logo

MK Tolak Uji Materiil Yang Diajukan Terpidana Robert Tantular

MK Tolak Uji Materiil Yang Diajukan Terpidana Robert Tantular

Mahkamah Konstitusi
16 April 2019 11:13 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Meski sudah hampir tuntas menjalani hukumannya, terpidana Robert Tantular masih mencoba melakukan upaya-upaya hukum untuk mengubah alur proses hukum acara. Selain diharapkan dapat “menganulir” hukuman yang dijatuhkan kepadanya, juga menjadi hal baru bagi seseorang yang tengah menjalani proses hukum sebagaimana dirinya.

Namun upaya terpidana tersebut dimentahkan Mahkamah Konstitusi (MK). Institusi pengawal konstitusi itu menolak permohonan bekas pemilik Bank Century itu terkait dengan pengujian Pasal 272 KUHAP serta Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 KUHP yang membahas mengenai penjatuhan pidana dalam tidak pidana gabungan atau tindak pidana berlanjut.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman saat membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Senin (15/4/2019).

Penolakan terhadap permohonan Robert tersebut lantaran MK menilai seluruh pasal yang diujikan oleh Robert tidak memiliki persoalan konstitusionalitas norma terhadap UUD 1945, sehingga dalil tersebut dianggap tidak beralasan menurut hukum.

Terpidana Robert Tantular sebelumnya selaku pemohon merasa dirugikan atas pemberlakuan pasal tersebut, karena pihak penyidik dari Bareskrim Polri dengan sengaja mengajukan perkara secara terpisah-pisah menjadi enam laporan dan menaikkan status berkas perkara secara dicicil sehingga pemohon harus menjalani beberapa kali persidangan yang berbeda dan dijatuhi empat putusan pengadilan yang diakumulasi menjadi 21 tahun pidana penjara.

Terkait dengan dalil tersebut,  majelis MK menjelaskan makna sesungguhnya dari norma Pasal 272 KUHAP adalah norma yang mengatur mengenai pelaksanaan putusan pengadilan. "Ketika seorang dipidana dengan pidana penjara atau pidana kurungan dan belum menjalani pidana akan tetapi kemudian dijatuhi pidana lagi, maka terpidana menjalani pidana secara berturut-turut dimulai dengan pidana yang terlebih dahulu telah dijatuhkan," ujar hakim konstitusi Aswanto saat membacakan pertimbangan majelis hakim MK.

Dengan demikian, terpidana di dalam menjalani masa pidana harus dijalani secara berurutan sesuai dengan urutan putusan pengadilan yang dijatuhkan terhadapnya. Dengan kata lain terpidana tidak boleh menjalani pidana dengan mendahulukan putusan pengadilan yang dijatuhkan kepadanya setelah putusan pengadilan yang lebih terdahulu.

Selain itu,  MK juga menjelaskan bahwa Pasal 272 KUHAP yang mengatur tindak pidana perbarengan tidaklah relevan karena tak berkaitan dengan pengajuan berkas perkara secara terpisah. Karena hakikat tindak pidana perbarengan yang diatur dalam Pasal 63 KUHP adalah adanya satu peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku namun tindakan itu melanggar beberapa ketentuan pidana sekaligus.

"Meskipun penuntutan oleh jaksa penuntut umum dan penjatuhan pidana oleh hakim dalam tindak pidana berlanjut (voortgezette handeling) dan gabungan tindak pidana (concursus realis) tidak diajukan secara serentak atau diajukan secara terpisah (splitsing) tidak berakibat penuntutan dan penjatuhan pidana menjadi batal demi hukum," tutur Aswanto.

Atas dasar itu, majelis hakim MK menilai dalil pemohon yang menyatakan norma pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah dalil yang tidak berdasar, mengada-ada dan tak berlogika hukum sehingga harus ditolak seluruhnya.

Editor : Gungde Ariwangsa SH