logo

Trans Jateng Wujud Penyediaan Angkutan Umum

Trans Jateng Wujud Penyediaan Angkutan Umum

01 April 2019 00:19 WIB

SuaraKarya.id - Oleh: Djoko Setijowarno

Pemprov, Pemkab dan Pemkot wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang untuk lintas antar kota anyar provinsi, lintas batas negara, antarkota dalam provinsi, dan dalam wilayah kabupaten/kota (pasal 139 Undang-Undang Nonor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Pasal 158 (1), menyebutkan Pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di kawasan perkotaan.

Kebijakan Pemprov. Jateng untuk pengembangan angkutan aglomerasi Jawa Tengah, berupa sistem beli layanan (buy the service), bayar layanan bus-kilometer, layanan bus sesuai SPM (PM No. 27 Tahun 2015), penujukan operator melalui proses lelang, dan pengadaan halte, 

Sementara peran operator adalah membentuk konsorsiun usaha angkutan pada dua wilayah kota/kabupaten, pengadaab bus baru, prioritas anggota konsorsium (angkutan yang berhimpit dengan koridor bus terbangun), ada pola scrapping.  

*_Operator bus adalah operaror existing, tidak menggusur akan tetapi menggeser_*

Untuk sistem _scraping_ yang sudah dilakukan adalah untuk koridor Stasiun Tawang (Kota Semarang) - Terminal Bawen (Kab. Semarang) yang telah discaping 61 unit kendaraan. Koridor ini mengoperasikan 25 unit bus sedang. Koridor ini mulai beroperasi Juli 2017. Jarak tempuh 36,5 km, waktu tempuh 90 menit, 6 rit per hari, headway 10-15 menit, laju rata-rata 30 km/jam.

Untuk koridor Purwokerto - Purbalingga mengoperasikan 14 bus sedang. Jumlah kendaraan yang telah discraping 55 unit kendaraan. Mulai beroperasi 13 Agustus 2018. Jarak tempuh 33,5 km, waktu tempuh 80 menit, 8 rit per hari, headway 15-20 menit, laju bus 30 km/jam.

Terkait SDM ada pembagian wewenang. Balai Trans Jateng Dishub. Jateng merekrut pramujasa, administrasi, pemgawas angkutan, staf timer, dan pengawas kebersihan.  

Sedangkan operator bus melakukan perekrutan pengemudi dari pengemudi yang terkena scaping menjadi pengemudi, kru, administrasi, dan pegawai bengkel. 

Saat ini, pegawai non ASN untuk koridor Stasiun Tawang - Bawen sebanyak 111 orang. Koridor Purwokerto-Purbalingga sebanyak 71 orang.

Kapasitas bus lebih kurang 33 psnumpang (20 duduk dan 13 berdiri). Bus nyaman dengan pendingin udara dan sistem penerangan). Ramah lingkungan (kebisingan dan emisi). Bus dibuat menarik secara visual (eksterior maupun interior). Disediakan ruang untuk sahabat disabilitas. 

Sistem ticketing menggunakan _ticket smart card_. Pembelian tiket sistem pra bayar off board (sebelum memasuki bus) memungkinkan penumpang naik dan turun dengan cepat. Sistem ticketing memungkinkan penumpang dapat berpindah koridor tanpa tambahan ticket dengan ketentuan penumpang tidak keluar dari halte.

Dishub. Jateng melakukan pendampingan kepada operator bus terkait pemgoperasian bus sesuai SPM dan SOP, tata kelola administrasi pelaporan operasional bus dan prises pencairan biaya sewa kendaraan.

Layanan disesuaikan dengan SPM Angkutan Massal Berbasis Jalan yang meliputi keamanan, keterjangkauan, keselamatan, kenyamanan, keteraturan dan kesetaraan. 

Sedangkan SOP pengelolaan berupa SOP Pengoperasian Bus, SOP Operator layanan bus (SOP Pemeriksaan kelaikan bus, SOP Pemeriksaan kesehatan pengemudi, SOP Keberangkatan bus, SOP Kedatanfan bus), SOP Keadaan Darurat (SOP Penanganan kecelakaan, SOP Penanganan kerusakan bus, SOP Penanganan pelecehan seksual,  SOP Penanganan pencopetan dalam bus, SOP Penanganan penemuan barang ketinggalan), dan SOP Kebersihan halte. 

Kondisi terkini penumpang koridor Stasiun Tawang - Bawen,  sebanyak 73,97% umum, 14,76% pelajar dan 11,27% buruh. Tahun 2018, BOK Rp 14,9 miliar (Rp 7.475 / bus-km).  Pemasukan Rp 5,3 miliar (36%). Load factor rata-rata 115%.

Sementara itu di koridor Purwokerto-Purbalingga, penumpang umum sebesar 76,55%, pelajar 19,88%, buruh 3,55% dan veteran 0,03%. Load factor 72%. BOK selama Agustus-Desember 2018 sebesar Rp 3,9 miliar (Rp 7.480 / bus-km).  Pemasukan Rp 1,2 miliar (32%).

Model sistem yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Jawa Tengah dapat ditiru daerah lain. Bahkan, secara nasional juga kemungkinan bisa digunakan daerah lain dengan beberapa hal penyesuaian.

* Djoko Setijowarno, pengamat transportasi