logo

Demokrasi Kelabu

Demokrasi Kelabu

27 April 2019 10:40 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi

Pesta demokrasi telah usai namun imbasnya masih terasa dan akan terus terasa sampai ada pengumuman resmi KPU tentang pemenangnya. Betapa tidak, sejarah demokrasi di republik ini tercoreng dengan adanya pernyataan kemenangan dari kedua petarung yang kali ini melakukan rematch yaitu antara Jokowi vs Prabowo. Sejarah pilpres 2014 telah menegaskan bahwa Jokowi menjadi pemenang, sementara di rematch kali ini hasil quick count juga kembali memenangkan Jokowi, meski di sisi lain Prabowo juga menyerukan kemenangannya dan telah melakukan seremonial sujud syukur. Seremonial ini pernah juga dilakukannya pada pilpres 2014 meski akhirnyanya kalah. Yang justru menjadi pertanyaan apakah seremonial ini akan kembali terbukti di pilpres 2019? Entahlah.

Hasil quick count memang menempatkan Jokowi sebagai pemenang, tetapi dengan nilai selisih yang tipis tentu menjadi preseden terkait munculnya sejumlah dugaan kecurangan dan tentu ini adalah hal yang wajar dalam persaingan demokrasi. Hal yang wajar juga di pesta demokrasi ketika yang kalah menuduh adanya sejumlah kecurangan sementara di sisi lain si pemenang juga berkepentingan untuk membuktikan kemenangannya tanpa harus merasa sombong. Jika dicermati, sejatinya perilaku ini adalah bagian dari tahapan komitmen untuk siap menang dan siap kalah. Betapa tidak dalam pertarungan di pesta demokrasi tentu pilihannya adalah menang dan kalah.

Persoalan tentang demokrasi sejatinya tidak hanya menang atau kalah dari petarung di pesta demokrasi tapi juga keterlibatan dari semua unsur yang mendukungnya, mulai dari aparat TNI – polri dengan komitmen netralitasnya, serta panitia pemungutan suara di berbagai TPS yang tersebar di semua propinsi. Oleh karena itu, sebaran logistik yang sangat luas jangkauannya karena faktor geografis maka ini berdampak serius terhadap kelancaran distribusi dan juga operasionalnya. Belum lagi banyaknya caleg dan parpol yang ikut bertarung dalam pileg maka itu menambah pekerjaan bagi panitia di lapangan. Realitas ini menjadi pembenar ketika kemudian banyak panitia di pesta demokrasi yang akhirnya kelelahan dan berakhir dengan kematian, meskipun ada juga diantaranya yang sakit. Hal ini tidak bisa dibiarkan dan karenanya perlu dikaji untuk periode nanti tentang pesta demokrasi serentak.

Evaluasi terkait pesta demokrasi kali ini maka beralasan jika muncul wacana pemisahan antara demokrasi yang terpusat dan daerah. Setidaknya pemisahan ini diharapkan bisa mereduksi kelelahan para petugas pelaksana di lapangan. Padahal mereka menjadi ujung tombak terhadap rekapitulasi data untuk menentukan pemenang. Oleh karena itu, bisa dipastikan bahwa suksesnya pesta demokrasi kali ini justru diwarnai dengan demokrasi kelabu karena banyaknya petugas lapangan yang akhirnya sakit dan meninggal. Realitas wafatnya 255 petugas lapangan perlu dicermati sebagai bahan evaluasi untuk hajatan 5 tahun ke depan karena suksesnya pesta demokrasi bukan berarti harus dibarengi dengan wafatnya para pahlawan demokrasi. ***

* Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo