logo

BMKG Turut Mewujudkan Wilayah ASEAN Yang Bebas Dari Asap Kebakaran Hutan Dan Lahan

BMKG Turut Mewujudkan Wilayah ASEAN Yang Bebas Dari Asap Kebakaran  Hutan Dan Lahan

Menteri LHK Siti Nurbaya (kanan), Sekjen ASEAN Dato Lim Jock Hoi (tengah), dan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati memberi keterangan kepada wartawan di kantor pusat Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di Kemayoran, Jakarta, Kamis (2/5/2019). (suarakarya.id / dwi putro aa)
02 Mei 2019 20:05 WIB
Penulis : Dwi Putro Agus Asianto

SuaraKarya.id - JAKARTA: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengajak
Sekjen ASEAN Dato Lim Jock Hoi dan para Dubes/Wakil Tetap untuk ASEAN yang tergabung dalam forum di bawah ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) berkunjung ke kantor pusat Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di Kemayoran, Jakarta, Kamis (2/5/2019).

Kunjungan ini terkait persiapan  Indonesia sebagai tuan rumah ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACCTHPC).

ACCTHPC atau lebih mudah dikenali dengan Pusat Pengendalian Asap Lintas Batas ASEAN, bertujuan untuk memfasilitasi kerja sama dan koordinasi antar para pihak dalam mengelola dampak dari kebakaran hutan dan lahan.

Tempat yang dikunjungi adalah ruang operasional Meteorological Early Warning System (MEWS) dan Indonesia Tsunami Early Warning System (Ina TEWS). Isu strategis yang dibahas dalam kunjungan ini antara lain mengenai peran BMKG dalam mendukung kinerja pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta monitoring asap lintas batas. Selain itu mengenai peran BMKG dalam hal kebencanaan di tingkat nasional dan internasional.

Menteri LHK Siti Nurbaya mengajak Sekjen dan para Dubes ASEAN melihat kapasitas Indonesia sangat tinggi dalam hal peramalan meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Ini hendaknya menjadi pertimbangan dalam menentukan penempatan ASEAN Coordination Centre for Transboundary Haze Pollution Control.

Selama ini antara BMKG dan Kementerian LHK selama ini juga telah terjalin kerja sama. Dari hasil observasi BMKG menunjukkan bahwa tingkat hotspot di Indonesia turun tajam dari 50.995 titik api di tahun 2015, menjadi 1.781 di tahun 2017. 

"Saya menyampaikan kepada Sekjen ASEAN bahwa kebijakan Indonesia sudah sangat berubah sesuai dengan komitmen Presiden Joko Widodo dengan intrumen kontrol yang bagus dan kita mengedepankan pencegahan," kata Siti Nurbaya.

Itu sebabnya Siti Nurbaya mengajak Sekjen ASEAN Dato Lim Jock Hoi dan para Dubes/Wakil Tetap untuk ASEAN yang tergabung dalam forum di bawah ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) untuk melihat dan mengetahui berbagai upaya yang sudah dilakukan Indonesia untuk menangani dan mencegah kebakaran hutan dan lahan.

Nurbaya menjelaskan bahwa koordinasi antarbadan terkait bencana di Indonesia saat ini sudah sangat terintegrasi. Kondisi ini juga didukung teknologi untuk meminimalisasi kebencanaan yang digunakan di Indonesia termasuk yang terbaik di dunia.

"Ini penting untuk memberikan gambaran kepada negara subregional untuk penanggulangan karhutla bahwa kita sudah berpengalaman dan teruji dalam teknologi dan pengetahuan," katanya.

Terkait pencegahan dan upaya menangani kebakaran hutan dan lahan,
saat ini instrumen kontrol dan teknologi  yang dimiliki Indonesia dapat diatur sedemikian rupa sistemnya sehingga tidak hanya untuk Indonesia tapi untuk negara lain.

            BMKG Siap

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengutarakan bahwa BMKG telah siap mendukung ACCTHPC melalui produk-produk yang tersedia. Seperti pantauan titik panas melalui Satelit Himawari-8 serta Peta Prakiraan Kerentanan Kebakaran Lahan dan Hutan, yang dapat diakses oleh public dari web maupun mobile apps.

"BMKG juga siap berkoordinasi dengan KLHK, LAPAN, BNPB serta lembaga-lembaga terkait untuk mewujudkan wilayah ASEAN yang bebas dari asap kebakaran  hutan dan lahan," kata Dwikorita.

Penetapan Indonesia sebagai tuan rumah Konferensi Pengendalian Kebakaran Hutan ini merupakan langkah nyata dari komitmen untuk bergerak cepat dalam penanganan kebakaran hutan serta asap lintas batas yang telah menjadi isu internasional dalam beberapa kurun waktu terakhir.

Sebagai institusi yang berwenang dalam pelayanan informasi cuaca dan iklim nasional, BMKG berperan penting dalam mendukung kegiatan terkait koordinasi pengendalian kebakaran hutan se-ASEAN ini.

            Kerja Sama ASEAN

Sementara itu Sekjen ASEAN Dato Lim Jock Hoi mengutarakan bahwa negara-negara Asia, dalam hal ini Asia Tenggara yang mempunyai potensi bencana alam, sudah saatnya bersama menyelesaikan masalah bencana alam.

Ia menyampaikan terima kasih  kepada  Menteri  Siti Nurbaya karena kunjungan ini penting dalam upaya kerja sama menangani berbagai bencana.

"Kunjungan ke BMKG uni memberikan kesempatan negara Asia yang hadir untuk belajar dan pentingnya mitigasi bencana. Selanjutnya tidak menutup kemungkinan adanya kerja sama dengan pemerintah dalam isu kebencanaan " kata Dato Lim Jock Hoi  yang berasal dari Brunei itu.

Dalam kunjungan ke Kantor BMKG ini, Menteri Siti Nurbaya dan para Dubes ASEAN juga mencoba simulator gempa yang disetel 7.8 (kejadian di Lombok) dan kemudian 8.5 skala Richter (kejadian di Aceh). ***