logo

Pilpres 2019: Saatnya Bersikap

Pilpres 2019: Saatnya Bersikap

17 April 2019 05:29 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Gungde Ariwangsa

Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang menggabungkan secara serentak pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legeslatif (Pileg) merupakan pelaksanaan dari pemerintahan demokrasi. Kata dari bahasa Yunani ini, demokratia – semos (rakyat) dan kratos (kekuasaan) –  berarti kekuasaan rakyat. Jadi Pemilu 2019 merupakan perwujudan dari kekuasaan rakyat. Di sinilah rakyat menunjukkan kekuasaannya bukan saja untuk memilih presiden dan anggota legeslatif tetapi juga mengambil keputusan untuk mengubah hidup bangsa dan negara lebih baik lagi.

Jadi rakyat tidak layak disebut dan diperlakukan hanya sebagai pemilih. Namun pemegang kekuasaan yang seharus dilayani bak penguasa. Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dibentuk pemerintah seharusnya tidak bisa sembarang melaksanakan pesta rakyat ini. Jika memang mengerti tentang makna demokrasi itu KPU sepantasnya memberikan yang terbaik untuk rakyat dan bersikap jujur dan adil dalam menyelenggarakan kekuasaan rakyat.

Maka sangat mengherankan dan aneh ketika KPU hanya memberikan kotak suara dari kardus untuk menampung hasil keputusan kekuasaan rakyat. Sudah begitu saat rakyat akan mewujudkan haknya sebagai penguasa dibuat ribet karena KPU tidak mampu membuat surat suara yang efisien. Sebelum sampai ke tempat pemungutan suara, rakyat juga dibuat pusing untuk berbagai urusan surat pemilih.

Yang fatal lagi, KPU gagal menentukan daftar pemilih tetap secara pasti jauh-jauh hari. Penentuan daftar pemilih tetap yang sebenarnya merupakan hal paling isensi dalam pelaksanaan kekuasaan rakyat ini terus berubah-ubah. Hal penting ini seperti dijadikan permainan sehingga mengurangi nilai dari penghargaan terhadap kekuasaan rakyat itu.

KPU juga gagal menjaga keamanan dari surat suara. Ada yang tercecer dan rusak. Fatalnya lagi ada yang sudah tercoblos oleh tangan-tangan jahil sebelum hari pencoblosan. Kejadian-kejadian dalam pemilihan di luar negeri seperti surat suara yang tercoblos lebih dulu, kekurangan surat suara, tempat pemungutan suara yang disewa dalam batas waktu tertentu dan seadanya menambah deretan kegagalan KPU dalam melayani rakyat dalam Pemilu kali ini.

Sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah apa yang dilakukan KPU itu menjadi cermin dari cara kerja pemerintah dalam melayani rakyatnya. KPU sudah menunjukkan pemerintah tidak mampu memberikan kenyamanan pada rakyatnya. Kepentingan dan hak rakyat diurus dengan tidak profesional.

Padahal Indonesia sudah melaksanakan Pemilu berkali-kali. Palayanan rakyat dalam melaksanakan kekuasaannya bukannya bertambah baik namun justru menurun. Sebuah pelajaran berharga bagi pelaksanaan Pemilu yang akan datang untuk memilih personil yang lebih baik lagi.

Nasi sudah menjadi bubur. Bagaimana pun pelaksanaan kekuasaan rakyat tidak bisa ditunda lagi. Hari penentuan tetap harus berjalan dan terlaksana Rabu, 17 April 2019.

Saatnya rakyat menentukan sikap. Apakah akan tetap memilih kondisi seperti saat ini yang jauh dari pro rakyat. Kehidupan bertambah berat, harga-harga yang terus naik, pangan harus mengandalkan impor dan beban hutang terus bertambah. Pembangunan lebih menyentuh kaum elit. Rakyat kecil petani, nelayan, buruh dikesampingkan sehingga tidak mampu mengolah potensi tanah yang subur dan kekayaan lainnya di negeri ini untuk menciptakan kemandirian kebutuhan pokok. Justru kebutuhan yang seharusnya bisa dipenuhi sendiri harus dikalahkan oleh barang impor seperti beras, garam dan gula.

Dalam kondisi kehidupan yang sulit itu korupsi para elit kekuasaan dan politik makin marak. Pemerintah gagal mengatasi masalah korupsi ini secara tegas karena masih ada kesan tebang pilih. Tampilnya mantan koruptor sebagai caleg pada Pemilu kali ini menjadi cermin tidak adanya ketegasan dalam pembrantasan korupsi ini.

Rasa aman terganggu dengan munculnya manuver-manuver yang menyinggung persatuan bangsa. Kebhinekaan yang ada terancam sehingga membahayakan persatuan bangsa. Pancasila yang seharusnya sudah menjadi harga mati dilaksanakan hanya sebatas slogan dan bahkan ada yang menjadikan konsumsi untuk meraih keuntungan politik.

Kondisi ini tentu tidak boleh dibiarkan terus berlangsung. Untuk itu sudah saatnya mengambil sikap untuk melakukan perubahan. Pemerintahan rezim saat ini sudah gagal memenuhi janji-janjinya dalam memenuhi harapan rakyat akan adanya kehidupan yang lebih baik, sejahtera dan adil. Perlu ada perubahan dengan memberikan kesempatan kepada calon presiden yang siap menghadirkan swasembada pangan, lebih memperhatikan rakyat, tegas dan mampu menjaga kebanggaan Indonesia di mata dunia.

Jadi untuk pemilihan presiden dan wakil presiden kali ini apakah akan memberikan kepercayaan kepada pasangan nomor urut 01 Joko Widodo – Ma’ruf Amin atau kepada duet nomor urut 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Salahuddin Uno? Jika ingin tetap seperti saat ini maka pilihan pada 01. Namun bila ingin perubahan tentu sudah saat memberikan pilihan kepada 02, kepada Prabowo – Sandi yang dalam kampanyenya selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan kebanggaan Indonesia. Saatnya bersikap dan menentukan pilihan. ***

* Gungde Ariwangsa – wartawan suarakarya.id, pemegang kartu UKW Utama. 

Editor : Gungde Ariwangsa SH