logo

Korupsi Bersama-sama Rp 568 Miliar, Bayu Kristanto Divonis 8 Tahun Penjara

Korupsi Bersama-sama Rp 568 Miliar, Bayu Kristanto Divonis 8 Tahun Penjara

terdakwa Bayu divonis 8 tahun penjara
18 Maret 2019 21:35 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara bagi mantan Manajer Merger dan Akuisisi Direktorat Hulu PT Pertamina (Persero), Bayu Kristanto, Senin (18/3/2019). Selain vonis meringkuk di dalam bui, majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta juga mewajibkan terdakwa Bayu membayar denda Rp 1 miliar subsider 4 bulan kurungan.

"Majelis hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata Ketua Majelis Hakim Frangki Tambuwun saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (18/3/2019).

Dalam pertimbangan, hakim hakim menilai, perbuatan Bayu tidak mendukung pemerintah dalam memberantas korupsi. Bayu juga tidak mengakui dan tidak berterus terang dengan tindak kejahatan yang dilakukannya. Sedangkan hal yang meringankan Bayu belum pernah dihukum dan menjadi tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah. Dalam kasus ini, Bayu didakwa bersama-sama mantan Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan dan mantan Direktur Keuangan PT Pertamina Frederick ST Siahaan telah mengabaikan prosedur investasi yang berlaku di PT Pertamina dan ketentuan atau pedoman investasi lainnya dalam Participating Interest (PI) atas lapangan atau Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia tahun 2009.

Bayu dinilai telah menyalahgunakan wewenang dan jabatan dalam akuisisi saham yang dilakukan Pertamina. Bayu dinilai mengabaikan tugasnya untuk memonitor, menganalisa dan mengevaluasi proses akuisisi. Bayu bersama-sama dengan Karen dan Frederick memutuskan melakukan investasi PI di Blok BMG Australia tanpa melakukan pembahasan dan kajian terlebih dulu. Mereka dinilai menyetujui PI tanpa adanya due diligence serta tanpa adanya analisa risiko yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Sale Purchase Agreement (SPA).

Selain itu, menurut hakim, penandatanganan itu tanpa persetujuan dari bagian legal dan Dewan Komisaris PT Pertamina. "Terdakwa membiarkan dan tidak mengingatkan Frederick untuk tidak menandatangami SPA. Padahal, belum ada persetujuan BOD atau BOC," kata hakim.

Meski belum ada landasan hukum, April 2009, Karen kemudian memutuskan Pertamina menjalankan investasi tersebut. Namun, bukan mendapat untung, Pertamina justru merugi dari pelaksanaan investasi itu.

Melalui dana yang sudah dikeluarkan setara Rp 568 miliar itu, perusahaan minyak pelat merah itu berharap blok BMG bisa memproduksi minyak hingga sebanyak 812 barrel per hari. Namun, blok BMG hanya dapat bisa menghasilkan minyak mentah untuk PHE Australia Pte Ltd rata-rata sebesar 252 barel per hari.

ROC Ltd, selaku perusahaan yang menawarkan imvestasi tersebut memutuskan tidak meneruskan memutuskan penghentian produksi minyak mentah. Alasannya, blok ini tidak ekonomis jika diteruskan produksi. Akhirnya, investasi yang sudah dilakukan Pertamina tidak memberikan manfaat ataupun keuntungan dalam menambah cadangan dan produksi minyak nasional.

Atas tindak kejahatan yang menggerogoti keuangan negara itu, Bayu dinyatakan telah melanggar Pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 ayat 1 huruf b jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Baik jaksa maupun terdakwa dan pembela menyatakan fikir-fikir terlebih dahulu sebelum menentukan sikap mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta atau menerima putusan tersebut.

Editor : Gungde Ariwangsa SH