperadilan, dibuka di situ, apakah langkah-langkah penyidik sudah betul apa tidak. Jadi, ya silahkan sebagai warga negara Indonesia yang baik harus menghargai bahwa ini adalah negara hukum, dengan segala bentuk macam konstitusi harus dihargai," katanya.

Pernyataan Dedi Prasetyo sebenarnya untuk merespon cawapres pasangan Prabowo Subianto, Sandiaga Uno yang  meminta agar pernyataan-pernyataan para tokoh di Tanah Air tidak diartikan sebagai gerakan makar. Sandiaga meyakini semua tokoh memiliki harapan yang sama yakni menjadikan Indonesia lebih baik.

"Jangan semua ungkapan ini dibelokkan ke pasal makar. Karena semua berkeinginan positif, optimis Indonesia yang lebih baik, adil makmur baldatun toyyibatun warobbun ghofur," ujar Sandiaga di Sekretariat Nasional, Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (12/5/2019). 

Bukan Skenario Pemerintah

Di tempat terpisah, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan kasus dugaan makar yang menjerat Eggi Sudjana bukanlah skenario pemerintah, melainkan murni proses hukum. "Itu (proses hukum Eggi Sujana) yang wajar, enggak ada bagian dari skenario pemerintah, enggak," kata Moeldoko, Selasa (14/5/2019).

Menurut Moeldoko, jauh hari dirinya sudah mengingatkan semua pihak agar berhati-hati dalam menyatakan pendapat.

"Kan awal-awal sudah saya ingatkan, kalau tidak ya nanti akan berurusan dengan kepolisian, kejaksaan dan seterusnya," kata pensiunan Jenderal TNI bintang empat ini.

Pernyataan Moeldoko disampaikan untuk menjawab Ratna Sarumpaet yang menuding kasus yang menjerat Eggi Sujana merupakan mainan pemerintah. Sebagaimana diberitakan,  Eggi Sudjana diberi surat penangkapan saat diperiksa penyidik sebagai tersangka kasus dugaan makar di Polda Metro Jaya. ***

Sumber: Liputan6, Antara, Viva.com

Editor : Pudja Rukmana