logo

Diskriminasi Eropa Ancam 16 Juta Pekerja Sawit Indonesia

Diskriminasi Eropa Ancam 16 Juta Pekerja Sawit Indonesia

Diskusi Forum Jurnalis Sawit yang bertemakan "Membedah Peranan dan Kepatuhan Industri Sawit di Sektor Tenaga Kerja", Selasa (23/4/2019), di Jakarta. (Suarakarya.id/laksito)
23 April 2019 22:32 WIB
Penulis : Laksito Adi Darmono

SuaraKarya.id - JAKARTA: Kalangan pekerja dan petani sawit terancam kebijakan Uni Eropa yang akan melarang penggunaan sawit sebagai bahan baku biofuel. Oleh karena itu, Uni Eropa harus mempertimbangkan keputusannya karena berpotensi menimbulkan gejolak sosial dan ekonomi di Indonesia.

Pernyataan itu mengemuka dalam Diskusi Forum Jurnalis Sawit yang bertemakan "Membedah Peranan dan Kepatuhan Industri Sawit di Sektor Tenaga Kerja", Selasa (23/4/2019), di Jakarta.

Tiga pembicara dalam FGD, yakni Sumarjono Saragih (Ketua Bidang Ketenagakerjaan GAPKI), Nursanna Marpaung (Sekretaris Eksekutif Jejaring Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sawit Indonesia), dan Irham Ali Saifuddin (Country Office ILO Indonesia dan Timor Leste), senada mengecam tindakan sepihak UE yang mereka nilai mengabaikan rasa kemanusiaan tersebut.

"Kami mengutuk tindakan UE (Uni Eropa) yang berencana  menghentikan pembelian sawit dari Indonesia. Seharusnya Eropa tidak hanya melihat deforestasi. Tetapi pikirkan juga manusianya," kata Nursanna.

Nursanna mengatakan kebijakan Eropa akan berdampak pada keberlangsungan industri sawit  terkait perlindungan sawit secara menyeluruh. 

Industri sawit di Indonesia berkontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja. Jumlah pekerja di perkebunan rakyat, swasta dan negara (on-farm) sebanyak 3,78 juta orang dan terdapat 2,2 juta petani. Total jumlah pekerja yang terlibat dalam rantai pasok sawit (ditambah off-farm) mencapai 16,2 juta jiwa.

"Oleh karena itu, kami mendukung upaya pemerintah dalam rangka melawan diskriminasi sawit di Eropa. Pemerintah harus bersikap tegas karena ini menyangkut nasib para pekerja yang menggantungkan hidupnya dari sawit. Anggota kami di JAPBUSI hingga 2 juta orang yang bekerja di sawit," kata Nursanna.

Sumarjono Saragih, Ketua Bidang Ketenagakerjaan GAPKI, menjelaskan ancaman nyata yang dihadapi industri sawit lantaran tingginya tuntutan dan standar di pasar global. 

Ada 6 tuduhan yang kerap dialamatkan yaitu status ketenagakerjaan, dialog sosial antara perusahaan dengan pekerja, keselamatan dan kesehatan kerja, pekerja anak, upah yang minim dan lemahnya pengawasan pemerintah.

"Dengan isu lingkungan saja kita sudah kewalahan. Ditambah lagi isu anak dan pekerja. Kalau terus digaungkan maka akan berdampak besar bagi industri, sawit nasional," katanya.

Isu negatif ketenagakerjaan jika  tidak bisa diselesaikan akan membuat iklim investasi ikut meredup. Sumarjono menyimpulkan industri sawit berada dalam ancaman. Di satu sisi biaya operasional termasuk upah pekerja terus naik, tapi harga sawit fluktuatif dan produktivitas kebun cenderung stagnan.

Irham Ali Saifudin, Country Office ILO Indonesia dan Timor Leste, mengakui dalam jangka pendek serta jangka panjang, sikap diskriminatif UE akan berdampak kepada 16 juta pekerja. Tentu ini juga akan berpengaruh pada perekonomian nasional, sebab Eropa termssuk pasar utama produk sawit.

Oleh karena itu dia menyarankan  perlu dibuat formulasi strategi yang baik untuk memperkuat aspek positif informasi sawit. Selain itu perlu juga industri menunjukkan itikad baik dalam rangka memperbaiki tata kelola perkebunan. ***