logo

Cyrus Network: Yang Tak Percaya Quick Count, Hampa Demokrasi

Cyrus Network: Yang Tak Percaya Quick Count, Hampa Demokrasi

Foto ilustrasi (Screenshot TV)
22 April 2019 15:11 WIB
Penulis : Pudja Rukmana

SuaraKarya.id - JAKARTA: Direktur Eksekutif Cyrus Network Hasan Hasbi menilai sistem quick count (hitung cepat) dalam pemilihan umum (pemilu) merupakan bagian dari demokrasi. Pihak-pihak yang tidak memercayainya, kata Hasan, sama saja hampa terhadap demokrasi.

“Menurut saya quick count pelengkap demokrasi. Orang ga percaya, silahkan. Tapi, yang menuduh tidak-tidak terhadap itu, mungkin mereka hampa demokrasi,” ungkap Hasan.
di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Sabtu (20/4/2019).

Hasan menjelaskan, hasil quick count yang dirilis para lembaga survei bukanlah kebohongan. Data-data quick count tersebut pun, katanya, dapat dicek kebenarannya. 

Oleh karena itu, ia beserta sejumlah lembaga survei lain yang tergabung dalam Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi) melakukan ekspose data terkait hasil quick count tersebut. Tujuannya, agar masyarakat tau bahwa data dari hasil quick count tersebut benar adanya.

Menurut Hasan Hasbi, pihaknya ingin membuktikan bahwa data yang dimilikinya benar. Dari sekian ratus atau ribu kali, atau puluhan ribu kali melakukan survei pemilu, ungkapnya, hampir tidak pernah ada yang meleset jauh dari hasil resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Karena (kami) melaksanakannya sesuai dengan kaidah-kaidah ?scientific,” ?ujarnya menjelaskan.

Lebih jauh Hasan Hasbi justru mengaku bingung dengan para pihak yang tidak mempercayai hasil perhitungan cepat (quick count) yang dikeluarkan lembaga-lembaga survei.

Padahal, kata Hasan, pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017, hasil quick count justru digunakan sebagai gambaran kemenangan dari salah satu pasang calon (paslon). Namun pada Pemilu 2019 kali ini, mereka justru enggan mempercayai quick count tersebut. Bahkan menuding hasil quick count bohong.

Yang sangat aneh, kata Hasan, orang-orang yang hari ini memfitnah dan menuduh lembaga-lembaga survei bohong,  adalah orang-orang yang sama. 

"(Mereka orang-orang) yang jingkrak-jingkrak, yang berpesta pora, dan langsung pidato kemenangan ketika tahun 2017 lembaga-lembaga survei mengumumkan Anies Baswedan menang,” ujar Hasan.

“(Saat itu mereka) Tanpa menunggu keputusan KPU. Kenapa tahun 2017, Anda jingkrak jingkrak; sekarang, kalian fitnah kami?” tuturnya pula. 

Survei Tak Bisa Dibuat Sembarangan

Sebelumnya  peneliti Indo Barometer Asep Saepudin menegaskan pihaknya telah melakukan proses hitung cepat (quick count) Pilpres 2019 sesuai dengan kaidah survei. "Kami melakukannya dengan penerapan kajian keilmuan sehingga menghasilkan data di lapangan," ujar Asep, Kamis (18/4/2019).

Hal ini disampaikan menanggapi sikap calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang memilih tidak percaya dengan hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei di Pilpres 2019. 

Seperti dilansir Kompas.com, Asep juga mengungkapkan Indo Barometer tidak sembarangan dalam menentukan jumlah sampel dalam hitung cepat ini. Sebanyak 1.200 tempat pemungutan suara (TPS) yang menjadi sampel ditentukan berdasarkan perhitungan statistik. 

Pihaknya pun yakin jumlah sampel dan sebarannya di 34 provinsi seluruh Indonesia mampu merepresentasikan suara populasi. 

"Itu semua berdasarkan kajian statistik, ada teorinya. Tidak sembarangan dengan cara suka-suka, harus ada pertanggungjawaban keilmuwan," katanya. 

Asep yakin lembaga survei lain juga melakukan quick count dengan metode yang bisa dipertanggungjawabkan. Meski demikian, dia membebaskan pihak mana pun jika memilih tidak percaya dengan lembaga survei. 

Dia mengajak masyarakat untuk ikut menunggu hasil penghitungan manual dari KPU.  Meskipun dia menilai biasanya hasil hitung cepat tidak jauh berbeda dengan hasil akhir KPU. 

"Karena quick count itu sama dengan KPU, yang diambil data pasti, data hasil perhitungannya. Kalau bicara data pasti artinya perbandingan antara perhitungan di sampling dengan di populasi. Asal metodenya dengan cara yang benar, saya kira mestinya sama (dengan hasil akhir KPU)," ucap Asep pula.

Klaim kemenangan Prabowo didasarkan pada hasil quick count versi internal sendiri yang dipercayainya. Prabowo menyebut hasil exit poll dan quick count yang digelar oleh pihaknya, menunjukkan pasangan calon nomor urut 02 unggul dari pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. 

"Hasil exit poll kita di 5.000 TPS menunjukkan kita menang. Dan hasil quick count ini kita menang 52,2 persen," ujar Prabowo, Kamis (18/4/2019) lalu. 

Klaim kemenangan Prabowo ini berbeda dari hasil quick count sejumlah lembaga survei. Hasil hitung cepat dari sepuluh lembaga survei menunjukkan Jokowi-Ma'ruf unggul dengan selisih sekitar 10 persen. 

Terakhir, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei terakhir 100 persen quick count Pilpres 2019 keunggulan paslon Jokowi-Ma'ruf atas Prabowo-Sandi dengan kemenangan telak selisih 10 persen lebih. Jokowi-Ma'ruf meraih 55,71 persen, sedangkan Prabowo-Sandi 44,29 persen.

Kemudian, hasil hitung cepat Litbang Kompas dengan sampel masuk 97 persen juga memenangkan Jokowi-Ma'ruf sebesar 54,52 persen atas Prabowo-Sandi 45,48 persen. 

Di lain pihak, Prabowo bersama para petinggi BPN juga kembali mengklaim berhasil memenangkan Pilpres 2019 berdasarkan real count internal dengan perolehan suara mencapai 62 persen. "Bahwa berdasarkan real count kita, kita sudah berada di posisi 62 persen," ucapnya.

Menurut Prabowo, hasil real count diperoleh dari penghitungan di 320.000 TPS dan sekitar 40 persen total suara yang masuk. "Dan saya sudah diyakinkan oleh ahli-ahli statistik bahwa ini tak akan berubah banyak. Bisa naik 1 persen, bisa turun 1 persen. Tapi hari ini kita berada di 62 persen," ujarnya. ***

Editor : Pudja Rukmana