logo

Memprihatinkan, Koferprov PWI Jaya Diwarnai Pelanggaran PD/PRT Dan Aksi WO

Memprihatinkan, Koferprov PWI Jaya Diwarnai Pelanggaran PD/PRT Dan Aksi WO

27 April 2019 00:46 WIB
Penulis : Gungde Ariwangsa SH

SuaraKarya.id - JAKARTA: Sungguh memprihatinkan. Konferensi Provinsi Persatuan Wartawan Indonesia DKI Jakarta (PWI Jaya) yang diharapkan menjadi contoh pelaksanaan demokrasi pada organisasi profesi kewartawan di Tanah Air itu harus diwarnai hal-hal yang inkonstitusional.

Koferprov PWI Jaya tetap dilaksanakan meskipun ada  pelanggaran terhadap aturan yang tertuang pada Peraturan Dasar/Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) PWI. Bertambah parah lagi perhelatan yang berlangsung di Balaikota Jakarta itu juga dihiasi aksi walk out para anggota.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Rumah Tangga PWI, Konferensi Provinsi sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya duapertiga jumlah anggota Biasa dengan ketentuan: Jika anggota Biasa yang hadir kurang dari duapertiga, Konferensi harus diulang selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan; Namun aturan ini tidak dipenuhi dalam Koferprov PWI Jaya kali ini karena diikuti kurang dari 2/3 daftar pemilih tetap.

Berdasarkan daftar pemilih yang sah berjumlah 430 orang. Namun yang hadir termasuk pemegang mandat hanya 211. Jadi masih jauh dari syarat kourum 2/3 suara jumlah pemegang anggota biasa. Megacu dari aturan PRT seharusnya konferprov diundur sampai satu bulan.

Meskipun demikian Konferprov tetap dilaksanakan dengan disaksikan oleh Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari, Ketua Dewan Penasehat PWI Pusat Margiono dan para pengurus PWI Pusat lainnya. “Itu pemilihan yang halalkan segala cara. 2/3 DPT aja tdk hadir. Dan anehnya PWI Pusat pun membiarkan. Ada apa?,” kata wartawan Harian Lampu Hijau Maruli Nainggolan dengan nada tanya.

Karena pimpinan sidang tetap ngotot melanjutkan sidang maka puluhan wartawan melakukan aksi walk out. Mereka menilai, sidang sudah diatur untuk memuluskan terpilihnya calon yang sejak proses pelaksanaan Joferprov sudah melakukan cara-cara yang tidak fair.

Dengan keluarnya puluhan wartawan yang memiliki hak pilih itu maka bertambah tidak kourum lagi pelaksanaan Koferprov. Bertambah aneh lagi, kata wartawan Majalah Keadilan, calon ketua yang mencalonkan diri tidak diverifikasi nama dan medianya. Panitia hanya menanyakan namanya saja.

Padahal masalah verifikasi itu, kata Bonar, disampaikan dalam sambutan pembukaan Ketua PWI Pusat Atal Depari. "Calon ketua harus diverifikasi. Namanya siapa, medianya apa. Begitu kata Ketua PWI Pusat Atal Depari dalam kata sambutan di Konferprov PWI DKI Jaya. Tapi apa yg terjadi, panitia hanya bilang namanya hahahaha,” ucap Bonar. ***