logo

KPK: Tak Ada Jebak-Menjebak, Jokowi: Nggak Ngerti, Mahfud: Ini Murni Hukum

KPK: Tak Ada Jebak-Menjebak, Jokowi: Nggak Ngerti,  Mahfud: Ini Murni Hukum

Foto kolase: Istimewa.
16 Maret 2019 22:18 WIB
Penulis : Pudja Rukmana

SuaraKarya.id -  

JAKARTA: Komisi  Pemberantasan Korupsi  (KPK) menegaskan tak ada jebak-menjebak dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Romi) di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (15/3/2019). 

Anggota DPR yang kini berstatus tersangka itu diduga terlibat kasus jual-beli jabatan di Kementerian Agama.  Penangkapan Romahurmuziy didasari penyelidikan atas informasi masyarakat.

"Soal dijebak, menurut saya, tidak ada sama sekali, karena (bila dijebak, red), itu ada orang KPK pura-pura menjebak beliau, itu tidak ada," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam jumpa pers di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (16/3/2019).

Menurut Laode, tim KPK dalam melakukan OTT bertindak sangat hati-hati. "Tapi memang beliau pergi tempat lain, itu juga salah satu bukti KPK tidak menjebak yang bersangkutan, yang akhirnya bisa diikuti," ungkapnya.

Sebagaimana dikabarrkan, setelah ditangkap di sekitar Hotel Bumi Surabaya, Romi diperiksa KPK di Polda Jatim. Kemudian ia  langsung dibawa ke Jakarta untuk kembali diperiksa di Gedung KPK, Jumat (15/3/2019) malam.

Akhirnya, Romi terlihat keluar dari Gedung KPK, Sabtu (16/3/2019) sekitar pukul 11.00 WIB untuk kemudian ditahan di Rutan Cabang KPK di belakang gedung KPK (K4). Saat itulah Romi membagikan suratnya kepada wartawan.

Salah satu penggalan suratnya berbunyi, "Saya merasa dijebak dengan sebuah tindakan yang tidak pernah saya duga, saya pikirkan, atau saya rencanakan. Bahkan firasatpun tidak. Itulah kenapa saya menerima sebuah permohonan silaturahmi di sebuah lobi hotel yang sangat terbuka dan semua tamu bisa melihatnya. Ternyata niat baik ini justru menjadi petaka.

Dengan adanya informasi pembuntutan saya selama beberapa pekan bahkan bulan, sebagaimana disampaikan penyelidik, maka inilah risiko menjadi juru bicara terdepan sebuah koalisi yang menginginkan Indonesia tetap dipimpin oleh paham nasionalisme-religius yang moderat."

Terkait pernyataan tersebut, calon presiden incumben Joko Widodo  (Jokowi) enggan  menanggapinya. Jokowi  mengatakan tak tahu-menahu terkait hal  itu. "Oh nggak, saya nggak ngerti itu," ujarnya kepada  wartawan  di Hotel Cambridge, Kota Medan, Sumatera Utara, Sabtu (16/3/2019).

Jokowi sendiri mengaku sedih dan prihatin atas  kasus  yang menimpa Romi. Bagaimanapun Romi adalah kawan yang sudah lama berjuang dalam Koalisi Indonesia Kerja Jokowi-Amin  Ma'ruf.

"Apapun, Pak Romi adalah kawan kita. Sudah lama, dan juga ikut dalam Koalisi Indonesia Kerja juga sudah lama. Kita sangat sedih dan prihatin," ucap Jokowi pula.

Meski demilkian, Jokowi menegaskan dirinya menghormati keputusan KPK dalam kasus tersebut. Romi harus menjalani proses hukum yang ada. "Kita menghormati keputusan yang telah ditetapkan oleh KPK dan kita menghormati seluruh proses hukum yang ada," katanya pula.

Jangan Kaitkan Pilpres

Sementara itu dari Semarang, mantan Ketua Mahkamah  Konstitusi (MK) Mahfud MD menyebut KPK sudah bekerja optimal menindak kasus korupsi. Mahfud  pun berharap tak ada yang mengaitkan OTT  Ketum PPP Romahurmuziy dengan urusan politik. 

Mahfud juga mengingatkan semua pihak untuk tidak berspekulasi kasus Romi sebagai tindakan politik.

"Ini murni hukum, kalau mau politik, siapa coba? Tidak mungkin ini operasinya Pak Prabowo (Prabowo Subianto, capres nomor urut 02)  karena Pak Prabowo tidak bisa. Tidak mungkin permainannya Pak Jokowi, murni ini soal hukum, jangan kaitkan pilpres," ujar Mahfud kepada wartawan di Universitas Semarang, Sabtu (16/3/2019) "Hukum harus ditegakkan, ada pilpres atau tidak ada pilpres, ini murni hukum. KPK tugasnya dengan tepat."

Romahurmuziy ditetapkan sebagai tersangka suap seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kemenag. Diduga Romahurmuziy menerima duit total Rp 300 juta untuk membantu meloloskan seleksi.

Selain Romahurmuziy, dua orang lainnya yang menjadi tersangka adalah Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin. Kedua orang inilah yang diduga sebagai pemberi suap kepada Romahurmuziy. 

Pemberian uang kepada Romahurmuziy, menurut KPK, pertama kali terjadi saat Haris datang ke kediaman Rommy pada 6 Februari 2019.

Adapun untuk penerimaan kedua, Rommy diduga menerima uang dari Muafaq dengan total Rp 50 juta diserahkan pada Jumat (15/3/2019). Uang ini disita dari asisten Romahurmuziy, Amin Nuryadin (ANY) . ***

Sumber: Detik, Tribun, Antara

Editor : Pudja Rukmana