logo

Digugat Ke PTUN, Penempatan TKI Satu Kanal Hanya Akan Menimbulkan Monopoli Usaha

Digugat Ke PTUN,  Penempatan TKI Satu Kanal Hanya Akan Menimbulkan Monopoli Usaha

Penggugat, Cahyadi SH MH. (foto,ist)
23 April 2019 22:51 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - JAKARTA: Kepmenaker 291/2018 tentang Penempatan TKI Satu Kanal, dianggap merugikan masyarakat. Tim Hukum dari Kantor Hukum R Cahyadi & Rekan, selaku unsur masyarakat perorangan menggugat Kepmenaker tersebut, dengan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Selasa (23/4/2019).

Usai mendaftarkan gugatan, Cahyadi SH MH menjelaskan, gugatan ini diajukan karena Kepmenaker tersebut, dinilai merugikan seluruh warga negara Indonesia. Khususnya, perusahaan yang ingin menempatkan pekerja migran Indonesia di kerajaan Arab Saudi.

"Kepmenaker dinilai bertentangan dengan semangat Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, serta melanggar prinsip-prinsip dalam Pasal 1 butir 1, 2, 4, Pasal 2 dan Pasal 3 UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," tutur dia.

Cahyady menyatakan, alasannya ada salah satu syarat isi dari Kepmenaker 291/2018, yang menyatakan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) harus sudah pernah melaksanakan kegiatan penempatan pekerja migran di Arab Saudi pada pengguna perseorangan paling sedikit 5 tahun.

"Kepmenaker ini menutup peluang dan kesempatan setiap warga negara Indonesia, yang akan membuka usaha penempatan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi," ungkapnya.

Akhirnya, imbuh dia, usaha tersebut hanya bisa dilakukan secara monopolistik oleh perusahaan-perusahaan besar, yang pernah melakukan kegiatan penempatan pekerja migran Indonesia. Secara eksplisit, disebutkannya, Kepmenaker tersebut membuat legitimasi atas monopoli usaha.

Ditambahkannya, akibat hukumnya juga dapat dilihat pada SK Dirjen Bina Penta & PKK Kemenaker RI nomor 735/PPTKPKK/IV/2019, yang telah menetapkan 58 perusahaan, yang dapat melakukan penempatan pekerja migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi.

"Dengan begitu, perusahaan yang sudah bergerak satu atau dua tahun di bidang penempatan pekerja migran Indonesia. Tentunya tidak dapat lagi menjalankan usahanya karena terimbas Kepmenaker 291/2018," ungkapnya.

Apalagi warga negara yang baru mau membuka usaha penempatan pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi. "Ini jelas melanggar hak azasi warga negara untuk membuka lapangan usaha," ujarnya.

Editor : Yon Parjiyono