logo

KPK Belum Tentu Terima Vonis Hakim Terhadap Idrus Marham

KPK Belum Tentu Terima Vonis Hakim Terhadap Idrus Marham

terdakwa Idrus Marham
23 April 2019 21:50 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempelajari vonis majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap mantan Menteri Sosial (Mensos) yang juga bekas Sekjen Partai Golkar Idrus Marham terkait kasus suap proyek PLTU Riau-1.

Hal itu dikemukakan Jubir KPK Febri Diansyah menanggapi vonis majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta selama tiga tahun penjara ditambah membayar membayar denda Rp 150 juta subsider dua bulan kurungan. Padahal, jaksa KPK sebelumnya menuntut lima tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan.

"Kami menggunakan waktu yang tersedia untuk pikir-pikir, putusan ini perlu dianalisis, fakta sidangnya bagaimana, pertimbangan hakim bagaimana, putusannya berat-ringannya bagaimana," kata Febri di Jakarta, Selasa (23/4/2019).

Jaksa KPK akan menyusun hasil analisis untuk disampaikan ke pimpinan KPK untuk kemudian diambil keputusan. "Dari rekomendasi itu bisa saja kami terima, bisa juga tolak atau ada upaya hukum banding," kata dia.

Menurut majelis hakim, Idrus terbukti menerima suap Rp 2,250 miliar dari pengusaha sekaligus salah satu pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo. “Idrus terbukti menerima suap bersama-sama Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih, anggota Fraksi Partai Golkar,” kata majelis hakim.

Pemberian uang tersebut agar Idrus dan Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU Riau-1 untuk dikerjakan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI), Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Company Ltd yang dibawa oleh Kotjo. Eni beberapa kali mengadakan pertemuan bersama Kotjo dan pihak-pihak terkait, termasuk Direktur Utama PLN Sofyan Basir.

Penyerahan uang dari Kotjo kepada Eni atas sepengetahuan Idrus Marham pula yang saat itu menjabat Ketua Umum Partai Golkar, karena ketua umum sebelumnya, Setya Novanto tersangkut kasus korupsi pengadaan e-KTP.  Terdakwa Idrus terbukti berperan atas pemberian uang dari Kotjo yang digunakan untuk membiayai musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar. Idrus juga meminta agar Kotjo membantu keperluan pendanaan suami Eni Maulani saat mengikuti pemilihan kepala daerah.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim mengkualifikasikan Idrus Marham sebagai penyelenggara negara. "Saat perbuatan dilakukan, terdakwa juga menjabat sebagai Menteri Sosial," ujar hakim anggota Anwar saat membacakan pertimbangan putusan.

Majelis hakim juga menilai, terdakwa Idrus mengetahui dan menghendaki penerimaan suap Rp 4,750 miliar yang diterima Eni dari Kotjo.  "Peran terdakwa sudah terlihat jelas dan tidak dapat dipungkiri. Maka pembelaan terdakwa dan penasehat hukum haruslah ditolak dan dikesampingkan," kata hakim Anwar.

Editor : Gungde Ariwangsa SH