logo

Himsataki: Ada P3MI Tak Penuhi Syarat, Pejabat Kemenaker Mundur

Himsataki:  Ada P3MI Tak Penuhi Syarat,  Pejabat Kemenaker Mundur

Sekjen Himsataki Amin Balbaid. (foto, ist)
06 Mei 2019 16:43 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - JAKARTA: Terkait dengan sistem penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi lewat satu kanal, kalau sampai ditemukan ada di antara 58 Perusahaan Penempatan Pekerja Mingran Indonesia (P3MI) yang dinyatakan lulus seleksi dalam program uji coba penempatan tersebut, ternyata tidak memenuhi syarat. Maka, diminta ada pejabat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), yang mundur dari jabatannya.

Demikian dikemukakan, Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Tenaga Kerja Indonesia (Himsataki) Amin Balbaid, separti dilansir lewat siaran persnya, di Jakarta, Senin (6/5/2019).

Siaran pers tersebut, mengapresiasi pernyataan Direktur Pembinaan Tenaga Kerja Luar Negeri, Kemenaker Eva Trisyana, yang menyatakan penetapan 58 P3MI itu dilakukan oleh tim seleksi yang beranggotakan dari lintas instansi. Sehingga, hasilnya sangat akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. 

Namun, jika pernyataan ini tidak akurat dan ternyata ada perusahaan yang tidak memenuhi syarat, seperti tidak aktif lagi sejak beberapa tahun terakhir atau alamatnya sudah pindah. Maka, pejabat yang bicara itu harus mundur dari jabatannya.

Seperti diketahui, saat ini berkembang isu di kalangan PPTKIS/P3MI, 80 persen dari 58 P3MI yang lolos seleksi oleh Tim Kemenaker tidak mempunyai kantor. Kalaupun ada hanya 1-2 dan sudah tidak ada kegiatannya lagi.

Menurut Amin, hal tersebut bisa dimaklumi karena sudah 8 tahun diberlakukan moratorium. "Bagaimana jika isu tersebut benar adanya, Apa Eva, Hanif, ataupun Dirjen yang berani mundur dari jabatannya tanpa tanggung jawab seperti para politisi," tuturnya.

Dia menegaskan, jika ada pernyataan yang tidak terbukti, maka konsekuensinya harus mundur dari jabatannya. "Jangan meniru statement politikus yang hanya bisa berjanji apa saja dan bisa mengingikari kapan saya," ujarnya.

Dicontohkannya, janji gantung di Monas, janji potong kuping, tetapi setelah dihukum bersalah oleh pengadilan tipikor, satupun tidak ada yang memenuhi omonganya. Himsataki memandang perlu dibentuk tim independen untuk menginvestigasi informasi bahwa ada di antara 58 PPPMI yang tidak memenuhi syarat . 

Di sisi lain, Himsataki juga menyoroti tidak maksimalnya perlindungan pekerja migran/TKI di luar negeri. Padahal, beberapa instansi terlibat di dalamnya seperti Kemenlu, Kemenaker, BNP2TKI, serta BPJS .

Hal ini, menurut Amin, karena dalam pelaksananya selama ini Undang-undang atau peraturan lemerintah tentang Perlindungan TKI tidak tepat sasaran. Sehingga, badan-badan yang bertanggung jawab saling lempar tanggung jawab dan terakhir yang paling disalahkan adalah PPTKIS/P3MI.

Diberinya contoh, saat satu TKI dilindungi oleh Kemenlu, Kemenaker, BNP2TKI, BPJS atau Asuransi, dan P3MI dengan perlindungan yang begitu banyak. Tapi, masih  begitu banyak TKI tidak terlindungi.

Sampai ada ribuan yang mengadu kepada wakil PDI di Saudi Arabia. "Artinya swasta lebih dipercayai daripada pemerintah, seperti dibetitakan media online belum lama ini," ujarnya.

Dia mengusulkan agar peraturan pemerintah tentang perlindungan TKI diatur bersama-sama antara pemerintah, swasta dan yang terkait dengan Penempatan TKI. "Tidak dimasukkan ke wilayah politik," ucapnya.

Dengan demikian, nantinya tidak akan ada yang saling menyalahkan bila terjadi sesuatu terhadap TKI. "Tidak seperti sekarang ini, kalau ada permasalahan selalu P3MI/PPTKIS yang paling disalahkan. Padahal, banyak yang bertanggung jawab terhadap perlindungan TKI di luar negeri," ungkapnya.

Editor : Yon Parjiyono