logo

93,2 Persen KPM-PKH Puas Pada Program Bansos

93,2 Persen KPM-PKH Puas Pada Program Bansos

Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita. (foto,ist)
15 April 2019 23:26 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - JALARTA: Berdasarkan survei independen MicroSave Consulting Indonesia dalam kerangka kerja sama antara Kementerian Sosial (Kemensos) dan Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) menunjukkan, 93, 2 persen Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) menyatakan puas terhadap program bansos yang bertujuan menekan angka kemiskinan di Indonesia.

Hal itu dijelaskan Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam konferensi pers, di kantor Kemensos, di Jakarta Senin (15/4/2019).

Dijabarkannya, 93 persen puas terhadap keteraturan penerimaan dana bansos PKH ke dalam rekening, 92 persen puas terhadap respon Contact Center PKH dalam menanggapai aduan, 94 persen puas terhadap pendampingan oleh Pendamping PKH, 93 persen puas terhadap kemudahan menjangkau lokasi pencairan bansos, serta 94 persen menyatakan puas terhadap kemudahan bertransaksi di lokasi pencairan bansos.

"Sebanyak 86 persen KPM mengetahui bahwa bansos ini merupakan program prioritas pemerintah pusat. Mereka juga dapat menjelaskan dengan baik pemanfaatan bantuan sosial sebagaimana yang disyaratkan pemerintah," tutur Mensos.

Itu, lanjutnya, tercermin dari hasil survei, di mana sebanyak 74 persen responden menggunakan dana bansos PKH untuk pembelian peralatan sekolah, 67 persen untuk biaya sekolah, 58 persen untuk biaya trasportasi ke sekolah, 54 persen untuk membeli makanan tambahan, 42 persen biaya ekstrakulikuler sekolah, dan 33 persen untuk biaya masuk sekolah di tahun ajaran baru.

Capaian positif juga tampak pada metode penyaluran bansos secara non tunai menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Sebanyak 77 persen KPM menggunakan KKS untuk berbagai transaksi perbankan dan 23 persen menggunakan untuk tarik tunai bansos PKH.

"Bagi 86 persen KPM PKH, rekening KKS adalah rekening pertama mereka, dan 23 persen KPM PKH memanfaatkan rekening KKS untuk transaksi keuangan mereka yang mana memberikan kontribusi signifikan terhadap Inklusi Keuangan,” terangnya.

Mensos melanjutkan dari survei ditemukan 18 persen KPM PKH tidak melakukan pencairan dana sekaligus. "Ini menunjukkan perilaku menabung dan upaya mendorong keuangan inklusif, untuk rakyat miskin telah menunjukkan hasil positif,", ujarnya.

Mensos juga menerangkan, kalau 98 persen KPM lebih memilih metode penyaluran non tunai melalui KKS dibandingan dengan cara sebelumnya melalui kantor pos. Melalui KKS, penerima PKH lebih melek transaksi bank melalui ATM.

"Mereka juga tidak mengeluarkan biaya pencairan, sehingga menerima dana bansos utuh," ucapnya. Sekitar 64 persen pencairan dana PKH dilakukan penerima manfaat melalui ATM bank, dibandingkan Agen Bank sebesar 14 persen dan e-Warong sebanyak 2,4 persen.

Survei dilakukan di 15 provinsi dan mencakup 28 kota/kabupaten di Indonesia. Untuk keperluan analisis data, survei dibagi di tiga wilayah bagian yakni Wilayah Barat (meliputi Sumatera Barat dan Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur), Wilayah Tengah (meliputi seluruh pulau Jawa), dan Wilayah Timur (meliputi Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, NTT dan Papua).

Jumlah responden adalah 2.903 dengan 1.466 KPM PKH dan 1.437 dari kontrol group (non-KPM PKH), serta ditambah 25 In-depth interview. Kontrol grup adalah kelompok non penerima sebagai perbandingan untuk kelompok penerima PKH. Data KPM PKH dan non-KPM PKH diambil dari Basis Data Terpadu (BDT) yang berada pada 11--20 percentil.

Editor : Gungde Ariwangsa SH