logo

Bareskrim Polri Segel Gedung ABC Ancol

Bareskrim Polri Segel Gedung ABC Ancol

Anggota Kepolisian Bareskrim Polri saat melakukan penyegelan Gedung ABC Ancol.
15 Maret 2019 20:43 WIB
Penulis : Dharma

SuaraKarya.id - JAKARTA: Perseteruan antara PT. MEIS dengan PT. WAIP terkait kasus gedung Ancol Beach City (ABC) Ancol memasuki babak baru, pasca terjadinya gugatan sejak empat tahun silam. Buntutnya, pada Kamis, (14/3/2019) Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri (Bareskrim) berinisiatif mengamankan obyek perkara dengan menyegel dan memasang police line di lantai 3, 4, dan 5 gedung milik BUMD  PT. Pembangunan Jaya Ancol (PJA)  yang dikelola WAIP

Penyegelan dan pemasangan police line yang cukup menggemparkan pengunjung sekitar lokasi saat itu diakui anggota  bareskrim Polri karena kedua belah pihak masih bersengketa perkara di pengadilan negeri Jakarta Utara. Selain itu,  penyidik hanya melaksanakan standar operasi prosedur lapangan yang menjadi kewenangan POLRI atas setiap obyek perkara.

“Ya normatif  saja agar tidak ada pihak pihak, baik pihak bersengketa maupun pihak lain yang bermaksud memanfaatkan obyek perkara secara sepihak sampai perkara diputus resmi oleh pengadilan,’’ tegas seorang berseragam dinas polri dilokasi pemasangan police line.

Buntut penyegelan Gedung ABC Ancol oleh pihak penyidik bareskrim Polri tentu tidak lepas dari laporan gugatan pidana MEIS terhadap WAIP kepihak bareskrim Polri melalui kuasa hukumnya Boyamin Saiman, SH pada tanggal 13 November 2018 lalu, menyusul diketemukannya novum atau bukti baru dan naiknya penyidikan kasus menjadi penyelidikan oleh pihak bareskrim Polri. Dengan demikian tidak lama lagi FT akan berstatus tersangka?

Menurut Boyamin Saiman, selaku kuasa hukum, pihaknya memiliki bukti bukti yang mengarah pada dugaan kuat kalau tergugat (FT) telah dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam ketentuan  pasal 266 KUHP.

“Dimana FT telah memalsukan akta outentik dan memberikan pernyataan atau kesaksian bohong sehingga merugikan klien kami. Akibat perbuatan melawan hukum tersebut FT diduga kuat telah melanggar pasal 266 KUHP dan diancam dengan hukuman sekurangnya 7 tahun penjara,’’ terang Boyamin, di Jakarta, Kamis, (14/3/2019)

Selain terancam gugatan hukum pidana, saat ini FT juga terancam gugatan hukum (perdata)  di PN. Jakarta utara yang sudah memasuki masa persidangan ke tujuh, dimana FT maupun kuasa hukumnya telah dua kali mangkir dipersidangan. Tidak tanggung tanggung  MEIS telah mengajukan gugatan ganti kerugian material dan imaterial kepada Fredie Tan senilai Rp2,7 triliun.

Hingga berita ini diturunkan, redaksi sudah lama berusaha mendapatkan konfirmasi langsung terkait kasus ini dari FT. Namun yang bersangkutan seperti menghindar dan lenyap bak ditelan bumi. Satu satunya konfirmasi singkat hanya dapat dari salah seorang kuasa hukumnya. “Karena prinsipal kami masih berada di luar negeri,” tukas David.

Ada Kong Kalikong Oknum Direksi PJA dengan WAIP

Dalam catatan redaksi, kasus ini bukanlah kasus pertama yang menjadikan FT tersangka. Baik di Kejaksaan, Ombudsmen maupun kepolisian, FT banyak terlibat kasus serupa, namun karena kecerdikanya selalu dapat lolos dari jeratan hukum.

 Selain berseteru dengan MEIS terkait  sengketa gedung ABC Ancol, FT juga menjadi tersangka disejumlah kasus, diantaranya kasus Lindeteves PD Pasar Jaya senilai Rp850 Miliar yang ditangani pihak Ombudsman.

FT juga pernah menjadi tersangka pada kasus Jakpro terkait penjualan aset pembrof DKI yang ditangani pihak Jampidsus Kejaksaan Agung dengan kerugian negara Rp56 miliar.

Catatan kelam FT disekitar BUMD DKI harusnya menjadi perhatian serius Gubernur Anies Bawesdan, mengingat BUMD DKI lah yang menjadi target sasaran sekaligus korban. Sampai kapan hal seperti ini dibiarkan terus berlangsung?

Mengingat ulah FT sudah sedemikian mencoreng tidak hanya nama baik BUMD DKI saja tapi juga mencoreng kewibawaan Gubernur DKI. Terkait kontrak BTO WAIP (FT) dengan PJA, misalnya. Jelas jelas PJA dirugikan oleh WAIP (FT) yang telah melanggar akta outentik perjanjian dengan PJA dan dirugikan secara materiil dan imateriil,  toh PJA seperti membiarkan begitu saja.  Malahan Oknum Direksi PJA dengan WAIP seakan semakin mesra. Ada kong kalikong apa diantara mereka?

Sampai kapan  kemesraaan bernuansa korup dan menggerogoti keuangan pemprof DKI seperti itu terus berlanjut?  Hanya Anies Bawesdan yang bisa menjawab.

Editor : Markon Piliang