logo

Pradi Ingatkan Warga Depok Waspadai Hoax Yang Picu Radikalisme

Pradi Ingatkan Warga Depok Waspadai Hoax Yang Picu Radikalisme

Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna (tengah) menjadi pembicara
19 Maret 2019 22:45 WIB
Penulis : Windrarto

SuaraKarya.id - DEPOK: Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna mengajak segenap elemen masyarakat yakni pemuka agama, organisasi kepemudaan, Pramuka, ibu-ibu PKK bersama-sama memerangi radikalisme. Terlebih menjelang Pemilihan Umum (Pemilu), masyarakat agar jeli dalam menyerap derasnya informasi melalui media sosial.

Dalam konteks radikalisme, ujarnya, semua sepakat tidak ada satu agama pun setuju adanya radikalisme. “Itu kita perangi, tidak boleh tumbuh di Kota Depok,” tegasnya dalam Focus Group Discussion (FGD) Polres Depok yang mengangkat tema “Peran Serta Potensi Masyarakat Dalam Memerangi Hoax dan Radikalisme Agar Tercipta Pemilu 2019 Yang Aman, Damai & Sejuk di Wilayah Kota Depok”, Selasa (19/3/2019).

Pradi menyambut baik kegiatan ini. Pertemuan seperti ini, ujarnya, bila perlu berkelanjutan di komunitas-komunitas sehingga setiap anggota masyarakat memperoleh bekal untuk memilah infornasi benar dan informasi bohong atau hoax, serta hal-hal yang mendorong radikalisme.

 “Dalam rangka pemilihan umum di bulan April mendatang, kita harus menjaga agar pelaksanaannya di Depok aman, nyaman, dan menyejukkan,” katanya..

Hadir di acara ini Kapolresta Depok Kombes Didik Sugiarto, Dandim 0508 Kota Depok Letkol Inf. Eko Syah Putra Siregar dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok Nana Sobharna,

Kapolresta Depok Kombes Didik Sugiarto mengatakan, alasan mengangkat tema tersebut berdasarkan berita-berita hoaks, baik melalui media konvensional atau media sosial, nasional maupun internasional.

Masyarakat, tuturnya, perlu diberi pemahaman jangan sampai ketika berita diterima mempunyai efek opini atau pemahaman yang salah.

“Fenomena yang ada di masyarakat selalu diteruskan melalui group. Makanya sekarang kalau ada berita kurang benar yang disebarkan akan kena konsekuensi dengan Undang-Undang ITE,” tutur Kapolres.

“Indonesia adalah negara yang multisukubangsa, multietnis, dan multiagama. Tugas kita adalah harus memberi pandangan kepada masyarakat agar nilai kebangsaan wajib kita junjung tinggi,” ucapnya.***

Editor : Gungde Ariwangsa SH