logo

Ramli Muhamad: Marak Pungli, Copot Semua Pejabat Pelaksana Di BKD

Ramli Muhamad: Marak Pungli, Copot Semua Pejabat Pelaksana Di BKD

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI H Ramli Hi Muhamad
17 Maret 2019 10:23 WIB
Penulis : Yon Parjiyono

SuaraKarya.id - JAKARTA: Semangat Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menciptakan pemerintahan yang "good governance" sesuai visi dan misi saat kampanye pilkada DKi 2017, tampaknya sulit diwujudkan.

Pasalnya, banyak Aparat Sipil Negara (ASN) di jajaran Pemprov DKI khususnya di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI, sejumlah oknum pejabat kepala bagian, kepala seksi dan para staf senior tidak berubah mental dan moralnya.

Mereka bekerja sama dengan para broker jabatan, meminta uang pelicin untuk memuluskan urusan administrasi berkaitan dengan.kenaikan golongan, penyesuaian ijazah (PI), kenaikan pangkat, pengurusan kenaikan jabatan guru menjadi kepala sekolah dan lain-lain.

"Saya minta Sekda Provinsi DKI Saefullah dan Gubernur DKI bertindak tegas, mencopot semua pejabat pelaksana dan staf senior yang masih bermental lama secara halus minta-minta uang.pelicin kepada guru yang berurusan dengan BKD. Mereka tidak berani secara kangsung meminta-minta sogokan uang tetapi melalui broker," kata Ramli.

Saat Pemprov DKI dipimpin Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mereka tidak berkutik, tidak berani menjalankan praktik pungutan liar (pungli) itu.

Namun setelah pimpinan Pemprov DKI ganti Gubernur Anies yang gaya kepemimpimanmya lebih humanis, tidak pernah mengancam memecat pejabat, maka Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali ke mental yang sudah karatan, yakni bermain melakukan pungli.

"Saya menerima banyak sekali keluhan dari para guru dan pegawai ASN Dinas Pendidikan yang mengadukan tentang mental buruk para ASN DKi yang sudah menerima Tunjangan Kinerja Daeraj (TKD) tinggi, tetap kurang puas sehingga bermain menyalahgunakan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri," ucap Ramli yang juga Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI ini.

Caleg DPRD DKI dari Partai Golkar Nomor Urut 1 Dapil Jakarta Utara 2 ( Kecamatan Cilincing, Koja dan Kelapa Gading) ini menambahkan, jika tidak ada siock terapi dengan tinfakan tegas dari Gubernut Anies, maka praktik-praktik kotor itu akan terus tumbuh subur.

Politisi senior Partai Golkar ini juga mrndukung penuh pembentukan panitia khusus (pansus) tentang praktik jual beli jabatan yang digelorakan sejumlah anggota DPRD DKI.

"Saya sangat setuju dengan semangat teman-teman DPRD yang hendak membentuk pansus jual beli jabatan. Ini sangat.penting biar semua claer setelah pelantikan 1 125 pejabat di lingkungan Pemprov DKI memang ada isu jual beli jabatan," kata Ramli.

Fraksi Partai Golkar di DPRD DKI juga mendukung pembentukan pansus jual beli jabatan tersebut.

Editor : Yon Parjiyono