logo

Hartono Tanuwidjaja SH MSi MH Minta Tuntutan Didasarkan Fakta-fakta Persidangan

Hartono Tanuwidjaja SH MSi MH Minta Tuntutan Didasarkan Fakta-fakta Persidangan

Hartono Tanuwidjaja SH MSi MH
15 Maret 2019 22:02 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Penasihat hukum terdakwa Ruben PS Maray SSos MSi, Hartono Tanuwidjaja SH MSi MH meminta JPU yang menangani kasus kliennya betul-betul menjadikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai dasar tuntutannya. Tidak lagi berdasarkan BAP yang diduga dibuat dalam situasi terdakwa tertekan.

“Kami menilai tidak ada niat terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan dalam kasus pemalsuan identitas yang disangkakan jaksa terhadapnya. Semua itu harus dipertimbangkan dan dijadikan dasar untuk membuat tuntutan,” ujar Hartono di Jakarta, Jum'at (15/3/2019).

Dalam persidangan sebelumnya terdakwa Ruben memberi penjelasan mengapa dirinya memiliki KTP ganda:  Jakarta dan Papua.  Terdakwa juga  menjelaskan apa maksud dan tujuannya. "Sebelumnya saya ber-KTP Papua, Pak Hakim. Kemudian memiliki KTP DKI  Jakarta sejak tanggal 25 Februari 2016 dengan alamat Rusunawa Kemayoran,  Jalan Dakota Jakarta Pusat.  KTP DKI Jakarta  ini bisa saya dapat melalui  bantuan   sahabat saya dan  dalam waktu relatip singkat sudah jadi,” kata Ruben dalam sidang majelis hakim PN Jakarta Pusat pimpinan Indah Desty Pertiwi SH MH dalam sidang beragendakan pemeriksaan terdakwa itu.

"Sejak kapan saudara terdakwa memiliki KTP ganda dari  Jakarta dan Papua. Apa tujuan  membuat KTP DKI, sementara saudara memiliki KTP Papua,” tanya Indah Desty Pertiwi kepada terdakwa Ruben.

"Setelah saya menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres), tinggal di Jakarta,  tepatnya di Rusunawa Kemayoran Jakarta Pusat dan saat bertemu degan seseorang bernama Haryanto, seorang trader minyak saya dijadnjikan akan diberi bantuan uang  untuk pembangunan daerah Papua dengan syarat membuat proposal dan  membuka rekening bank di Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota,” ungkap Ruben.

Lantas selanjutnya, tanya hakim. "Saya ke Bank  Mandiri Cabang Jakarta Kota untuk membuat rekening di bank tersebut, tapi niat saya  ditolak karena harus menggunakan KTP DKI Jakarta, sementara KTP yang saya punya KTP Papua,” ungkapnya. Oleh karena itu, terdakwa  membuat KTP DKI Jakarta melalui sahabatnya, dan berhasil. Pada April 2016 Ruben bisa membuka rekening di bank tersebut untuk menampung dana  pembangunan daerah Papua.

Apakah pembuatan KTP DKI Jakarta ini untuk kepentingan pribadi saudara, tanya majelis hakim lagi. "Tidak, Bu Hakim. Tapi untuk kepentingan orang banyak. Yaitu untuk  pembangunan Papua setelah  masuk  kerekening tersebut dan akan benar-benar digunakan untuk membangun Papua seperti yang telah lama saya rencanakan,” jawab Ruben.

"Jadi tujuan membuat KTP ganda tersebut untuk kepentingan orang banyak? Bukan kepentingan pribadi,” tanya hakim lagi. "Ya, Bu Hakim,” ujar Ruben.

Jaksa mendakwa Ruben telah melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 94 UU RI No: 24 tahun 2013 sebagaimana diubah UU No: 23 tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan.

Terdakwa Ruben yang juga didampingi Tim Advokat yang terdiri dari Hartono Tanuwidjaja SH MSi MH, Syamsudin Abas SH, Samuel Septiono Ginting SH MH dan Harun JC Sitohang SH MH disebutkan berlatarbelakang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Dogai Papua Barat dengan jabatan terakhir Kepala Badan  Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Dogai Propinsi Papua Barat.

Saat di Jakarta bertemu seorang treder minyak bernama Haryanto,  Ruben dianjurkan membuat proposal dan membuka rekening untuk pembangunan Papua. Ruben yang merasa kalau pembangunan di Papua memang terjadi ketimpangan sosial, maka Ruben berupaya mencari dana dengan cara  tersebut, yaitu   membuat KTP DKI Jakarta untuk membuka rekening di Bank Mandiri Jakarta Kota. Sayang, maksud baiknya itu berakhir di bangku pesakitan PN Jakarta Pusat.

 

Editor : Azhari Nasution