logo

Nafsu Demokrasi

Nafsu Demokrasi

06 April 2019 15:15 WIB

SuaraKarya.id -  

Debat pilpres telah empat kali dan masih menyisakan sekali lagi debat menuju hari H pencoblosan pada 17 April mendatang. Ironisnya, situasi iklim sospol cenderung terus memanas dan kian memanas. Slogan dan komitmen pemilu damai dan kampanye damai ternyata hanya isapan jempol semata.

Betapa tidak, kedua kubu cenderung terus saja mengumbar ujaran kebencian, sebaran hoaks, kampanye hitam, kampanye negatif dan saling hujat seolah menjadi yang paling benar sementara di sisi lain juga merasa paling didholimi. Entah sampai kapan situasi ini akan terus terjadi. Bahkan, pasca pilpres juga tidak diyakini akan bisa langsung meredup.

Imbas situasi ini jelas berdampak negatif terhadap arus investasi dan kepercayaan publik. Konsekuensinya jelas terjadi realitas perlambatan perekonomian di semua sektor. Bahkan, investor juga berperilaku rasional yaitu wait and see menuju 17 April dan situasinya juga bisa berubah menjadi wait and worry jika pasca pilpres terjadi kekacuan akibat tidak siap kalah karena hanya bersiap untuk menang sebagai konsekuensi dari banyaknya modal yang telah keluar. Ancaman lain terkait people power dari salah satu kubu juga harus dicermati dengan seksama.

Fakta di atas baru merujuk pada kasus pilpres, padahal pada 17 April juga ada hajatan pileg yang juga tidak kalah seru. Bahkan, jutaan alat peraga kampanye telah terpasang di berbagai sudut perkotaan dan perdesaan dengan esensi tujuan yang sama yaitu dicoblos untuk mendapatkan suara terbanyak demi menang dan menjadi wakil rakyat. Akibatnya yang terpampang bukan hanya foto senyum manis yang pura-pura manis untuk merebut simpati publik, tapi juga nama diri, nama parpol pengusung serta nomer urut yang bisa dicoblos pada hari H yaitu 17 April mendatang.

Tidak kalah serunya para kandidat itu juga mengumbar berbagai janji, seolah tidak ada serunya jika di pesta demokrasi tidak ada obral janji. Imbasnya, jangan salahkan para kandidat itu jika akhirnya memohon doa restu untuk bertarung demi meraup suara terbanyak demi sebutan anggota dewan yang terhormat. Padahal, berbagai berita di media cetak dan elektronik serta online gamblang menyajikan OTT sejumlah wakil rakyat dan pejabat publik. Ironisnya, semua berita itu dan vonis penjara puluhan tahun tidak memicu efek jera para calon koruptor (yang saat ini juga sedang bertarung).

Seolah para kandidat itu dibutakan oleh nafsu demokrasi yang hanya 5 tahunan dengan janji sebutan sebagai wakil rakyat yang terhormat. Padahal, modal yang harus mereka keluarkan untuk jabatan periodik 5 tahunan itu sangatlah besar. Paling tidak, OTT salah satu kandidat dengan nominal Rp 8 miliar untuk serangan fajar membenarkan adanya dugaan politik uang. Padahal selama ini publik dikebiri dengan dalih bahwa politik uang sangat sulit dibuktikan. Oleh karena itu nafsu demokrasi memang sangat fatal dan rawan karena batas tipis hitam – putih yang dampaknya jika kepleset sedikit saja bisa terkena OTT KPK dan rompi orange akan menggantikan baju safari yang konon katanya dapat meningkatkan harkat - martabat seseorang ketika menjadi wakil rakyat yang terhormat.

Jadi, benar adanya jika salah satu pidato Romy yang sempat viral kemarin menegaskan bahwa antara pejabat dan penjahat sangatlah tipis karena hari ini menjadi pejabat maka dalam hitungan detik bisa berubah menjadi penjahat. Semua itu tentunya tidak bisa terlepas dari nafsu demokrasi. Padahal, gaji yang diperoleh tidaklah seberapa dan tidak sepadan dengan modal besar yang harus dikeluarkan untuk bisa mendulang suara dan akhirnya menjadi wakil rakyat dengan sebutan yang terhormat. Di sisi lain, tuntutan agar bisa secepatnya balik modal harus menjadi kewajiban jika para kandidat menang dan mendulang suara terbanyak untuk duduk di kursi dewan. ***

* Dr Edy Purwo Saputro SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo