logo

Politisi Golkar Minta Pemilu Presiden dan DPD Digabung

Politisi Golkar Minta Pemilu Presiden dan DPD Digabung

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI , HM Ashraf Ali (kiri) dan Ketua Fraksi PKS Abdulrahman Suhaemi bertemu Di kantor DPRD, Selasa (23/4/2019).
23 April 2019 22:51 WIB
Penulis : Yon Parjiyono

SuaraKarya.id - JAKARTA: Politisi Partai Golkar, HM Ashraf Ali mengusulkan Pemilu  Pemilihan Presiden dan Pemilu DPD digabung, sedangkan PemilunKegislatif (pileg)  digelar tersendiri.

 

Pemilun Umum 2019  disoroti sebagai sebuah pesta demokrasi yang banyak menelan korban jiwa.

Ada 91 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Indonesia yang meninggal dunia akibat kelelahan dan.penyakit jantung. Tak mengherankan apabila publik yang menginginkan pesta demokrasi lima tahunan tersebut diperbaiki. Pilpres bisa digabung dengan Pemilu DPD RI. "Saya sih usul agar Pilpres dan Pileg tidak dilakukan secara serentak melaikan dipisah,” kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, HM Ashraf Ali, Selasa (23/4/2019).

Menurut Ashraf, banyak alasan kenapa Pilpres dan Pileg dipisah. Diantaranya, selain meringankan kerja KPPS dalam menghitung suara, masyarakat juga akan lebih konsentrasi dalam memilih pemimpin, wakil rakyat dan partai politik yang menjadi pilihannya.

"Kalau Pemilu sekarang kan masyarakat lebih konsentrasi ke Pilpres ketimbang Pileg. Hasilnya kepedulian masyarakat untuk mencoblos wakilnya di legislatif pun akhirnya kurang,” ujar Ashraf. Menyinggung soal kesibukan KPPS yang harus kerja keras karena Pemilu Serentak ini.

Ashraf mengatakan, hal itu bisa dilihat dengan banyaknya KPPS yang meninggal dunia akibat kelelahan.

"Informasinya ada 91 orang petugas KPPS meninggal dunia dalam menjalankan tugasnya pada Pemilu 2019. Bahkan hingga 22 April, terdapat pula 374 orang yang jatuh sakit,” turur Ashraf.

Melihat fakta itu, kata Ashraf, pihaknya menginginkan Pilpres tidak dilakukan serentak atau dipisah dengan Pemilihan DPRD baik dalam Provinsi atau Kabupaten/Kota dan juga DPD.

"Kejadian yang terjadi dalam Pemilu saat ini semua hanya melihat aspek hukum konstitusi saja yang abstrak, tapi tidak memperhitungkan aspek-aspek sosiologisnya seperti kerumitan penyelenggaraan, faktor geografis kewilayahan," katanya.

Editor : Yon Parjiyono