logo

Program Amnesty, Pemerintah Pulangkan 51 PMI Dari Yordania

Program Amnesty,  Pemerintah Pulangkan 51 PMI Dari Yordania

Suasana haru tampak saat keluarga menyambut kepulangan PMI bermasalah dari Yordania. (foto, ist)
21 April 2019 23:02 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - TANGERANG: Sebanyak 51 Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMI-B) yang berasal dari Yordania berhasil pulang ke Tanah Air dengan selamat pada Sabtu (20/4/2019) malam. Proses pemulangan (repatriasi) 51 TKI-B dilakukan dengan memanfaatkan program amnesty (pengampunan atas pelanggaran/kesalahan hukum) yang sedang diberlakukan Pemerintah Yordania.

Pemulangan 51 PMI-B ini merupakan tahap ke-3 dengan jumlah terbesar, sejak dua tahun terakhir. Pada bulan sebelumnya proses repatriasi telah dilakukan dalam 2 (dua) tahap yang seluruhnya berjumlah 38 orang.

"Program amnesti tahun 2019 ini dimanfaatkan pemerintah untuk mempercepat proses pemulangan para pekerja migran yang bermasalah di Yordania," ungkap Kasubdit Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Yuli Adiratna, di Jakarta, Minggu (21/4/2019).

Dikatakannya lebih lanjut, mayoritas peserta program ini adalah pekerja migran bermasalah yang berstatus ilegal (tidak berdokumen), yang telah berdomisili di Yordania lebih dari delapan tahun. "Di sana masih ada sekitar 1.040 orang PMI yang menunggu program amnesty. Pemerintah melakukan berbagai upaya agar proses repatriasi berjalan lancar. Ini bentuk perlindungan bagi pekerja migran," jelasnya. 

Yuli mengungkapkan ke-51 PMI-B itu terbanyak berasal dari Provinsi Jawa Barat (Jabar) yakni 35 orang. Dengan rincian dari Indramayu 9 orang, Cirebon dan Karawang masing-masing 5 orang, Subang 4 orang, Sukabumi 3 orang, Purwakarta 3 orang, serta Bekasi, Kabupaten Bandung, dan Cianjur masing-masing 2 orang.

Sepuluh pekerja migran dari Provinsi Banten yakni Tangerang 8 orang dan Serang 2 orang. Berikutnya dua pekerja migran masing-masing dari Provinsi NTB (Sumbawa dan Lombok Tengah), Jawa Tengah (Pekalongan), serta Provinsi Jawa Timur (Jember dan Banyuwangi).

Di bagian lain, Dubes KBRI di Amman Andy Rachmianto mengatakan, program amnesty pemerintah Yordania ini harus dimanfaatkan sebenar-benarnya. Pasalnya, program ini tidak selalu ada setiap tahunnya.

"Kami menargetkan setidaknya 50 persen dari WNI yang berstatus illegal dapat dibantu kepulangannya," ujarnya. Kebijakan Amnesti ini diberlakukan selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak 12 Desember 2018 dan akan berakhir nanti 12 Juni 2019.

Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan program ini, KBRI Amman telah melakukan berbagai sosialisasi, baik dengan pertemuan langsung, telepon, maupun melalui media sosial.

Sementara itu, Atase Ketenagakerjaan KBRI di Amman Suseno Hadi menyatakan, seluruh WNI yang memanfaatkan program amnesty ini adalah para pahlawan penyumbang devisa. "Yang seluruhnya perempuan dan telah menetap di Yordania selama belasan tahun," kata dia.

Karena itu, diharapkan mereka dapat memanfaatkan program Amnesty ini untuk dapat kembali ke Indonesia. Bagi mereka yang tidak memanfaatkan program ini, denda izin tinggalnya akan dihitung sejak masa izin tinggal resminya habis, dengan perhitungan 1,5 Jordan Dinnar (sekitar Rp 29.500) per hari.

Setelah diumumkannya program Amnesty ini, jumlah pekerja migran bermasalah yang mendaftarkan diri ke KBRI terus bertambah setiap harinya. Dikatakannya, lewat kebijakan Amnesty ini diharapkan dapat menjaring seluruh WNI, yang bermasalah terhadap pelanggaran izin tinggalnya di Yordania.

“KBRI telah berkoordinasi dengan pihak imigrasi dan beberapa institusi pemerintah terkait. Agar bisa membantu kepulangan mereka ke Tanah Air," tuturnya.

Editor : Gungde Ariwangsa SH