logo

Tingkatkan PAD, DPRD DKI Minta Rumah Kecil Untuk Komersial Ditarik Pajak

Tingkatkan PAD, DPRD DKI Minta Rumah Kecil Untuk Komersial Ditarik Pajak

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI, HM Ashraf Ali (kiri) dan Ketua Fraksi PKS Abdulrahman Suhaemi bertemu Di kantor DPRD, Selasa (23/4/2019).
23 April 2019 15:56 WIB
Penulis : Yon Parjiyono

SuaraKarya.id - JAKARTA: Para politisi di DPRD DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI agar menarik Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) bagi bangunan komersial di Ibu Kota meski Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bangunan itu kurang dari Rp1 miliar.

"Jangan disamaratakan, rumah yang dikomersialkan sama yang tidak dikomersialkan. Artinya, jangan sampai bangunan yang dikomersialkan tidak dipungut pajak. Tapi yang dijadikan rumah tinggal dengan NJOP di bawah Rp1 miliar, tetap tidak dipungut PBB," ujar Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, HM Ashraf Ali, di Gedung DPRD DKI, Selasa (23/4/2019).

Menurut anggota Komisi C (Bidang Keuangan) DPRD DKI ini, rencana pengkajian ulang Peraturan Gubernur (Pergub) No 25 Tahun 2018 yang mengatur tentang Kebijakan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB-P2 bagi tanah dengan NJOP di bawah Rp1 miliar perlu dilakukan guna menjunjung prinsip keadilan.

Pergub No 25/2018 itu merupakan revisi dari Pergub 259/2015, namun Pergub ini memiliki batas waktu hingga Akhir 2019. "Pada dasarnya saya setuju dengan rencana gubernur mengkaji Pergub No 25/2018. Tapi yang yang diingat kebijakan yang diambil harus adil," ucap Ashraf.

Menurutnya, terdapat ribuan rumah makan dan kos-kosan di Jakarta yang tidak dikenakan PBB-P2 karena NJOP-nya di bawah satu miliar. Contohnya, kata Ashraf, rumah makan di samping Mesjid Cut Meutia, Jakarta Pusat tidak pernah dikenakan pajak padahal memiliki omset belasan juta rupiah per hari.

"Rumah makan itu omsetnya besar, bisa mencapai lebih dari 100 juta tiap bulan. Tapi tiap makan di situ, saya lihat tidak pernah dipungut pajak. Di Jakarta, mungkin ada ribuan rumah makan seperti itu. Potensi pajaknya besar, tapi belum dioptimalkan," kata Ashraf.

Sebelumnya, Gubernur DKI, Anies Baswedan mengatakan, kebijakan pembebasan pajak bumi dan bangunan atau PBB-P2 bagi tanah dengan NJOP di bawah Rp1 miliar masih diberlakukan. Hanya saja, kata Anies, pihaknya sedang merevisi Pergub yang harus diperbarui setiap tahun.

"Yang penting pada tahun 2019, itu tetap dibebaskan. Itu dulu yang penting. Kenapa, karena hari ini kita sedang melakukan fiskal cadaster mulai dari bulan April, Mei, hingga Juni kedepan," kata Anies.

Menurutnya, fiskal cadaster itu merupakan pendataan ulang (potensi pajak) tentang seluruh bangunan yang ada di DKI Jakarta. Diakuinya, banyak sekali informasi tentang bangunan di Jakarta yang tidak akurat.

"Misalnya sebuah gedung dilaporkan terdiri dari 8 lantai. Masing-masing itu seribu meter persegi. Itu banyak yang nggak dicek senyatanya, apakah 1000 meter persegi atau 1200 meter persegi atau 1500 meter persegi. Apakah benar 8 lantai atau 8 lantai mezanin, basement 1, basement 2 dan sebagainya," ucap Anies.

Sehingga, tegasnya, setiap aturan yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta dibatasi waktu hingga akhir 2019. Dengan melakukan fiskal cadaster itu, diharapkan ada data lengkap untuk menentukan kebijakan selanjutnya yang berkeadilan.

Dari situ, kita akan buat kebijakan tentang PBB-P2 yang komprehensif termasuk tempat-tempat yang disebut sebagai rumah tinggal tetapi dalam prakteknya ada kegiatan komersial dan itu terjadi.

"Seperti kos-kosan, warung. Tapi juga kita tidak ingin ada rumah tinggal di wilayah komersial diperlakukan sebagai komersial, itu juga tidak adil, kita tidak ingin membebani pajak," ucapnya.

Editor : Yon Parjiyono