logo

DKI Yakin Pertahankan Opini WTP

 DKI Yakin Pertahankan Opini WTP

Gubernur DKI Anies Baswedan
16 Maret 2019 06:01 WIB
Penulis : Yon Parjiyono

SuaraKarya.id - JAKARTA: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Tahun Anggaran 2018 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi DKI , di kantornya Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, Jumat (15/3/2019).

Penyerahan laporan keuangan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56 Ayat (3), yang menyebutkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan Gubernur kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Gubernur Anies mengungkapkan rasa optimismenya bahwa Pemprov DKI dapat kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Tahun 2018, seperti yang telah diraih sebelumnya pada LKPD 2017 lalu.

“ Ya alhamdulillah penyerahan LKPD ini kita telah tunaikan tepat waktu, sesuai dengan jadwal yang telah disepakati antara Pemprov DKI dan BPK Perwakilan Provinsi DKI . Ikhtiar untuk mempertahankan itu (Opini WTP) lebih kuat dibandingkan tahun lalu opini WTP. InsyaAllah kita akan mendapatkan WTP lagi,” tutur Anies.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, LKPD Tahun 2018 telah direviu oleh Inspektorat Provinsi DKI.

Reviu tersebut meliputi penilaian terbatas terhadap keterandalan sistem pengendalian internal dan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan. Sesuai saran hasil reviu terhadap ketidaksesuaian atas standar akuntansi pemerintahan telah dilakukan jurnal koreksi/ penyesuaian.

Selain itu, menurut amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI JTahun Anggaran 2018 yang disampaikan ini terdiri terdiri dari tujuh Laporan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca Daerah, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Gubernur  juga memaparkan, Laporan Keuangan tersebut merupakan konsolidasi dari 724 Laporan Keuangan SKPD selaku Entitas Akuntansi yang terlebih dahulu dikompilasi menjadi 43 Laporan Keuangan Entitas Akuntansi Penggabungan.

Mantan Menteri Mendikbud juga menyadari perlunya keberlanjutan untuk mengerjakan LKPD ke depannya, sehingga Pemprov DKI turut memerlukan bantuan dari BPK untuk senantiasa memberikan rekomendasi.

“Maka dari itu kami berharap BPK memberikan bimbingan saran koreksi karena pada akhirnya pengelolaan keuangan bukan hanya secara administratif yang baik tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada warga Jakarta,” tuturnya seperti diberitakan PPID DKI Jakarta.

Seperti dike total APBD Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp 83,26 triliun, naik Rp11,43 triliun atau 15,93 persen dibandingkan total APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 71,82 triliun. Realisasi penerimaan daerah sebesar Rp 78,67 triliun atau 94,49 persen dan realisasi pengeluaran daerah sebesar Rp68,95 triliun atau 82,82 persen.

Sedangkan, total aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 497,43 triliun, naik sebesar Rp 32,83 triliun atau 7,07 persen dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2017 sebesar Rp 464,60 triliun.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk meraih Opini WTP, antara lain: Pertama, pembenahan di sisi perencanaan dan penganggaran dengan menerapkan e-Planning dan e-Budgeting, agar APBD bisa dilaksanakan secara efesien, efektif dan akuntabel.

Kedua, pembenahan sistem administrasi pendapatan daerah, melalui program non cash revenue system yang terkoneksi secara online dengan perbankan, untuk mewujudkan kemudahan pelayanan dan menjamin keakuratan penerimaan pajak dan retribusi daerah, serta mencegah terjadinya penyelewengan.

Editor : Yon Parjiyono