logo

MK Sebagai Pengawal Konstitusi Siap Hadapi Pemilu Pileg & Pilpres

MK Sebagai Pengawal Konstitusi Siap Hadapi Pemilu Pileg & Pilpres

Gedung MK
14 April 2019 21:08 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan sudah siap mengadili sengketa pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (pilpres). Jadwal sidang pun sudah diatur sedemikian rupa.

"Intinya MK sudah siap 100 persen," kata jubir MK, Fajar Laksono, di Jakarta, Minggu (14/4/2019).

MK sudah melakukan 6 hal untuk mempersiapkan proses demokrasi itu. Yaitu regulasi, SDM, sarana prasarana, bimbingan teknis acara kepada seluruh pemangku kepentingan MK, aplikasi berbasis TIK dan kultur integritas. "Semuanya ditujukan memperlancar penanganan sengketa hasil pemilu," ujar Fajar.

Untuk pengamanan, MK berkordinasi dengan polisi. Segala hal dan antisipasi berbagi kemungkinan, sudah disiapkan. "Kami sudah siap 100 persen," tutur Fajar.

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto juga menyatakan bahwa pihaknya telah memetakan jenis-jenis kesalahan pemilu yang akan digugat ke MK. Hal itu bisa ditelisik di sidang-sidang di Pemilu 2014, 2009 dan 2004. "Dalam perkara sebelumnya banyak dijumpai alat bukti berupa berita acara penghitungan suara yang tidak ditandatangani oleh saksi-saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Tidak adanya tanda tangan para saksi dalam berita acara bukan berarti penghitungan suara tersebut menjadi tidak sah," kata Aswanto.

Aswanto mengingatkan syarat-syarat dapat dibukanya kotak suara di mana persoalan ini pernah terjadi dalam sengketa pilkada serentak 2017. Jika ada caleg yang mendalilkan perolehan suara di TPS, maka yang harus menjadi bukti adalah dokumen resmi yang berasal dari KPU.  "Selama ini ada para pihak yang membuat berkas sendiri mirip dengan dokumen yang resmi dikeluarkan oleh KPU," ujar Aswanto.

Aswanto membagi pengalamannya dalam menangani sengketa hasil pemilu legislatif 2014. Saat itu, dirinya bersama hakim konstitusi Maria Farida Indrati dan hakim konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi sempat dipersoalkan ke Dewan Etik MK karena dinilai lalai dalam membuat putusan.

Pelapor dalam laporannya mengatakan putusan yang dibuat oleh panelnya tidak mencantumkan siapa yang berhak mendapatkan kursi.  "MK dalam sengketa pemilu legislatif hanya memutus penghitungan suara yang benar, sementara untuk penetapan kursi merupakan kewenangan KPU," tegasnya.

Perbedaan lain dalam penanganan sengketa hasil penghitungan perolehan suara antara pilkada dan pemilu legislatif, terletak pada perkara perselisihan hasil pemilu legislatif yang tidak dibatasi oleh selisih perolehan suara seperti yang berlaku dalam pilkada.

KPU telah mencoret 300 caleg dari sebelas partai yang tersebar di berbagai provinsi dan hal tersebut juga berpotensi akan menjadi perkara di MK. Aswanto mengungkapkan, ada keadaan psikologis dari para caleg yang kalah belum puas jika belum diputus oleh MK. Oleh sebab itu, pihaknya meminta panitera pengganti MK harus teliti dalam membedakan berkas-berkas dokumen yang digunakan dalam pilkada dengan pemilu legislatif dan pemilu Presiden/Wakil Presiden.

“Dalam menangani berbagai perkara pemilu itu, MK akan bertindak selaku pengawal konstitusi yang konsekuen, independen dan transparan,” ujarnya.

 

Editor : B Sadono Priyo