logo

Promosi Jaksa Bayu Adhinugroho Arinto Bukan Berdasarkan Nepotisme

Promosi Jaksa Bayu Adhinugroho Arinto Bukan Berdasarkan Nepotisme

Kapuspenkum Kejagung Dr Mukri SH MH
15 Maret 2019 21:59 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Tudingan miring yang dialamatkan ke Jaksa Agung HM Prasetyo terkait promosi Bayu Adhinugroho Arinto SH, putra Jaksa Agung, dari Asisten Intelijen (Asintel) Kejaksaan Tinggi (Kejati)  Bali menjadi Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Barat, dibantah tegas oleh Kapuspenkum Kejaksaan Agung Dr Mukri SH MH. Dia menilai promosi itu bukan karena nepotisme atau lainnya,  tetapi sudah melalui  mekanisme dan pertimbangan yang seksama  sesuai SOP yang dilaksanakan di Kejaksaan Agung.

Mekanisme dan sistem mutasi maupun promosi bagi para jaksa di lingkungan Kejaksaan Agung  selalu diputuskan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) secara kolektif, kolegial dan terbuka dengan mempertimbangkan unsur prestasi, dedikasi, loyalitas, dan integritas (PDLI) sebagai dasar penilaian dan prasyarat pertama dan utama yang harus dipenuhi secara keseluruhan. Hal itu dilakukan bersamaan/serentak dan simultan oleh setiap jaksa yang sedang dipertimbangkan untuk dirotasi mendapat mutasi maupun promosi oleh Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Diklat Kejaksaan Agung. Tujuannya untuk membangun, merawat dan menjaga SOP yang diberlakukan di institusi penegak hukum itu. 

“Tidaklah benar kalau dikatakan hanya di era sekarang bisa terjadi promosi sebagaimana didapat Bayu. Sepanjang sejarah Kejaksaan Agung memang  tidak ada ketentuan dan keharusan untuk melibatkan atau mengikutsertakan pihak lain di luar struktur dalam urusan  mutasi ataupun promosi jaksa,” kata Mukri. Semua keputusan dan kebijakan tentang hal promosi tersebut merupakan hasil  dari pembahasan bersama meliputi semua aspek, berdasarkan data base kepegawaian yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Tidak benar kalau ada sementara pihak yang masih menyatakan bahwa mekanisme rotasi saat ini dianggap tidak terbuka dan tidak transparan.  Karir seorang jaksa, termasuk  atas nama Bayu Adhinugroho Arianto SH tidak boleh terhambat hanya karena yang bersangkutan anak Jaksa Agung,” ujar Kapuspenkum.

Mekanisme dan sistem mutasi maupun promosi secara objektif tetap berlaku sama terhadap setiap jaksa. Bayu Adhinugroho Arianto SH punya kinerja yang hebat dan membanggakan, sewaktu Kajari Gianyar. Dia berhasil memenangkan gugatan perdata atas kekayaan negara dan mengembalikan lahan negara sebagaimana mestinya yang sekian lama tak terselesaikan.

Selama menjabat Asintel Kejati Bali juga yang bersangkutan berhasil pimpin penangkapan koruptor terbesar yang sekian tahun tak bisa ditangkap. “Tidak hanya Asintel Kejati Bali saja yang mendapat promosi tapi juga yang lain sesuai Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-072/A/JA/03/2019 tanggal 6 Maret 2019. Aspidsus Kejati Bali, Anton Delianto SH MH dipromosikan juga ke kelas/tipe yang sama dengan Kajari Jakarta Barat yakni menjadi Kajari Surabaya. Kedua jaksa tersebut dinilai telah berprestasi dan berkontribusi dalam menjadikan Kejati Bali memperoleh penghargaan sebagai salah satu satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian PANRB pada tanggal 10 Desember 2018 lalu.

Selain personil Kejati Bali, beberapa Kajari yang mendapatkan predikat WBK/WBBM dari Kementerian PANRB juga dipromosikan seperti Kajari Deli Serdang, Asep Margono SH MH yang sekaligus juga meraih penghargaan Sidhakarya Rangking I (Pertama) Kejari Tipe A Berprestasi se-Indonesia dipromosikan sebagai Aspidum Kejati Jawa Timur, Kajari Belitung, Sekti Anggraini SH MH dipromosikan sebagai Aspidsus Kejati Banten.

Tidak itu saja, Kasubdit Pemantauan pada Direktorat III Jamintel Kejagung, Anang Supriatna SH MH juga dipromosikan sebagai Kajari Jakarta Selatan karena prestasinya dalam program Tangkap Buron (Tabur 31.1) dimana pada tahun 2018 berhasil menangkap buronan/pelaku kejahatan sebanyak 207 orang dan di tahun 2019 sampai tanggal 4 Maret 2019 sebanyak 28 orang. “Jadi, dasar semua itu keputusan rapat pimpinan secara kolektif, kolegial dan terbuka dengan mempertimbangkan unsur prestasi, dedikasi, loyalitas, dan integritas (PDLI). Oleh karena itu semua dasar penilaian dan prasyarat pertama dan utama yang harus dipenuhi secara keseluruhan, bersamaan, serentak dan simultan oleh setiap jaksa yang dipertimbangkan untuk dirotasi dan mendapat mutasi atau promosi,” kata Kapuspenkum.

Editor : Dwi Putro Agus Asianto