logo

Suharso Monoarfa Jadi Plt Ketum PPP Gantikan Romahurmuziy

Suharso Monoarfa Jadi Plt Ketum PPP Gantikan Romahurmuziy

Foto: screenshot Wikipedia.
17 Maret 2019 03:43 WIB
Penulis : Pudja Rukmana

SuaraKarya.id -  

JAKARTA: Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP menggantikan Romahurmuziy (Romi) yang diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketum PPP setelah  ditetapkan sebagai  tersangka oleh  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tersandung kasus korupsi.

Para pengurus harian PPP bersama pimpinan majelis partai mengadakan rapat untuk membahas status pemberhentian Romi dari jabatan ketua umum, setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap jual-beli  jabatran  di  Kementerian  Agama.

Rapat  pengurus  harian kemudian  memutuskan untuk memberhentikan Ir H Romahurmuziy  sebagai  ketua umum berdasarkan Anggaran Dasar/Rumah Tangga karena terkena kasus. "Kedua, kita juga menyepakati pengurus harian bersama pengurus yang hadir untuk mengangkat Bapak Suharso Monoarfa sebagai Plt ketua umum," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PPP  M Amir Uskara di kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Sabtu (16/3/2019).

Amir mengatakan, Suharso nantinya akan dikukuhkan sebagai Plt Ketum PPP dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas). "Insyallah akan dilaksanakan mukernas dalam keputusan rapat terakhir," ujarnya.

Sementara itu, Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan pemberhentian Romi didasari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP. Dia mengatakan, sesuai aturan partai, ketua umum yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK harus diberhentikan.

"Anggaran Rumah Tangga PPP itu secara jelas telah mengatur antara lain dalam hal ketua umum atau pengurus harian lainnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus tindak pidana korupsi atau misalnya kejahatan serius lainnya, termasuk narkoba, terorisme, oleh Kepolisian RI atau Kejagung RI, maka diberhentikan atau diberhentikan sementara. Itu ketentuan yang ada di dalam Anggaran Rumah Tangga PPP pasal 11," kata Arsul.

Romi sebelumnya ditangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Hotel Bumi Surabaya, Jumat (15/3/2019). Penangkapan diduga berkaitan dengan kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama, baik di pusat maupun daerah.

Dari tangan ANY, asisten Romi,  KPK menyita tas yang berisi uang Rp 50 juta dan Rp 70,2 juta, sehingga total yang disita adalah Rp 120,2 juta. Dalam perkara suap ini, KPK menduga Romi  bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama menerima suap untuk memengaruhi hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama.

KPK menetapkan Romahurmuziy sebagai tersangka suap seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama (Kemenag). Diduga Romahurmuziy menerima duit total Rp 300 juta untuk membantu meloloskan seleksi.

Menurut KPK,  Romamahurmuziy diduga menerima duit Rp 250 juta dari Haris untuk posisi Kakanwil Kemenag Jatim pada 6 Februari 2019. Sedangkan Muafaq diduga menyetor duit Rp 50 juta untuk posisi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik. KPK juga menegaskan ada pihak lain di Kemenag yang terlibat dugaan suap jual beli jabatan. Tapi hal ini masih ditelusuri

Romi dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jabatan di Kementerian Agama. 

Surat  Pengunduran  Diri

Ketika rapat pengurus harian berlangsung, Romi  rupanya telah  mengirimkan surat pengunduran diri sebelum pencopotan dirinya  sebagai Ketum PPP diputuskan.

Ketua Majelis Pertimbangan PPP Suharso Monoarfa yang sudah ditunjuk sebagai Plt Ketum mengatakan, surat pengunduran diri Romi terlambat diterima karena masalah teknis. Surat pengunduran diri Romi baru diterima setelah hasil rapat harian PPP.

"Suratnya tadi jam 15.00 WIB. Cuma tadi ada kesulitan teknis baru diterima sekarang, sementara rapat kami sudah lewat. Tetapi kami bisa terima itu. Tapi esensinya adalah sebagai kader dia (Romi) paham dimana salahnya," kata Suharso di kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Sabtu (16/3/2019).

Dalam surat pengunduran diri yang ditulis tangan ini, Romi menyatakan berhenti sebagai ketum PPP masa bakti 2016-2021 terhitung 16 Maret 2019. Dia juga meminta maaf kepada kader dan fungsionaris partai atas kasus yang menimpanya di KPK.

"Menyatakan berhenti secara permanen sebagai Ketua Umum DPP PPP masa bakti 2016-2021 terhitung mulai tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 WIB. Menyerahkan sepenuhnya proses organisasi selanjutnya kepada mekanisme AD/ART PPP," kata Rommy dalam surat pengunduran diri yang dikirim ke PPP. Surat pengunduran ini juga ditandatangani Rommy tanggal 16 Maret 2019.

Penetapan  nama Suharso Monoarfa sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP menggantikan ?
iposisi Romahurmuziy alias RomI  diambil  berdasarlkan usulan Ketua Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan Maimun Zubair alias Mbah Moen.

"Saya setuju kalau Pak Suharso jadi Plt," kata ulama yang dikenal dengan sapaan Mbah Moen itu di Kantor DPP PPP, Jakarta, Sabtu (16/3/2019), seperti dilaporkan tempo.co.

Mbah Moen mengatakan, semula para Wakil Ketua Umum PPP yang dicalonkan untuk menggantikan Romi, sapaan untuk Romahurmuziy. Namun, karena mereka tak sanggup dan ada beberapa yang tidak menghadiri rapat, akhirnya diusulkan nama anggota PPP, Suharso Monoarfa.

Alasan Mbah Moen merekomendasikan nama Suharso karena memiliki jabatan tinggi sebagai penasihat Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Tepatnya, Suharso kini menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Mbah Moen berharap Suharso bisa membuat pemilu tetap berjalan tenang.

Para pengurus harian PPP bersama pimpinan majelis partai mengadakan rapat untuk membahas status pemberhentian Romy dari jabatan ketua umum, setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap jual-beli jabatran.

Romi dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jabatan di Kementerian Agama. Saat ini, rapat masih berlanjut dan belum ada keputusan final yang akan menggantikan Romy. ***

Sumber: Detiknews,  Tempo.co

 

Editor : Pudja Rukmana