logo

Majelis Hakim Korting Besar-besaran Tuntutan, JPU Ayanih Ajukan Banding

Majelis Hakim Korting Besar-besaran Tuntutan, JPU Ayanih Ajukan Banding

terdakwa Hartanto Jusman
15 Maret 2019 21:55 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ayanih SH menyatakan keberatan hingga mengajukan banding atas vonis majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tangerang pimpinan Dr I Ketut Sudira SH MH terhadap terdakwa Hartanto Jusman, mantan Dirut PT Bumi Sejahtera Ariya (BSA) yang dikorting besar-besaran dari tuntutan. Pasalnya, vonis majelis hakim hanya satu (1) tahun penjara saja sementara tuntutan JPU sebelumnya  tiga tahun tahun penjara.

“Kami selaku saksi pelapor dan korban sependapat dengan JPU Ayanih mengajukan banding atas putusan majelis hakim tersebut. Kami pun menilai vonis satu tahun itu belum memenuhi rasa keadilan,” ujar saksi korban Suherman Mihardja di Jakarta, Jum'at (15/3/2019).

Terdakwa Hartanto Jusman sebagaimana diketahui dinyatakan terbukti bersalah menggelapkan uang milik perusahaan sebesar Rp 7 miliar. “Terdakwa Hartanto Jusman selaku Dirut PT BSA terbukti bersalah telah melanggar pasal 374 dan 372 KUHP. Atas perbuatannya itu kami majelis hakim menjatuhkan hukuman satu tahun penjara,”  demikian majelis akim pimpinan Dr I Ketut Sudira SH MH saat bacakan amar putusannya di PNTangerang, Selasa (12/3/2019).

JPU Ayanih SH spontan menyatakan banding. Tidak itu saja, Kepala Seksi (Kasi) Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang, Aka Kurniawan  SH  MH juga menyatakan sependapat dengan JPU-nya.

Aka menilai,  terkait kasus itu bukan hanya persoalan pengalihan dana perusahaan ke rekening pribadi terdakwa sebesar Rp 7 miliar tapi juga dampak negatifnya terhadap perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan. “Spesifiknya ada dampak dari perbuatannya terdakwa yang menyebabkan operasional rumah sakit terganggu, karena dana yang ada menjadi tidak dapat digunakan untuk operasional perusahaan seperti membeli obat membayar gaji karyawan dan honor dokter,” tutur Aka.

Dia mengakui seringkali pandangan masing-masing penegak hukum seringkali berbeda-beda. Meski begitu, dia menilai tuntutan JPU terhadap terdakwa selama 3 tahun penjara sudah memenuhi rasa keadilan. Dari dana perusahaan yang dialihkan tersebut juga ada bunga bank yang masuk ke rekening pribadi terdakwa dan dinikmatinya sendiri. “Selain itu, unsur untuk menguasai dengan meninggalkan Indonesia selama kurang lebih 7 bulan, dan meninggalkan istrinya yang sedang sakit dalam keadaan koma hingga istrinya meninggal,  saat itu terdakwa tidak dapat dihubungi oleh saksi pelapor  Suherman Mihardja SH MH yang juga direktur dan pemegang saham di PT BSA, sudah merupakan hal memberatkan. Apalagi ditambah lagi upaya menghubungi dari adik istri terdakwa almarhumah Mareti Miharja yang juga komisaris dan pemegang saham tak dihiraukan terdakwa.

Aka mengatakan, alasan terdakwa kabur ke luar negeri karena diancam akan dibunuh sama sekali tidak dapat dibuktikan. “Pertimbangan kami dalam menjatuhkan tuntutan sepenuhnya berdasarkan fakta persidangan, di antaranya keterangan beberapa saksi dan keterangan ahli hukum pidana yang tegas menyatakan perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana penggelapan,” tutur Aka.

Saksi pelapor Suherman Mihardja mengungkapkan, selama terdakwa melarikan diri ke luar negeri  tidak pernah menghubungi dirinya maupun pegawai perusahaan. “Selama pelariannya terdakwa tidak dapat dihubungi, bahkan saya pernah dua kali mensomasinya  melalui pesan Whatsapp. Jadi, aneh  keterangan terdakwa yang menyebutkan dirinya diancam mau dibunuh. Siapa yang mau membunuhnya, kenapa harus membunuh?,” tanya Suherman heran.   

Menurut Suherman, seharusnya terdakwa intropeksi diri bagaimana bisa orang yang berusaha di bidang kesehatan dan pendidikan , tapi saat istrinya sakit sudah 2 hari tidak juga dibawa ke rumah sakit hingga mengakibatkan koma. “Karena kekurangan oksigen istri terdakwa yang juga kakak kandung saya jadi stroke atau pecah pembuluh darahnya. Ini yang membuat saya semakin tak habis pikir. Terdakwa beralasan tidak membawanya ke rumah sakit karena karma yang harus diterima istrinya, dan terdakwa kabur ke luar negeri untuk menenangkan diri,” ungkapnya.

Suherman menyebutkan  tindakan terdakwa tersebut  melupakan istri yang sedang koma di ICU, meninggalkan anak serta perusahaannya, bahkan hingga istrinya meninggal dunia pun dia tidak hadir, jelas keterlaluan. Menurut pengusaha yang juga profesi sebagai advokat ini dirinya terpaksa harus mengeluarkan uang pribadi untuk membayar jasa para medis (dokter), uang obat serta gaji karyawan. “Kalau tidak dilakukan penanggulangan cepat pasti akan timbul kekacauan bahkan perusahaan  bangkrut,” tuturnya. Namun semua itu tidak dianggap terdakwa. Hartanto Jusman asyik dengan dirinya sendiri tanpa memperdulikan istrinya.

 

Editor : Dwi Putro Agus Asianto