logo

Ketua PWI Jaya Terpilih Bekerja Pada Perusahaan TV Berbayar

Ketua PWI Jaya Terpilih Bekerja Pada Perusahaan TV Berbayar

27 April 2019 23:22 WIB
Penulis : Gungde Ariwangsa SH

SuaraKarya.id - JAKARTA: Ketua PWI Jaya Sayid Iskandar yang terpilih secara aklamasi Jumat (26/4/2019) di Balakota DKI Jakarta bukan wartawan karena bekerja pada perusahaan televisi berbayar. Sosok dan televisi yang bersangkutan tidak termasuk pers yang dipersyaratkan UU Pers dan PD/PRT PWI.

Matahari TV tempatnya itu, tidak memproduksi karya jurnalistik. Berkantor di daerah Tanggerang, Banten, menempati bangunan yang juga jadi kantor jasa ekspedisi JNE.

Dihadiri Ketua Umum PWI Pusat, Atal Depari, Konferensi PWI DKI Jakarta, juga mengabaikan tata tertib pemilihan sebagaimana yang diatur PD/PRT organisasi. Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) 434, jumlah yang hadir kurang dari 50 persen.

Dalam sambutan Ketua Umum PWI mengingatkan, agar jumlah pemilih yang hadir harus 2/3 dari jumlah DPT supaya qorum terpenuhi. Dalam peraturan organisasi disebutkan, apabila tidak qorum, maka pemilihan ditunda selambatnya 3 bulan. Biasanya, ketentuan itu diatasi dengan menskorsing sidang beberapa saat, kemudian diterusksn kembali agar syarat qorum terpenuhi. Namun, yang terjadi di depan Ketum PWI Pusat, sidang tetap dilanjutkan tanpa skorsing.

Aroma pemaksaan untuk memenangkan Sayid Iskandar sudah terasa sejak beberapa bulan lalu. Antara lain dengan cara memobilisasi pemilih supaya mendapatkan kartu anggota biasa PWI.

Caranya mengkatrol sejumlah anggota muda, atau memobilisasi anggota PWI yang tidak lagi punya media. Aroma itu semakin kasar dalam konferensi. Suasana gaduh terjadi disertai suara keras dari pengeras suara yang dikuasai pimpinan sidang.

Pemimpin Redaksi Pos Kota Toto Irianto bersama sejumlah pendukung yang menjagokannya untuk ikut dipilih, mengambil langkah keluar ruangan (walk out) Iskandar pun melengggang dalam pemilihan tanpa lawan atau dikenal sebagai pemilihan aklamasi.

Helmi, Humas Kementerian Kominfo, ketika dihubungi menjelaskan, status Matahari TV adalah layanan televisi berbayar. Bukan televisi kelompok media pers. Ketentuan tersebut tertuang dalam Petaturan Menkominfo No.41/2012 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel dan Terestarial.

James Tobing, Ketua Dewan Kehormatan Provini PWI Jaya, juga memilih walk out dan tidak akan membiarkan kasus ini. “Pak Atal tidak peka menyikapi persoalan serius yang mencuat di PWI Jaya," kata James Tobing.  ***