logo

Sidak, Kemenaker Cegah Keberangkatan 26 CPMI Non Prosedural

Sidak,  Kemenaker Cegah Keberangkatan 26 CPMI Non Prosedural

Calon pekerja migran perempuan yang berhasil dicegah keberangkatannya karena non prosedural. (foto,ist)
27 April 2019 15:01 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - DEPOK: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker lewat Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN), di Depok, Kamis (25/4/2019), berhasil mencegah upaya pemberangkatan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) secara non prosedural.

Peristiwa itu tepatnya terjadi di sebuah penampungan milik Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (P3MI) PT. Balanta Budi Prima, di daerah Cimanggis, Depok, Jawa Barat.

Dalam inspeksi mendadak (sidak) tersebut, Kemenaker mendapati 26 CPMI, yang terdiri dari 12 pekerja migran perempuan yang dititipkan oleh PT Mafan Samudera Jaya dan 14 pekerja migran laki-laki yang diproses oleh PT Balanta Budi Prima karena tidak berdokumen maupun tidak memiliki dokumen yang dipersyaratkan peraturan perundangan.

Lokasi penampungan yang berada di Jalan Pedurenan Depok, Cimanggis ini, diduga belum melengkapi perizinan, namun telah melakukan aktivitas dan menampung calon pekerja migran.

Selanjutnya, seluruh calon pekerja migran ini dibawa ke Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) Kementerian Sosial, Bambu Apus, Jakarta, untuk kemudian dipulangkan ke daerah asalnya. “Sidak ini dilakukan untuk menindaklanjuti laporan calon pekerja migran yang tak kunjung berangkat ke Taiwan. Untuk bekerja sesuai yang dijanjikan walaupun telah menyetorkan sejumlah uang," tutur Kasubdit Perlindungan TKI Kemenaker Yuli Adiratna.

Sehari sebelumnya Kemeenaker menerima pengaduan dari 7 (tujuh) orang pekerja migran, yang telah dimintai dan mentransfer uang kepada PT BBP sebesar Rp. 131.000.000,-. Kemenaker akan memproses dan mengembangkan kasus ini, karena tidak tertutup kemungkinan terdapat korban lainnya yang mengakibatkan kerugian dalam jumlah lebih besar.

"Kemenaker akan bekerja sama dengan pihak yang berwenang, apabila terdapat indikasi adanya tindak pidana pada kasus ini," lanjut Yuli.

Calon pekerja migran mengeluhkan ketidakjelasan dan lamanya proses keberangkatan. Calon pekerja migran tersebut telah menunggu antara 3 bulan sampai 2 tahun dan belum diberangkatkan untuk bekerja ke luar negeri.

Sementara itu , Direktur PPTKLN Eva Trisiana mengatakan, Calon pekerja migran tidak boleh dimintai biaya di luar ketentuan perundangan. Kemenaker akan menindak tegas P3MI yang terbukti melanggar peraturan perundangan.

“Masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri diharapkan mencari informasi kepada instansi yang berwenang, baik Dinas Tenaga Kerja setempat, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) maupun Kementerian Ketenagakerjaan," jelasnya.

Agar, imbuhnya, tidak terbujuk oleh rayuan sponsor maupun calo, sehingga mendapatkan perlindungan maksimal.

Editor : Gungde Ariwangsa SH