logo

Pasal 127 UU Narkotik Jadi Lahan Basah Bagi Penegak Hukum?

Pasal 127 UU Narkotik Jadi Lahan Basah Bagi Penegak Hukum?

Kejaksaan Agung
21 April 2019 12:19 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Tuntutan-tuntutan jaksa, entah itu dari kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi maupun Kejaksaan Agung terkait narkotika khususnya dalam hal penyalahgunaan barang barang itu sekarang ini menunjukkan ketidakkonsistenan. Bahkan ada kekhawatiran tuntutan tersebut disalahgunakan oknum-oknum jaksa.

Pasalnya, jaksa sebagaimana dilakukan JPU Melda Siagian SH yang mendakwa tiga terdakwanya dengan pasal 114, 112, dan 127 akhirnya hanya membuktikan ketiga terdakwa tersebut melanggar pasal 127 yang berisi aturan rehabilitasi. Lantas kenapa ada pasal 114 dan 112? Bukankah pasal 114 untuk terdakwa bandar narkoba dan pasal 112 untuk pengedar barang haram itu? Dari kronologis kejadian pun akan mudah diketahui/dipastikan terdakwa tersebut bandar, pengedar atau kurir atau hanya pengguna.

Boleh jadi karena bisa dengan mudahnya menentukan tuntutan terhadap bandar, pengedar dan pengguna narkotika saat ini maka terjadi seperti di bawah ini. Akibatnya, keluarga terdakwa Joshua Satria Clapropt terpaksa menyatakan  kekecewaannya terhadap pihak Kejaksaan Tinggi  (Kejati) DKI Jakarta. Pasalnya, putusan tidak sesuai dengan yang dijanjikan  oleh oknum jaksa dari  Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Janji orang Kejati DKI Jakarta hukuman sudah pasti 2 tahun (pasal 127 Undang-Undang tentang Narkotik). Untuk itulah kami menyerahkan uang. Jumlahnya tidak sedikit. Buktinya mana janji itu, kok malah naik putusan dari tuntutan 3 tahun menjadi 5 tahun. Kami tidak perduli uang harus dikembalikan dan tidak mau dipotong serupiah pun dan dengan alasan apapun,” kata salah seorang keluarga terdakwa Joshua di  PN Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Uang yang diterima pengacara yang diperuntukkan buat Kejati DKI Jakarta dan PN Jakarta Selatan, dipertanyakan apakah benar sampai atau tidak. Namun,  sepertinya tidak digulirkan buat oknum hakim. “Saya akan laporkan ke Kejaksaan Agung dan ke KPK serta kepada induk dari masing-masing yang menjadi perantara dari kasus ini. Keluarga kami kecewa. Kasus ini menyamgkut nama baik keluarga,” kata pria itu.

Dalam amar putusan majelis hakim yang dibacakan di PN Jakarta Selatan disaksikan keluarga terdakwa menyebutkan bahwa jaksa telah melanggar aturan dari Surat Edaran Jaksa Agung karena barang bukti yang disita dari terdakwa Joshua Satria Claproth sudah melebihi SE tersebut. Sehingga penetapan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009  tentang Narkotika tidaklah tepat. Untuk itu majelis hakim menerapkan dan mengenakan  yang terbukti adalah Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam surat dakwaan dari  Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang tertera nama jaksa penuntut umum Iwa Pria Wicaksana itu tidak bernomor dan juga tidak ada tanggalnya. Namun  hanya tertera Desember 2018 saja, menerangkan terdakwa Joshua Satria Claproth ditangkap Roy Marthin Siahaan dan Rico Andriansyah dari Unit II Subdit I Ditres Narkoba Polda Metro Jaya di depan Apotik Pela di Jalan Melawai II No.35, Jakarta Selatan, berdasarkan keterangan  Andriyanto yang ditangkap terlebih dahulu (pengembangan).

Setelah diintrogarasi Andriyanto mengaku hanya suruhan dari Joshua Satria Claproth. Andriyanto tidak mengetahui apa isi barang yang ada di dalam kemasan Belvita itu. Setelah itu polisi menggeledah rumah Joshua yang di Gang Majelis Taklim No.38-B, Pejaten Barat, Jakarta Selatan dan menemukan dalam plastik klip berisi 5 butir pil ekstasi. Petugas melakukan penggeledahan lagi di Apartemen Residen 8 Tower 2 lt 19 kamar 19-E di Jalan Senopati, Jakarta Selatan dan menemukan 11,4 gram kokain dengan kode A dipembungkusnya, 8,4 gram kokain di label plastiknya kode B dan 5 plastik semuanya 5,2 gram masing masing kode C dan 5 plastik masing masing kode D seberat 5,7 gram dan kode E seberat 1 gram, kode F juga 1 gram serta kode G seberat 0,6 gram.

Barang haram itu seyogyanya akan diserahkan Andriyanto kepada Agan (DPO) dan barang itu adalah milik rekan Joshua bernama Andre juga (DPO). Jumlah seluruh barang bukti 43,3 gram dan pil ekstasi 5 butir.

Jaksa yang menghadiri persidangan sejak dakwaan adalah jaksa dari Kejati Sumardi dari bagian Intelijen. “Saya hanya jaksa kedua di berkas perkara,” kata jaksa.

Terdakwa Joshua maupun keluarganya merasa dirugikan dua kali  dalam putusan hakim. Pertama hukuman naik dan hampir dua kali lipat dan kedua semula tidak ada denda karena dinyatakan terbukti melanggar Pasal 127, tapi setelah divonis hakim lima tahun penjara menjadi dikenakan denda Rp 1 miliar atau diganti dengan uang.

Editor : Dwi Putro Agus Asianto