logo

Harus Menang

Harus Menang

11 Mei 2019 19:22 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi

Ramadhan yang diharapkan bisa meredam gejolak sosial politik pasca pilpres ternyata tidak menyurutkan semangat kedua kubu untuk terus menyuarakan kemenangan. Meski ada perbedaan dalam menanggapi semangat kemenangan pasca pilpres dari kedua kubu, pastinya real count KPU pada 22 Mei diharapkan menjadi klimaks dari gejolak pasca pilpres.

Oleh karena itu, seharusnya para petinggi kedua kubu mampu meredam gejolak di akar rumput, setidaknya agar gejolak sosial politik tidak semakin panas, sementara di realitas kehidupan sudah tercengkeram oleh jerat inflasi, setidaknya pra ramadhan telah terjadi inflasi cukup tinggi yaitu pada April 2019 sebesar 0,44 persen yang dipicu oleh mahalnya harga tiket pesawat dan bawang putih sehingga kumulatif inflasi Januari – April 2019 mencapai 0,80 persen.

Perbedaan inflasi pada catur wulan I dan triwulan I 2019 perlu dicermati bukan hanya karena ancaman inflasi musiman ramadhan - lebaran tapi juga terkait memanasnya iklim sospol pasca pilpres. Betapa tidak inflasi Maret 2019 mencapai 0,11 persen yang dipicu harga tiket pesawat sehingga triwulan pertama 2019 laju inflasi 0,35 persen. Kontribusi dari imbas harga tiket terhadap inflasi sebesar 0,03 persen sehingga sektor Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan mengalami inflasi 0,1 persen dan juga menyebabkan andil dari sektor ini mencapai 0,02 persen.

Di balik memanasnya iklim sospol pasca pilpres dan juga ancaman inflasi musiman pada periode ramadhan – lebaran maka sejumlah aksi yang mengarah kepada pemaksaan untuk pemenangan tertentu memang harus diwaspadai dan karenanya sangat beralasan jika aparat akan menindak tegas terhadap semua kegiatan – gerakan yang mengarah ke makar. Hal ini bukan tidak beralasan karena sebelumnya muncul seruan people power jika pelaksanaan pesta demokrasi diwarnai dengan kecurangan yang terstruktur, masif dan sistematis. Di sisi lain, muncul juga asumsi bahwa isu itu digulirkan karena adanya ketakutan kekalahan. Bahkan wafatnya ratusan pejuang demokrasi akibat kelelahan juga memicu pertanyaan besar, terutama dari kalangan medis yang kini menyerukan urgensi otopsi dari bencana nasional wafatnya ratusan pejuang demokrasi di pesta demokrasi serentak yaitu pileg dan pilpres pada 17 April kemarin.

Bagaimanapun juga, pesta demokrasi kali ini memang harus dievaluasi, yaitu tidak saja dari aspek penyelenggaraan yang memicu dampak negatif terutama meninggalnya para pejuang demokrasi yang mencapai raturan jiwa, tapi juga pertimbangan komitmen dari para petarung demokrasi untuk berani siap kalah dan siap menang. Realitas ini sangat penting agar tidak ada kisruh berlarut pasca pesta demokrasi karena petarung yang ada hanya siap menang. Bahkan, upaya untuk mendiskualifikasi salah satu calon juga tidak bisa mengelak dari tuntutan harus menang, termasuk juga tekanan untuk menduduki lembaga penyelenggara pemilu, misalnya Bawaslu atau KPU. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk memaksakan kehendak kemenangan karena tahapan pesta demokrasi telah jelas dan real count KPU akan diumumkan 22 Mei mendatang.***

* Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo