logo

Dikhawatirkan Pemilu 2019 Hasilkan Peraih Suara Terbanyak, Pemenang, Dan Presiden Berbeda?

Dikhawatirkan Pemilu 2019 Hasilkan Peraih Suara Terbanyak, Pemenang, Dan Presiden Berbeda?

21 April 2019 20:41 WIB
Penulis : Gungde Ariwangsa SH

SuaraKarya.id - JAKARTA: Banyaknya kecurangan yang terjadi selama Pemilu 2019 bisa menelorkan hasil yang membahayakan negara dan bangsa Indonesia. Apa itu. Bisa saja nanti muncul hasil peraih suara terbanyak, pemenang dan presiden yang berbeda.

Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menyebut Pemilu 2019 membeberkan sejumlah hal yang dikhawatirkan terjadi pada Pemilu 2019. "Jangan sampai yang memenangkan pemilu lain, yang mendapatkan suara terbanyak lain, tapi yang menjadi presiden orang lain," kata Bambang Widjojanto dalam deklarasi "Gerakan Nasional Selamatkan Demokrasi dari Pemilu Curang," di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Minggu (21/4/2019)..

Bambang  menyebut Pemilu 2019 merupakan yang terburuk pasca-reformasi. Sebab, selama Pemilu 2019 banyak terjadi kecurangan."Pemilu kali ini (2019) sebagai pemilu terburuk pascareformasi," ucap Bambang.

Untuk itu Bambang menjelaskan perlu ada suatu gerakan masif dari masyarakat untuk menuntut kecurangan yang terjadi selama pemungutan suara. Bila kecurangan itu dibiarkan, bisa mendorong negara ini di bibir jurang.

"Ada gerakan yang luar biasa ingin menjelaskan ada kecurangan-kecurangan. Ada upaya gerakan itu. Kami mendukung gerakan-gerakan atau kekuatan publik yang bekerja yang tidak suka atas kecurangan terjadi," kata Bambang.

Bambang seperti dilansir beritasatu melihat sebagian prinsip Pemilu 2019 yang langsung umum bebas rahasia sudah tidak bebas. Kecurangan yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif kata dia, berawal dari prinsip-prinsip dasar pemilu yang tidak terpenuhi.

Contohnya, ada sejumlah situs lembaga independen pemilu yang diretas oleh hacker. Menurutnya, yang bisa meng-hack hal tersebut adalah pihak yang mempunyai kekuasaan dan kekuatan.

Salah satu yang di-hack itu adalah Jurdil2019 yang membuat situsnya tidak bisa dibuka. Menurutnya, pekerjaan yang melakukan hack ini pasti kelompok, atau lembaga yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan.

"Ada sedikitnya lima lembaga independen yang ikut mengawal pemilu. Tetapi malah lembaga-lembaga yang ikut melakukan mengontrol juga ikut dikerjai secara sistematis," ucapnya. ***

Editor : Gungde Ariwangsa SH