logo

Politik Uang

Politik Uang

30 Maret 2019 20:58 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi

OTT terhadap salah satu anggota DPR dari Partai Golkar memberikan gambaran riil tentang adanya politik uang sebagai upaya pemenangan di hajatan demokrasi. Realitas ini sekaligus menegaskan bahwa hipotesa bahwa politik uang sulit dibuktikan ternyata tidaklah benar karena dari nominal Rp8 miliar dengan sebaran nominal Rp20.000 dan Rp.50.000 memberikan gambaran konkret tentang adanya serangan fajar sebagai bagian dari politik uang. Oleh karena itu beralasan jika mahalnya ongkos demokrasi berbanding lurus dengan upaya balik modal yang harus dilakukan oleh sejumlah kandidat petarung di hajatan pesta demokrasi, entah itu pilkada serentak atau pileg dan pilpres. Ironisnya, jika tidak menang maka wajar jika ada yang menjadi gila atau setidaknya masuk RS jiwa

Fakta dibalik nominal Rp.8 miliar sekaligus mengerdilkan niatan dari segelintir kandidat wakil rakyat dan atau pejabat publik serta petinggi parpol yang berujar tidak mengambil gajinya ketika nanti menang dalam hajatan pesta demokrasi. Betapa tidak, dari niatan untuk bertarung di hajatan pesta demokrasi saja harus mengeluarkan modal mulai dari restu dari parpol, perebutan nomer di kertas suara, sampai pemilihan dapil jelas semua itu butuh amunisi yang sangat besar. Intinya, tidak ada yang gratis di era industrialisasi demokrasi saat ini. Oleh karena itu, bisa dipastikan bahwa mereka yang wajahnya saat ini terpampang di berbagai alat peraga kampanye dengan tempelan di berbagai bidang ruang, mulai di pepohonan sampai di jalanan bahwa sejatinya mereka semua saat ini sedang mencari pekerjaan berbalut hajatan pesta demokrasi. Wajar saja jika akhirnya mereka ‘mengiba -mengemis’ untuk dicoblos agar menang dan mendapatkan pekerjaan.

Fakta persaingan yang semakin ketat untuk merebut suara demi menang di hajatan pesta demokrasi maka berbagai cara dilakukan, termasuk yang klasik yaitu minta setoran dari pengusaha dengan imbal hasil jika nanti mereka menang dan mendapatkan pekerjaan di parlemen serta berkuasa di level daerah sampai pusat. Hal ini menegaskan bahwa sinergi antara demokrasi dan ekonomi adalah benar adanya karena keduanya sejatinya sangat terkait. Betapa tidak, kehidupan demokrasi sangat membutuhkan dukungan kekuatan ekonomi, sementara di sisi lain jaminan keberlangsungan ekonomi juga membutuhkan stabilitas iklim sospol yang juga bisa terbangun dari sistem demokrasi yang berjalan.

Sinergi antara demokrasi – ekonomi dan ekonomi – demokrasi diatas maka transaksi di semua kepentingan akhirnya terbentuk karena masing-masing pihak membutuhkan pola interaksi yang saling menguntungkan, misalnya dalam bentuk proyek pengerjaan atau pekerjaan lainnya yang mendatangkan keuntungan sosial dan finansial. Berbagai proyek  besar yang pendanannya dari APBN – APBD tentu hanya bisa diraih dengan pendekatan personal dan tentu hal ini menjadi muara terjadinya kongkalikong antara penguasa dan pengusaha. Oleh karenanya setoran dari pengusaha menjadi modal bagi penguasa atau calon penguasa di jenjang birokrasi dari daerah sampai pusat. Besaran modal disetor tentu berbanding lurus dengan target kekuasaan yang dituju sehingga semakin tinggi tentu semakin besar target setoran yang dikejar. Logika ini sejatinya sudah dapat terbaca karena gajinya didapat setelah menang tidaklah sebanding dengan modalnya sehingga ini menjadi celah korupsi dan juga jual beli jabatan. Jika tidak menang maka wajar jika akhirnya ada yang gila dan setidaknya masuk ke RS jiwa karena modalnya melayang. ***

* Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo