logo

OTT Lagi

OTT Lagi

16 Maret 2019 17:46 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Dr Edy Purwo Saputro SE, MSi

Korupsi nampaknya tidak akan pernah berhenti di republik ini selama tidak ada upaya yang efektif untuk menciptakan efek jera. Betapa tidak, selama 2018 kemarin telah ada beberapa pejabat publik dan wakil rakyat yang terciduk OTT KPK. Bahkan, pada tahun 2018 ditetapkan sebagai Tahun OTT.

Belum lama menjelang pilpres, kali ini telah ada OTT terhadap salah satu petinggi parpol dengan dugaan pengisian jabatan di Kemenag. OTT ini menjadi warning terkait banyak aspek, terutama dikaitkan dengan adanya tahun politik. Oleh karena itu, banyak argumen yang berkembang pasca OTT salah satu ketua parpol kali ini. Meski demikian tentunya KPK tidak akan tebang pilih dalam upayanya mendukung pemberantasan korupsi di republik ini. SN dengan sandiwara bakpao-nya tetap bisa divonis meski sebelumnya muncul cibiran karena SN ibarat belut berbalut oli dalam kasus mega skandal korupsi E-ktp.

Yang justru menjadi pertanyaan adalah sampai kapan republik ini terbelenggu beragam kasus korupsi yang seolah tiada henti. Bahkan sepak terjang koruptor semakin canggih termasuk juga berbagai kata sandi mulai dari apel malang sampai nomor sepatu. Terkait ini maka berlasan jika KPK telah membongkar setidaknya ada 20 kata sandi yang terus dikembangkan oleh para koruptor. Fakta ini memberikan gambaran betapa koruptor juga terus berevolusi dan berinovasi untuk berupaya mengakali, mengkadali dan mengebiri teknologi sadapan agar tidak terendus oleh KPK dan aparat berwajib. Terlepas dari hal ini, pastinya tidak ada celah bagi koruptor dan karenanya ke depan pemerintahan pasca pilpres harus lebih tegas kepada koruptor, bukan sebaliknya justru para koruptor bisa bermanja-manja dan terus terlena mengeruk uang negara demi kepentingan sesaat.

Jika dicermati sejatinya kasus korupsi yang melibatkan petinggi parpol bukan hanya kali ini terjadi, tetapi sudah berulang kali. Ironisnya, sekali lagi, tidak ada efek jera yang bisa  mengerdirlkan nafsu untuk korupsi. Hebatnya lagi, para koruptor yang divonis justru masih bisa bermanja-manja di penjara. Paling tidak, hasil sidak di sejumlah lapas telah menguatkan argumen tersebut. Betapa fasilitas mewah para koruptor bisa dibeli untuk menikmati puluhan tahun vonis di penjara. Bukan hanya fasilitas mewah, mereka juga mendapatkan berbagai remisi yang akhirnya dari puluhan tahun hanya menjadi hitungan tahun yang sangat sedikit dan tidak sebanding dengan besaran nominal korupsi yang berhasil di raup dari sepak terjangnya menjadi pejabat publik di republik ini. Artinya, lepas dari penjara sangat dimungkinkan para koruptor masih tetap saja kaya raya.

Yang justru menjadi pertanyaan bodohkah kita melihat itu semua atau jangan-jangan kita pura-pura dibodohi dan mau terus dibodohi oleh para koruptor. Bagaimanapun juga pongahnya kita mensikapi perilaku para koruptor akhirnya menjadikan mereka terus bisa bermanja-manja dengan hukum dan peradilan di republik ini. Seolah hukum dan semua model peradilan yang ada bisa dibeli dari hasil korupsi. Oleh karena itu, apa yang terjadi dengan OTT kali ini harus menjadi warning demi menguatkan semangat memberantas kejahatan korupsi yang selama ini diyakini sebagai salah satu kejahatan kerah putih yang paling fenomenal sehingga menjadikan republik ini disebut sebagai negara terkorup. Hal ini menjadi penting terutama dikaitkan semangat menciptakan pemerintahan yang bersih pasca pilpres, siapapun pemenangnya.

Tentu sangat ironis jika yang terjadi sejumlah OTT melibatkan sejumlah partai berbasis agama, misalnya kasus impor daging sapi dan pengisian jabatan kementerian yang juga berbasis agama. Oleh karena itu, kasus SN dalam perkara E-ktp dengan vonis 15 tahun penjara dan juga kasus OTT kali ini sangatlah diharapkan dapat menimbulkan semangat untuk membangun efek jera yang disepakati bersama sehingga korupsi benar-benar bisa hilang di republik ini. Mematikan karir politik para koruptor menjadi wajib hukumnya dan jangan berdalih HAM bukankah korupsi juga kejahatan berbasis HAM? ***

* Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo